Prime banner

Mataram – Semakin tingginya angka pertambahan jumlah PMI setiap tahunnya, menjadi perhatian tersendiri bagi rombongan Komisi III DPR RI saat melakukan kunjungan kerja. Tim Kunker Komisi III DPR ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dipimpin Desmond J.Mahesa meminta jajaran imigrasi untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat. Apalagi, tren masyarakat NTB ke luar negeri cukup tinggi belakangan ini, seperti PMI, pelajar dan mahasiswa, juga pelayanan masyarakat yang mau melaksankan haji dan umroh.

Dalam keterangannya kepada pers usai melakukan peninjauan ke kantor imigrasi NTB di Mataram, Selasa (2/5/2017), politisi Gerindra ini mengapresiasi pelayanan pemberian paspor di kantor ini cukup tertib dan lancar. Para pemohon paspor antre dengan baik, duduk dengan rapi di ruangan ber-AC, menunggu giliran dengan wajah ceria.

“Pelayanan paspor secara prima sudah kelihatan. Tinggal pelayanan non prima saya minta masukan dari masyarakat dan pers untuk disampaikan kepada Komisi III,” seru Desmond kepada awak wartawan.

Pasalnya, lanjut dia, dalam kunker singkat ini belum tentu yang dilihat itu benar. Masyarakatlah yang tahu pelayanan imigrasi sehari-hari dan menginformasikan kepada.DPR.

Intinya, ujar Desmond, DPR ingin agar masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal. “Kunker kami ke NTB ini dimaksudkan pula agar pelayanan imigrasi semakin baik,” tegasnya.

Selain itu, menurut Desmond, fokus kunker ke NTB ini adalah soal pengawasan orang asing. Banyak laporan penyalahgunaan kebijakan bebas visa dari turis, lalu dipakai izin kerja.

Dalam kaitan ini, Komisi III juga ingin adanya laporan masyarakat, sehingga DPR bisa menegur pejabat imigrasi di sini, apa saja yang kurang dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

“Ini tentu menjadi harapan masyarakat NTB,” pungkas Desmond.

Terkait dengan semakin tingginya jumlah PMI asal provinsi NTB, Desmond meminta Imigrasi sebagai salah satu gate, bisa memberikan perhatian tersendiri. Perhatian dalam hal ini, menurut Desmon bukan saja pada pelayanan yang prima, tetapi juga perhatian yang mengarah pada validitas identitas pemohon, gejala-gejala normal atau tidak normal, serta hal lain yang terkait dengan upaya pencegahan dan perlindungan kepada calon PMI. [Asa/Reza]

Iklan banner Iklan banner Iklan banner Iklan banner Iklan banner