10.044 Keluarga PMI Klaten Rentan Masalah Sosial

KLATEN – Sebanyak 10.044 keluarga pekerja migran  Indonesia (PMI) asal Kabupaten Klaten memiliki kerentanan masalah sosial.

Kerentanan itu bahkan bisa sampai kepada anak-anak PMI yang ditinggalkan. Menurut Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hendarmi, Kabupaten Klaten menempati urutan ke- 16 sebagai daerah pengirim PMI terbanyak di Jawa Tengah.

”Itu berdasarkan data terakhir BNP2TKI 2017,” jelasnya, Jumat (03/8/2018), saat membuka sosialisasi pemberdayaan bina keluarga PMI.

Sosialisasi dihadiri Asisten I Pemkab Klaten Rony Roekmito, kepala organisasi perangkat daerah, camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Menurut Hendarmi, jumlah PMI asal Kabupaten Klaten mencapai 10.044 jiwa. Sebagaimana PMI pada umumnya, PMI asal Kabupaten Klaten juga memiliki kerentanan masalah sosial pada keluarga yang ditinggalkan, terutama bagi PMI yang sudah berkeluarga.

Masalah itu umumnya berkaitan dengan ketahanan keluarga dan pemenuhan hak anak. Dampaknya jika hal itu terjadi bisa menjadi persoalan keretakan rumah tangga serta pengasuhan anak yang kurang kasih sayang, perhatian, dan sampai putus sekolah. Persoalan lainnya, PMI selama ini belum mampu mengelola hasil kerjanya, sehingga keluarga tetap menjadi miskin atau miskin kembali. Karena itu, Kementerian PPPAmengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 20/2010 tentang Bantuan Hukum Bina Keluarga TKI. Program bina keluarga itu, kata Hendarmi, akan melibatkan pemerintah dan nonpemerintah.

Program itu merupakan upaya alternatif yang dilakukan pemerintah untuk membantu permasalahan PMI dan keluarganya. Program itu menjadi wadah bagi calonPMI,PMI, serta mantan PMI untuk meningkatkan ketahanan keluarganya.

Program itu dikoordinasikan sampai ke daerah. Termasuk dalam memberi pemahaman yang benar tentang PMI. Saat ini sudah terbentuk 53 kelompok bina TKI di seluruh Indonesia. Pada 2018, kelompok bina TKI akan dibentuk di semua wilayah sehingga diperlukan komitmen pemerintah daerah. Berdasar data terakhir, jumlah PMI ada 234.451 orang dan 62 persennya TKI wanita.

Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Pemprov Jateng Dewi Indarjati mengatakan, sebelum ada sosialisasi, Pemprov telah mengadvokasi dengan bina PMI di beberapa kabupaten yang banyak PMI seperti di Kabupaten Kebumen, Kendal, dan Temanggung. Persoalannya sama, sebab mayoritas dari berbagai persoalan itu menimpa PMI wanita dan keluarganya.

”Kami harapkan, kabupaten dan kota juga menindaklanjuti program ini,” katanya.

Apabila pusat dan daerah sudah bergerak, tetapi tidak ada lanjutannya, maka percuma.[Achmad/SM]