Hingga Oktober, 1.187 BMI Dideportasi
2 min read
TANJUNG SELOR – Bekerja di luar negeri, terbukti masih diminati banyak WNI. Data statistik beberapa daerah kantong BMI menunjukkan peningkatan angka jumlah BMI yang berangkat setiap tahunnya sangat signifikan. Berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara yang dihimpun dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Tawau, Malaysia, jumlah TKI mencapai 173.101 orang.
Dikutip dari procal.co, Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kaltara Dwi Purnomo memaparkan dari 173.101, sekitar 100 ribu di antaranya merupakan BMI yang masuk tidak sesuai prosedur (unprocedure) atau ilegal. Hanya sekitar 73 ribu BMI yang masuk ke Malaysia sesuai prosedur yang bear atau legal. Sehingga, BMI yang masuk secara unprocedure memiliki risiko yang besar mendapatkan masalah selama di Malaysia, termasuk dideportasi.
Dia mengungkapkan, hingga Oktober 2017, sudah ada 1.187 BMI yang dideportasi dari Malaysia. Terdiri dari pria 838 orang, wanita 280 orang, dan anak-anak 69 orang.
“Yang masuk secara unprocedure penyebabnya karena undocument atau dokumennya tidak lengkap. Undocument ini terkait dengan keimigrasian. Misalnya, dokumen imigrasi sudah mati dan mereka memilih tinggal lebih lama. Kalau ada razia di sana mereka pasti dipulangkan, dideportasi,” tuturnya, Kamis (16/11).
Selain deportasi, BMI di Malaysia juga menghadapi masalah lain seperti gaji yang dibayar tidak sesuai kontrak, kecelakaan kerja hingga masalah kriminal. Berdasarkan catatan yang diterima pihaknya, hingga Oktober lalu ada 143 kasus yang ditangani oleh KJRI di Tawau.
“Dari jumlah itu, 102 kasus sudah terselesaikan, sedangkan 41 kasus masih dalam proses,” sebutnya.
Keberadaan BMI di Malaysia bagai dua sisi mata uang. Di satu sisi memiliki dampak positif sebagai penyumbang devisa, namun di sisi lain juga banyak permasalahan, karena ketidaklengkapan dokumen. Dwi mengatakan, ada beberapa alasan yang membuat banyak masyarakat memilih menjadi BMI. Di antaranya, karena ingin mencari penghidupan yang lebih baik, ketersediaan lapangan kerja, gaji yang lebih menjanjikan dan tersedianya fasilitas yang lebih baik.
Untuk melindungi BMI di luar negeri, dibentuk satuan tugas (Satgas) perlindungan dan penanganan BMI hingga membuat aplikasi berbasis android bernama Safe Travel yang dikembangkan Kementerian Luar Negeri.
“Pemerintah daerah sediakan informasi untuk mengedukasi TKI sebagai upaya perlindungan. Dengan aplikasi itu bisa dipantau negara mana yang aman dan berbahaya (untuk TKI),” bebernya. [Asa/rus-fen- procal.co]