Prime banner

SURABAYA – Praktek merekrut lulusan SMK untuk disalurkan bekerja oleh PPTKIS sudah berlangsung sejak lama. Jarang terungkap ke publik, bagaimana praktek ini dilakukan. Mulai dari PPTKIS melobi sekolah, PPTKIS memungut biaya pengiriman, PPTKIS menempatkan lulusan SMK di negara penempatan, gaji murah yang di terima di negara penempatan tidak sesuai dengan yang dijanjikan di awal, hingga rona-rona gelap lain.

Niken, salah seorang lulusan SMK di kabupaten Ponorogo tahun 2012, kepada Apakabaronline.com mengaku jera dengan program tersebut. Dia yang saat itu seorang fresh graduated, sejak sebelum ijazahnya keluuar, bahkan sejak sebellum UNAS dilangsungkan, sudah didata oleh PPTKIS yang bekerjasama dengan sekolahnya, dimana nantinya setamat SMK, Niken akan disalurkan bekerja ke Malaysia.

Niken, merupakan siswa rumpun informatika. Promosi yang dilakukan PPTKIS, akan menyalurkan lulusan sesuai dengan jurusan dan keahliannya. Niken belia sangat bangga mendengar promosi PPTKIS di sekolahnya. Hampir setiap hari, bayangan bisa bekerja di sebuah pabrik produsen komputer merk ternama di dunia, menghiasi ruang khayalnya.

Bekerja Tanpa Upah, 153 PMI Korban TPPO Diselamatkan Polisi

Namun apa yang terjadi sesampainya di Malaysia ? Niken yang terbang ke Malaysia beberapa minggu usai dinyatakan lulus, bukan diperkerjakan di pabrik produksi Komputer seperti yang dijanjikan. Niken dan beberapa temannya diperkerjakan disebuah peternakan ayam yang jauh dari pusat kota Kuala Lumpur dan jauh dari pemukiman warga. Niken dan teman-temannya ditempatkan disebuah barak di komplek peternakan tersebut.

Gajinya ? Saat promosi di sekolah, PPTKIS yang menyalurkan mengiming imingi gaji 5 juta rupiah setiap bulan dengan berbagai fasilitas mewah untuk ukuran seorang Niken yang sehari-hari hidup didesa. Kenyataannya, sesampai di tempatnya bekerja, 5 bulan pertama, gaji Niken tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan dengan alasan gajinya diminta oleh PPTKIS yang menyalurkan sebagai kompensasi biaya pengiriman. Padahal, waktu promosi, PPTKIS menyebut, tidak ada potongan karena telah membayar Rp. 10 juta.

Kontrak yang dia dan teman-temannya tandatangani, terpaksa harus dia jalani sampai selesai lantaran posisi Niken ditempatkan pada sebuah sudut sempit yang benar-benar tidak bisa membuat pilihan lain.

Migran Care Beberkan Perbudakan Pekerja Indonesia Di Malaysia

Niken, merupakan satu dari sekian banyak korban perdagangan manusia yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan melibatkan institusi sekolah.

Beberapa waktu yang lalu, tragedi di maxim bird yang mnyeret nama Nanang Fardiansyah owner PT Sofia sempat menjadi viral di media lantaran melakukan hal yang sama.

Ironisnya, dalam pantauan Apakabaronline.com, beberapa SMK yang seperti almamaternya Niken, justru bangga, alumninya langsung terserap bekerja, diluar negeri lagi. Saking bangganya, dalam hal ini mereka pajang besar-besar di brosur dan porter penerimaan murid baru sebagai bentuk kelebihan yang dimiliki sekolahan.

Menyikapi hal demikian, Migrant Care menengarai Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau PJTKI nakal mulai menggunakan Bursa Kerja Khusus (BKK) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menjaring buruh migran bergaji murah.

Lulusan baru SMK atau SMA itu ditempatkan bukan sesuai dengan keahliannya. Seringkali, penempatan kerja juga tak sesuai dengan kontrak yang ditandatangani buruh migran saat pra penempatan. Lulusan sekolah kejuruan disasar mafia perdagangan manusia lantaran memiliki spesifikasi keahlian yang baik tetapi minim pengalaman.

Dikutip dari liputan6.com, Koordinator Migrant Care wilayah Kebumen, Syaipul Anas mengatakan, penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tak sesuai kontrak dengan gaji murah itu bisa disebut sebagai perdagangan manusia. Penggunaan BKK sekolah itu juga disebut sebagai modus baru.

Burhan : “PT Sofia Telah Membohongi Ratusan PMI”

Ia menjelaskan, dalam praktiknya, Bursa Kerja Khusus (BKK) sekolah bekerja sama dengan PPTKIS. Lantas, PPTKIS tersebut menjanjikan kepada BKK yang dikelola sekolah untuk menyalurkan lulusan ke pasar kerja luar negeri.

Namun, kata Anas, banyak kasus ditemui, lulusan SMK tak ditempatkan sesuai dengan pekerjaannya. Mereka justru bekerja di luar keahlian spesifiknya, antara lain sebagai kuli bangunan dan buruh perkebunan.

“Cilacap ini sebenarnya juga banyak kasus-kasus buruh migran yang berkategori human trafficking. Nah, sekarang modusnya itu, yang sedang ramai itu, lewat BKK, Bursa Kerja Khusus. Lewat anak-anak sekolah, SMA dan SMK,” Anas menjelaskan, Sabtu, 11 November 2017.

Menurut Anas, pekerjaan yang tak sesuai dengan kontrak kerja telah masuk dalam kategori perdagangan manusia. Sebab, ada unsur penipuan. Unsur perdagangan yang kedua adalah eksploitasi tenaga kerja manusia tanpa jelas kompensasinya.

Kasus terakhir di Cilacap, Sebanyak 47 orang lulusan SMK yang memiliki keahlian otomotif dan listrik disalurkan ke Malaysia. Namun, setelah sampai ke negara tujuan, puluhan lulusan SMK itu tak bekerja sesuai dengan kontrak yang ditandatangani di awal. Mereka justru bekerja di sebuah perusahaan penyuplai sarang walet.

Para buruh migran membersihkan sarang walet dengan jam kerja yang tak terukur dan tanpa patokan waktu yang jelas. Pekerja migran itu bekerja mulai pukul 09.00 pagi hingga 02.00 dini hari. Itu terjadi nyaris tiap hari.

Kemudian, pada bulan ketiga, beberapa di antara 47 orang itu berhasil kabur dan menemui perwakilan Indonesia di Malaysia dan Migrant Care. Kasus yang didampingi oleh Migrant Care ini kemudian ditangani oleh Kementerian Tenaga Kerja, Kemenlu, BNP2TKI dan Mabes Polri.

“Ada beberapa yang berhasil kabur dan melapor ke KJRI. Sekarang mereka sudah pulang ke tanah air,” kata Anas.

Dia mengimbau agar pengelola BKK di sekolah tak asal percaya dengan PPTKIS yang belum memiliki rekam jejak yang jelas. Ia pun meminta agar BKK memastikan bahwa PPTKIS yang bekerja sama merupakan perusahaan legal dan memiliki rekam jejak yang baik. [Asa/LP6]

Iklan banner Iklan banner Iklan banner Iklan banner Iklan banner