Prime banner

SURABAYA – Fenomena keluarga pekerja migran kehilangan kontak dengan anggota keluarganya yang menjadi pekerja migran di negara penempatan marak sekali terjadi. Seperti pernah menjadi ulasan di ApakabarOnline.com [buka link : http://apakabaronline.com/pmi-hilang-kontak-begini-sebabnya/] , fenomena ini ditengarai akibat menjadi korban tindak perdagangan manusia, atau kesengajaan dari yang bersangkutan untuk memutus komunikasi dengan keluarga di tanah air.

Seringkali, terputusnya komunikasi dengan keluarga di tanah air, membawa akibat turunan pada penerlantaran keluarga, terutama anak, baik dari sisi psikis maupun materi. Akibat turunan tersebut terjadi lantaran posisi yang bersangkutan (PMI) bekerja di luar negeri, penghasilannya menjadi tulang punggung keluarga. Jika orang dewasa yang menjadi korban, lazimnya mereka hanya terpukul secara moril saja, sebab secara materiil, kecuali dalam kondisi tertentu (sakit atau tidak berdaya untuk bekerja), korban yang telah berusia dewasa bisa memenuhi kebutuhan materiilnya tanpa menggantungkan kepada yang bekerja di luar negeri.

Namun jika anak-anak yang menjadi korban, tentu saja akan berdampak pada kerugian materi disamping kerugian moril.  Indonesia memiliki Undang-Undang perlindungan anak, dimana keterjaminan kebutuhan anak dijamin oleh Undang-Undang untuk dipenuhi oleh orang tua atau walinya. Pada kasus anak pekerja migran yang hilang kontak dengan keluarganya menjadi anak terlantar, bagaimana perspektif Undang-Undang perlindungan anak melihatnya ?

Faiza Lailatul Ilma, seorang praktisi dan Akademisi Hukum di Surabaya, menyebut, pekerja migran yang menterlantarkan anak mereka baik secara materi maupun secara moril, bisa dijerat dengan sangsi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Menterlantarkan anak, itu sebuah kejahatan, tidak ada alasan appapun dimata hukum yang membenarkan penerlantaran anak” tegas kandidat Doktor bidang Hukum di sebuah Universitas Di Belanda kepada Jurnalis ApakabarOnline.com di Surabaya, Jumat (25/05/2018) kemarin.

“Sayangnya mereka (PMI) banyak yang tidak mengetahui apa isi Undang-Undang perlindungan anak, meskipun sudah sejak lama diundangkan. Bukan saja perlindungan anak, jika dalam penerlantaran tersebut melibatkan istri menjadi korban, maka yang bersangkutan juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” lanjut perempuan yang akrab disapa Ela.

Menyimak deretan kasus pekerja migran yang dicari-cari oleh keluarganya di Indonesia, Ela mengaku sangat prihatin. Sebab dalam banyak penerlantaran, tersirat fakta, seorang pekerja migran yang hilang kontak memiliki posisi secara hukum sebagai orang tua tunggal, dimana dia telah mendapatkan hak asuh atas anak yang ditinggalkannya, namun pada perjalanannya , anak tersebut telah terlantar karena ketiadaan komunikasi.

“Ada dua hal yang perlu digaris bawahi di awal, pertama, jika TKI yang hilang kontak itu TKW, dimana di rumah dia punya suami yang masih terikat secara hukum sebagai suami istri dan meninggalkan anak dari hasil perkawinannya, maka TKW yang bersangkutan terbebas dari sangsi yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak” jelas Ela

“Tapi jika TKW yang hilang lalu bukan saja menghentikan komunikasi dengan anaknya, tapi juga tidak pernah lagi memberi nafkah kepada anaknya yang di Indonesia, sedangkan dia melakukan dengan sengaja, bukan karena yang bersangkutan mengalami hambatan, seperti menjadi korban kejahatan di negara penempatan atau kehilangan kemerdekaan karena hukum di negara penempatan, dipenjara misalnya, maka TKW tersebut bisa dituntut secara pidana atas kelalaiannya” lanjut Ela.

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang nomer 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi :  Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, material, spiritual, maupun sosial.

Dalam pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang yang sama, disebutkan Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Frumah Tangga (KDRT) pasal 49 disebutkan :

(1)  Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2)  Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan paparan tersebut, Ela mengingatkan baik pekerja migran perempuan maupun pekerja migran laki-laki yang memiliki posisi sebagai kepala keluarga atau penanggungjawab keluarga, jika melakukan penerlantaran terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, bisa dituntut pidana  dengan penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta. [Asa]

Iklan banner Iklan banner Iklan banner Iklan banner Iklan banner