Prime banner

HONG KONG – Labour departement Hong Kong menyebut, Hong Kong masih membutuhkan 240 ribu lagi pekerja rumah tangga dalam tiga dekade kedepan. Hal ini didasarkan pada data demografis penduduk terutama lansia di Hong Kong jumlahnya melejit tinggi. Isu rekrutmen pekerja domestic dari Filipina oleh China, membuat kekhawatiran tersendiri akan ketersediaan pekerja domestic asing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Hong Kong beberapa tahun yang akan datang.

Hal tersebut menjadi peringatan terhadap potensi dampak yang signifikan akan perbedaan penawaran upah minimum antara yang diberlakukan pemerintah Hong Kong saat ini dengan tawaran RRC yang nilainya jauh melampaui standart upah Hong Kong.

Dilansir dari SCMP, Sekretaris untuk Tenaga Kerja dan Kesejahteraan kementrian Tenaga Kerja Hong Kong,  Dr Law Chi-kwong mengatakan bahwa jika upah untuk pembantu rumah tangga di daratan dua kali lipat diatas upah Hong Kong sekarang, separuh dari 190.000 pekerja Filipina di Hong Kong diprediksi  akan pergi untuk mencari kerja di seluruh wilayah tersebut. Sementara itu, Biro perburuhan di kementrian tersebut tengah aktif menjajaki kemungkinan merekrut pekerja domestik asing dari negara pengirim lainnya seperti Vietnam, Kamboja dan Thailand.

Saat ini di Hong Kong telah ada sedikitnya 360 ribu domestic worker asing dimana 190 ribu diantaranya berasal dari Filipina, 160 ribu berasal dari Indonesia, dan beberapa siisanya berasal dari negara lainnya. Karena dinamika kondisi demografis Hong Kong dalam 30 tahun kedepan, otoritas Hong Kong memproyeksikan akan memerlukan hingga 600-an ribu domestic worker asing yang sebagian besar diantaranya untuk mengasuh kalangan lansia.

Berdasarkan data statistik otoritas Hong Kong, tahun 2008, di Hong Kong telah memperkerjakan sebanyak 256 ribu PRT asing. Angka ini melonjak drastis jika dibandingkan dengan sekarang tahun 2017 sebanyak 360 ribuan. Mengacu pada data inilah, otoritas Hong Kong memperkirakan, Hong Kong akan memerlukan pekerja domestik asing sampai dengan 600 ribu di tahun 2047.

Mengantisipasi hal ini, Staf kementrian tenaga kerja Hong Kong mulai bergerilya melakukan lobi dengan mengunjungi beberapa negara seperti Kamboja dan Myanmar. [Asa/SCMP]

Iklan banner Iklan banner Iklan banner Iklan banner Iklan banner