Donald Trump Presiden AS

Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45. Trump berhasil mengungguli saingannya dari Partai Demokrat, Hillary Clinton. Milarder partai Republik itu berhasil memenangkan pemilu 2016 yang disebut sebagai pemilu paling memecah-belah sepanjang sejarah AS.

Melansir CNN pada Rabu (9/11), Trump menang di sejumlah negara bagian dengan jumlah electoral vote besar, seperti Texas, Pennsylvania, Ohio, Florida, Georgia, dan North Carolina. Sejumlah negara bagian yang berada di tengah-tengah AS juga memberikan sumbangan suara bagi Trump.

Sedangkan Hillary menang di New York, California, Illionis, Virginia, Washington, Oregon, Colorado, Virginia, New Jersey, dan New Mexico. Kemenangan Trump atas Hillary ini juga sekaligus menghapus hegemoni Partai Demokrat. Seperti diketahui, dalam dua pilpres sebelumnya, calon dari Partai Demokrat, yakni Barack Obama selalu menang atas calon dari Partai Republik.

“Sekaranglah saatnya bagi Amerika untuk membalut luka perpecahan. Saya berjanji pada semua warga negara di tanah air kita bahwa saya akan menjadi presiden bagi semua warga Amerika,” ujar Trump di depan para pendukungnya di New York, seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (9/11).

Survei AS Dipertanyakan

Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan umum Presiden AS menyisakan banyak tanya. Selain masa depan AS di tangan sosok kontroversial tersebut, publik kini juga mempertanyakan sistem jajak pendapat di negara itu.

Pasalnya, hampir semua jajak pendapat yang digelar sebelum pemilu menunjukkan Trump akan dikalahkan oleh rivalnya dari Partai Demokrat, Hillary Clinton. Sejak masa kampanye dimulai pada pertengahan September lalu, setidaknya 20 lembaga survei melakukan total lebih dari 80 jajak pendapat. Dari semuanya, hanya satu organisasi yang membuka peluang kemenangan Trump, yaitu Los Angeles Times bersama USC Tracking.

“Jelas ada yang salah di sini,” ujar Larry Sabato, seorang profesor politik dari Universitas Virginia, kepada AFP.

Menurut Sabato, kesalahan tersebut terjadi karena kebanyakan penggelar jajak pendapat terlalu mengukur sampel mereka dari komposisi pemilih seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Mereka tidak mempertimbangkan masyarakat yang bungkam.

Kontroversi Anti-Islam

Selama masa kampanye, tak jarang komentar Trump dan perilakunya menimbulkan kontroversi publik AS bahkan internasional. Trump juga sempat disebut sebagai calon presiden AS terburuk sepanjang masa.

Salah satu celotehan Trump yang membuat publik terkejut adalah komentar mengenai warga Muslim di AS. Trump sempat menyatakan akan melarang Muslim untuk masuk ke AS dan mengatakan, “Islam membenci kami.”

Bahkan, dalam debat capres terakhir, Trump mengatakan bahwa pemerintah AS seharusnya menyebut terorisme dengan “teroris Islam radikal”, istilah yang tak pernah digunakan oleh pemerintah Barack Obama.

Namun, tim sang presiden terpilih menghapus pernyataan Trump di situs resminya tentang melarang seluruh Muslim tinggal di AS. Halaman yang memuat pernyataan Trump tentang larangan Muslim hidup di AS masih tayang di situs itu pada saat warga AS memberikan suaranya untuk memilih presiden pada 8 November lalu.

RI Tetap Dukung Palestina

Menteri Pendidikan Israel Naftali Bennett, yang memimpin partai sayap kanan Jewish Home mengatakan, kemenangan Donald Trump sebagai presiden terpilih Amerika Serikat merupakan akhir dari gagasan kemerdekaan Palestina. Menurut Bennett, kemenangan Trump menjadi kesempatan Israel untuk mencabut gagasan mengenai pembentukan negara Palestina di tengah negaranya yang dianggap dapat mengancam keamanan Israel.

“Ini adalah posisi presiden terpilih. Era negara Palestina sudah selesai,” ujar Bennett.

Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendukung upaya kemerdekaan Palestina, bagaimanapun sikap pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah pimpinan Donald Trump. “Terkait Palestina, apa pun posisi AS, tidak akan mempengaruhi posisi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina, baik itu secara bilateral, multilateral, dan regional,” kata Arrmanatha dalam jumpa pers di Kemenlu, Jakarta, Kamis (10/11).

Dalam beberapa pernyataannya saat masa kampanye, Trump kerap melontarkan gagasan untuk memperkuat hubungan AS dan Israel yang dikhawatirkan akan mengganggu perundingan two-state solution Israel-Palestina. Salah satu retorika yang dilontarkan Trump terkait konflik ini adalah janji untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel jika terpilih menjadi Presiden AS. Rencana ini yang melanggar kebijakan PBB mengenai konflik Palestina-Israel.

Arrmanatha menegaskan, terpilihnya Trump sebagai presiden AS terpilih ke-45 tak serta merta mengubah kebijakan luar negeri AS secara fundamental. Indonesia percaya AS akan tetap konsisten dengan kebijakan luar negerinya yang selama ini telah berjalan dan akan tetap mempertimbangkan permasalahan Israel-Palestina berdasarkan kesepakatan internasional. [Razak]

—Sumber foto: Reuters