Prime banner

JAKARTA – Salah kelola, entah karena tidak memiliki skala prioritas penggunaan uang remitan, maupun salah kelola karena faktor lain, sudah lazim terjadi di tengah kalangan pekerja migran Indonesia (PMI) atau yang dulu lazim disebut dengan TKI/TKW. Akibatnya, banyak PMI mengaku, saat hendak berangkat ke luar negeri, mereka berencana cukup empat tahun saja menjadi pekerja migran. Selanjutnya, pulang ke kampung halaman dan menargetkan telah memiliki pondasi ekonomi yang mapan. Namun, rencana seperti itu banyak yang berakhir tinggal angan-angan. Hal tersebut ditengarai akibat minimnya literasi keuangan yang dimiliki oleh kalangan pekerja migran.

Central for Indonesian Policy Studies (CIPS) baru-baru ini merilis temuan mereka terkait minimnya pengetahuan literasi keuangan di kalangan pekerja migran. Hal itu diindikasikan dengan banyaknya kegagalan mengelola remitansi yang tepat sasaran dan bisa memperbaiki taraf hidup pekerja migran beserta keluarganya.

Kepala Bagian Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi mengatakan, belum banyak pekerja migran yang memiliki pengetahuan memadai terkait literasi keuangan. Padahal, literasi keuangan diperlukan supaya remitansi yang dihasilkan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka dan juga keluarganya.

”Pembekalan mengenai literasi keuangan bisa dilakukan pada saat mereka sedang menjalani pelatihan, juga saat mereka sudah berhenti bekerja. Para pekerja migran harus tahu bagaimana menyimpan penghasilan yang aman, bagaimana mengelola penghasilan tersebut, seperti untuk modal usaha, biaya pendidikan anak, dan hal produktif lainnya,” terang Hizkia, dalam keterangan tertulis.

Selain pembekalan mengenai literasi keuangan, para pekerja migran juga harus dibekali ketrampilan kerja. Hal ini akan sangat berguna saat mereka memutuskan untuk kembali ke Tanah Air dan tidak bekerja lagi di luar negeri. Pembekalan keterampilan kerja juga diharapkan bisa menciptakan wirausahawan-wirausahawan baru yang turut serta menggerakkan perekonomian tempat tinggalnya dan ikut menciptakan lapangan kerja.

Pekerja migran, lanjut Hizkia, adalah tulang punggung keluarga dan desa mereka melalui remitansi senilai US$ 8 miliar per tahun. Bank Dunia memperkirakan, remitansi ini telah menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia hingga sebesar 26,7 persen. ”Mengingat sebagian besar pekerja migran adalah perempuan, remitansi turut memberi mereka status finansial yang lebih baik, dan pada akhirnya berkontribusi pada kesetaraan gender,” lanjut Hizkia.

Mengutip catatan BNP2TKI, nilai remitansi pekerja migran Indonesia terus mengalami penurunan. Pada 2015, nilainya mencapai US$ 9,42 miliar, lalu menurun hingga menjadi US$ 8,85 miliar pada 2016. Sedangkan pada periode Januari hingga September 2017, jumlah remitansi yang dihasilkan mencapai US$ 6,5 miliar atau setara dengan Rp 88,620 triliun.

”Dengan jumlah yang fantastis tersebut, walau ada penurunan sejak diberlakukannya moratorium ke 21 negara Timur Tengah, pembekalan literasi keuangan dan keterampilan akan sangat membantu para pekerja migran dalam mengelola penghasilannya secara lebih efektif,” ungkap Hizkia Respatiadi. [ASA/Net]

Iklan banner Iklan banner Iklan banner Iklan banner Iklan banner