Prime banner

Publik Indonesia di Hong Kong Heboh, Pemicunya, hasil laporan IPAC – sebuah lembaga kajian konflik berbasis di Jakarta – yang menyebut adanya sejumlah pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang tersangkut paham radikal dan menjadi ekstrimis. Apa persisnya bunyi laporan yang menyentak perhatian itu ?

 

Hong Kong sedang diguncang isu radikalisme. Berbagai media massa, baik nasional maupun internasional, riuh memberitakan adanya puluhan pekerja migran Indonesia (PMI) di Negeri Beton yang teradikalisasi.

”Pacari Militan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah), Puluhan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Hong Kong Teradikalisasi,” demikian judul berita CNN Indonesia, Kamis 27 Juli 2017.

Sehari sebelumnya, Rabu, 26 Juli, salah satu media terbesar di Hong Kong, South China Morning Post, juga memuat berita senada. Judulnya, ”Sejumlah Pekerja Rumah Tangga (asal) Indonesia  Teradikalisasi Ketika di Hong Kong, Laporan Memperingatkan.”

Berita-berita tersebut mengutip sebuah laporan yang dikeluarkan  Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). IPAC sendiri  merupakan lembaga yang didirikan pada 2013, berbasis di Jakarta.

Lembaga yang memfokuskan kegiatan pada misi melakukan pemetaan konflik di Indonesia ini dibidani oleh beberapa tokoh yang tidak asing di dunia sosio-politik Indonesia. Yakni, Sydney Jones, Azyumardi Azra, Goenawan Mohamad, Todung Mulya Lubis, Aristides Katoppo, Bivitri Susanti, dan Endy Bayuni.

Dalam laporan tertanggal 26 Juli 2017 yang ditulis Nava Nuraniyah, IPAC melansir, penangkapan dua perempuan eks-PMI pada 2016 yang mencoba melakukan aksi peledakan bom bunuh diri menjadi bukti rentannya PMI terhadap radikalisasi. Diduga, banyak PMI di kawasan Asia Timur yang terlibat kegiatan pro- ISIS. Mulai dari penyediaan dana hingga menikahi para pejuang ISIS secara online.

”Laporan itu menyebutkan, kesepian dan perasaan tidak cocok dengan lingkungan baru disebut sebagai alasan utama para perempuan ini akhirnya terjerat terorisme. Kecenderungan ini pertama kali terlihat dalam diri dua TKI perempuan yang ditahan atas tuduhan perencanaan bom bunuh diri di Bali dan Jakarta pada Desember 2016 lalu,” tulis CNN Indonesia

Dari penyelidikan mendalam terhadapkedua perempuan ini, ditemukan satu kesamaan pendapat dalam diri sebagian PMI korban radikalisasi mengenai militan ISIS, yang membuat mereka rela melakukan apa pun demi kekasihnya tersebut. Mereka melihat para militan sebagai pahlawan hingga akhirnya rela menawarkan bantuan finansial dan logistik. Beberapa dari mereka membangun hubungan hubungan personal dan membantu para militan ke Suriah, hingga berupaya menyusul mereka ke negeri konflik berdarah tersebut.

”Selain melalui jagat maya, para TKI itu biasanya bersentuhan dengan dunia terorisme melalui  pertemuan komunitas-komunitas Muslim di Hong Kong,” ungkap Nava dalam laporannya untuk IPAC.

Yang paling mengejutkan, laporan tersebut bahkan merilis dugaan adanya 50 PMI radikal di Asia Timur terlibat dalam kelompok ekstremis. Sebanyak 45 PMI di antaranya, di Hong Kong! Disebutkan di laporan IPAC, tiga PMI Hong Kong, yakni Ayu, Ghalia, dan Ummu Yasir, masing- masing membawa teman, bergabung dalam kelompok diskusi yang dibentuk setelah ISIS mendeklarasikan kekhalifahan pada 2014. Masing-masing dari mereka melakukan kegiatan penyaluran dana dan mengatur  emigrasi para jihadis Indonesia dari Hong Kong menuju Suriah.

Hingga 2017, Ayu dikatakan masih bekerja di Hong Kong. Sedangkan Ummu Yasir dan  Ghalia telah dideportasi dari Turki dan Hong Kong setelah berupaya memasuki Suriah. Dalam laporannya, IPAC memuat beberapa rekomendasi dan kesimpulan. Pertama, jangan sampai komunitas PMI radikal di Hong Kong bertambah besar. Untuk itu, perlu upaya bersama untuk mengatasi hal ini.

Kedua, perlunya pre-departure training calon PMI. Training itu diharapkan memuat informasi  tentang bahaya eksploitasi yang dilakukan melalui kekasih online atau guru agama ekstrem.

”Pemerintah harus memastikan para migran ini menerima informasi mengenai hak dan risiko mereka dieksploitasi, termasuk dari para kekasih di dunia maya dan para ustadz yang mengambil keuntungan dari kebutuhan keagamaan dan emosional TKI,” tulis IPAC dalam laporannya.

Ketiga, perlunya upaya bersama Pemerintah Hong Kong, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), dan para tokoh agama arus utama (mainstream) untuk memastikan ustadzustadz yang menyebar kebencian dan kekerasan tidak mendapatkan kesempatan berdak-wah di Hong Kong. Keempat, pentingnya peran kelompok dakwah agar anggotanya saling mengawasi dan mengingatkan.

Kelima, pentingnya peran pemimpin dan pengajar kelompok-kelompok dakwah untuk mencegah dan menarik anggotanya keluar dari kelompok ekstrem.

