Jumlah Pemilih Telah Ditetapkan, 187 Juta Orang

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan jumlah pemilih dalam Pemilu 2019 dan Pilpres 2019 sebanyak 187 juta orang. Dalam rapat pleno pada Rabu (5/9/2018), di Jakarta, KPU menetapkan pemilih sebanyak itu masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Perincian jumlah pemilih itu tersebar di dalam negeri sebanyak 185.732.093 orang. Jumlah ini berdasar rekapitulasi dari 805.075 Tempat Pemilihan Suara (TPS), 83.370 desa, 7.201 kecamatan, 514 Kota, dan 34 provinsi.

Sedangkan di luar negeri, ada 2.049.791 pemilih yang dihitung dari dari 130 kantor perwakilan negara Indonesia di berbagai negara. Sebanyak 517.128 pemilih akan dilayani di 620 TPS, dan 1.501 pemilih dilayani dengan kotak suara keliling. Paling banyak dilayani dengan layanan pos, 723.701 pemilih.

Jumlah pemilih perempuan lebih banyak di banding laki-laki. Di dalam negeri, 50,03 persen pemilih adalah perempuan. Di luar negeri, porsi perempuan lebih banyak lagi, 51,97 persen.

Tapi, DPT ini ditetapkan dengan catatan. “Apa bila bapak ibu berkenan, kami akan menetapkan rekapitulasi DPT nasional supaya bisa diberikan kepada bapak ibu sekalian namun dengan diberi catatan,” kata Ketua KPU Arief Budiman, seperti dipetik dari Kompas.com, Rabu (5/9/2018). Catatannya adalah, ada waktu tambahan 10 hari kerja untuk membenahi DPT ini.

Pembenahan DPT ini terkait adanya temuan data ganda. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan ada 131 ribu data pemilih ganda. Dugaan data ganda itu ditemukan dari sampel DPT di 75 kabupaten/kota, alias 15 persen dari semua wilayah pemilihan.

Menurut anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, jika ditotal 100 persen, maka diperkirakan ada potensi 1,3 juta pemilih ganda.

Sementara kubu pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengklaim ada 25 juta data pemilih ganda.

Arief menjelaskan, KPU akan segera memeriksa dan menyempurnakan DPT yang direkomendasikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Jika ada yang harus disempurnakan, KPU dan Bawaslu kota mengundang partai politik untuk menetapkan lagi perbaikan DPT di kabupaten dan kota,” lanjut Arief.

Hasil penyempurnaan data DPT tingkat nasional ini akan disampaikan pada 16 September 2018. “Yang tanggal 16 itu disebut sebagai ‘rekapitulasi DPT tingkat nasional hasil perbaikan’,” kata Arief, seperti dinukil dari CNN Indonesia.

Koalisi partai politik pengusung Prabowo-Sandiaga menyambut baik keputusan ini. “Kami apresiasi, ini suasana rapatnya musyawarah banget, Indonesia banget,” kata Sekjen PKS Mustafa Kamal.

Sedangkan Bawaslu meminta penetapan itu ditunda. Menurut Abhan Ketua Bawaslu, berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu masih menemukan data ganda.

“Rekomendasi tersebut dilakukan atas hasil pengawasan pengawasan dan analisis Bawaslu terhadap DPT provinsi Pemilu 2019, yaitu masih banyak data ganda dalam DPT,” kata Abhan, Rabu (5/9/2018) seperti dipetik dari detikcom. Dia menilai,adanya pemilih ganda berpotensi munculnya penyalahgunaan hak pilih.

Arief mengimbau masyarakat aktif mengecek apakah mereka sudah masuk di DPT. Pengecekan dapat dilakukan melalui sistem informasi Sidalih. “Kami juga buat aplikasi (sistem informasi digital) yang memudahkan, jadi warga bisa cek, sepanjang alatnya tersedia dan terkoneksi internet,” kata Arief.[]