Jelang Aksi Masa 1 Oktober, Barikade Sudah Dipasang

JAKARTA – Aksi unjuk rasa mahasiswa Indonesia sedianya akan kembali berlangsung di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019). Sama seperti pada 23-24 September lalu, mereka masih menyuarakan penolakan terhadap RUU KUHP dan meminta pembatalan UU KPK yang telah disahkan badan legislatif dan pemerintah.

Selain itu, aksi hari ini juga akan membawa poin tuntutan berupa desakan agar aparat mengurangi represi terhadap mahasiswa, penghentian kriminalisasi aktivis, dan tuntutan untuk segera membebaskan mahasiswa yang ditahan pada demo sebelumnya.

Diperkirakan ribuan mahasiswa bakal kembali memenuhi jalanan seputar gedung parlemen dan pihak keamanan pun telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi segala kemungkinan.

Dua demonstrasi yang berlangsung di lokasi yang sama pekan lalu, berakhir dengan kericuhan dan mengakibatkan puluhan korban cedera–termasuk Faisal Amir, mahasiswa Universitas Al Azhar Jakarta yang sempat kritis.

Kedua belah pihak tentunya ingin aksi unjuk rasa tersebut berlangsung tertib, damai, dan tak menimbulkan korban jiwa dan materi.

Senin (30/09/2019) adalah hari kerja terakhir anggota parlemen periode 2014-2019. Besok, Selasa (01/10/2010), anggota baru DPR/MPR RI periode 2019-2024 akan dilantik.

Berikut kabar terkait aksi demonstrasi 30 September 2019 yang kami rangkum dari berbagai media.

Koordinasi Aliansi Mahasiswa Indonesia

Unjuk rasa hari ini akan diikuti oleh berbagai organisasi mahasiswa di Indonesia yang meleburkan diri dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI). Sementara Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan beraksi di gedung parlemen pada Selasa (1/10), saat para wakil rakyat periode 2019-2024 dilantik.

“BEM SI akan turun tanggal 1 besok. Pertimbangannya [tidak hari ini] karena besok bertepatan dengan pelantikan anggota DPR yang baru,” kata Koordinator Media BEM SI, Ghozi Basyir Amirullah kepada Tirto (30/09/2019).

Tak hanya mahasiswa dari seputar Jabodetabek yang bakal hadir, sebanyak 6.000 mahasiswa dari Bandung, Jawa Barat, juga dikabarkan akan berpartisipasi. Seperti disampaikan juru bicara Poros Revolusi Mahasiswa Bandung, Ilyasa Ali Husni, kepada JawaPos.com.

Selain mahasiswa, CNN Indonesia mengabarkan, koalisi masyarakat sipil juga akan kembali turun aksi di depan Gedung DPR. Berbagai seruan aksi hari ini muncul di media sosial, khususnya Twitter.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, telah menyatakan tidak akan ada RUU yang akan disahkan pada rapat paripurna terakhir legislatif 2014-2019. Namun AMI tetap berunjuk rasa untuk memastikan.

20.500 aparat amankan demo

Polda Metro Jaya telah menyiapkan 20.500 aparat gabungan TNI-Polri untuk berjaga di seputar Gedung DPR/MPR sepanjang berlangsungnya unjuk rasa hari ini. Jumlah tersebut, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, lebih banyak dari yang diturunkan pekan lalu. Saat itu ada 18.000 aparat gabungan yang bertugas.

Polisi juga telah menutup akses jalan menuju gedung parlemen menggunakan movable concrete barrier (MCB) atau beton pembatas, security barrier/kawat berduri, dan water barrier. Penutupan dilakukan agar para demonstran tidak masuk ke gedung parlemen.

Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan dan warga Jakarta diminta untuk menghindari jalanan ini. Sebanyak 232 polisi akan diterjunkan untuk mengatur lalu lintas sepanjang berlangsungnya unjuk rasa.

Transjakarta, dilaporkan Liputan6, mengalihkan lima rute bus yang melalui kawasan aksi unjuk rasa tersebut, hingga situasi dinilai kondusif.

Karyawan pulang cepat, pelajar absen pagi-siang

Beberapa kantor yang terletak di kawasan Palmerah dan Slipi, dikabarkan CNN Indonesia, telah memulangkan karyawan mereka lebih cepat. Hal itu dilakukan agar mereka tak terjebak dalam demo dan kesulitan untuk pulang ke rumah. Bahkan ada kantor yang sengaja meliburkan karyawannya pada Senin (30/09/2019) ini.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memerintahkan absensi dua kali, pada pagi dan siang, bagi pelajar di sekolah-sekolah seputar Ibu Kota.

Anies menyampaikan, alih-alih unjuk rasa, para pelajar memiliki kewajiban menuntaskan tugas utama mereka, yaitu menuntut ilmu. Kepala-kepala sekolah di Jakarta menjadi pihak yang memiliki peran supaya para siswa di sekolah-sekolah melakukan tugas itu.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap anak, menjalankan kegiatan belajar mengajar hingga tuntas di sekolahnya,” tandas Anies.

Kepolisian Resor (Polres) Bogor Kota, Jawa Barat, dikabarkan detikcom mencegah puluhan pelajar yang hendak naik KRL di Stasiun Bogor untuk ikut berunjuk rasa di Jakarta. Mereka digiring ke halaman kantor Polres dan polisi memanggil orang tua mereka untuk menjemput.

Hal serupa terjadi di Stasiun Bekasi, Jawa Barat. Petugas keamanan stasiun, dilaporkan Tempo.co, meminta para pelajar yang berasal dari Sekolah Teknik Menengah (STM) di Subang, Jawa Barat, untuk tidak melanjutkan perjalanan mereka ke Jakarta.

Pada awalnya sekitar 30 pelajar itu menyatakan hendak melancong ke Kota Tua, tetapi kemudian mengakui akan ikut demo di DPR.

“Apa pun alasannya, kami diminta mencegah pergerakan pelajar untuk ke Jakarta,” ujar Agi, komandan regu pengamanan dari Satpol PP Kota Bekasi. []