 

Respon KJRI Hong Kong

Konsul Jenderal Tri Tharyat sigap merespons pemberitaan media dan laporan IPAC. KJRI Hong Kong bahkan merasa perlu menggelar dialog dengan para tokoh agama Indonesia di Hong Kong. Dalam undangan acara yang digelar di Ruang Ramayana, Selasa (1/8) malam, KJRI menulis,

”Sehubungan dengan maraknya isu radikalisasi BMI (buruh migran Indonesia) Hong Kong di berbagai media internasional, dengan ini mengundang para tokoh masyarakat Indonesia di Hong Kong untuk membahas upaya bersama menghadapi radikalisasi dimaksud.”

Beberapa pimpinan lembaga Islam di Hong Kong diundang dalam dialog tersebut. Yakni, dari Islamic Union, Indonesian Muslim Association in Hong Kong, Persatuan Organisasi Muslim Indonesia di Hong Kong, Nahdlatul Ulama, Dompet Dhuafa, dan Pondok Fatimah.

KJRI juga mengundang 27 pimpinan gereja Kristen/Katolik. Juga diundang, tiga pimpinan organisasi di bidang pekerja migran. Yakni, International Organization for Migration, International Migrants Alliance, dan Indonesian Migrant Workers Union. Sayangnya, dialog tersebut dinyatakan tertutup. Sehingga, apa pun yang diungkap dalam dialog tidak diperkenankan untuk dipublikasikan.

Sikap KJRI Hong Kong dalam persoalan ini juga terekspresi saat acara Halal bi Hala Keluarga Besar Nahdlatul Ulama Hong Kong bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA, di Ruang Galeri BNI Hong Kong, Admiralty, Minggu, 30 Juli 2017.

Saat memberikan sambutan, Konsul Penerangan dan Sosial Budaya KJRI Yuni Suryati juga menyampaikan pesan Konjen Tri Tharyat yang menyinggung menyinggung masalah radikalisme yang banyak diberitakan berbagai media massa.

”Akhir-akhir ini di media massa, baik media internasional, nasional, maupun lokal Hong Kong,  mencuat isu radikalisme yang ditengarai muncul di kalangan BMI yang bekerja di berbagai negara, termasuk Hong Kong. Terlepas dari kebenaran data yang terpapar di berbagai media tersebut, KJRI Hong Kong mengimbau supaya masyarakat Indonesia di Hong Kong menghindari upaya-upaya radikalisasi yang marak melalui media sosial,” kata Konsul Yuni.

”Marilah kita bersama-sama mencegah radikalisasi yang barangkali terjadi di tengah tengah kita,” sambungnya di hadapan Kiai Said Aqil Siroj dan ratusan PMI yang memenuhi ruang acara.

Tak cukup itu, KJRI juga memberikan peringatan khusus kepada PMI Hong Kong untuk mewaspadai ajakan menjadi radikal lewat media sosial. Peringatan tersebut diunggah di akun facebook resmi KJRI Hong Kong pada tanggal 27 Juli, dalam bentuk video.

”Yuk, kita kenali tujuh ciri orang yang terpapar paham radikal di dunia maya,” tulis KJRI di postingannya.

Hingga berita ini ditulis, sebanyak 9.500 orang telah menonton video tersebut.

Ketujuh ciri itu adalah mendadak antisosial, menghabiskan waktu dengan komunitas yang dirahasiakan, mengalami perubahan sikap emosional ketika berbicara seputar pandangan politik

dan keagamaan, mengungkapkan kecurigaan dan kritik berlebihan terhadap praktek masyarakat secara umum, memutus komunikasi dengan orangtua dan keluarganya, menampakkan sikap, pandangan, dan tindakan keagamaan yang berbeda dengan kebanyakan masyarakat, serta menampakkan kejenuhan dan kurang ketertarikan dengan pemikiran, ulama atau organisasi yang mengusung paham moderat dan perdamaian.

Ayo, cerdas di dunia maya,” ajak KJRI di penghujung video tersebut.

 

Agar Tidak Radikal Harus Cerdas

Pada acara Halal bi Halal Keluarga Besar Nahdlatul Ulama Hong Kong, Kiai Said Aqil Siroj mengingatkan, Allah menginginkan orang Muslim untuk menjadi umat moderat (ummatan wasathan). Allah tidak menginginkan umat Islam menjadi kelompok ekstrem. Baik itu radikal, maupun liberal.

”Yang Allah kehendaki, kita menjadi ummatan wasathan, umat yang moderat. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Tidak radikal, tidak liberal. Tidak kaku, tidak liar. Tengah-tengah,” kata Kiai Said.

Agar umat Islam menjadi ummatan wasathan, tegas Ketua Umum PBNU ini, syaratnya harus cerdas dan berilmu.

”Kalau kelompok radikal, yang suka ngebom, tak perlu pintar. Atau yang liberal, tidak beriman, tidak beribadah, bebas sebebas-bebasnya, tidak terikat dengan norma, agama, dan akhlak, juga tidak butuh cerdas,” ujarnya.

Lalu, bagaimana cerdasnya ummatan wasathan? Cerdasnya, ungkap Kiai Said, mampu enggabungkan antara agama dan budaya. Agama adalah wahyu dari Tuhan, sedangkan budaya merupakan kecerdasan dan kreativitas manusia.

”Bagaimana caranya agama menyatu dengan budaya, itu butuh cerdas. Kalau tidak begitu, jadi radikal dan liberal nantinya. Itu tidak benar. Yang benar, menyatukan antara agama dan budaya. Nilai-nilai ajaran dari Allah yang universal menyatu dengan kecerdasan manusia,” kata Kiai Said.

Ia menyontohkan, baju batik sebagai representasi budaya, dipakai untuk shalat.

”Itu namanya budaya untuk agama,” ujarnya. [razak]

Iklan banner Iklan banner Iklan banner Iklan banner Iklan banner