Mantan Pekerja Migran Jember yang Gigih Menyukseskan Pemilu di Kampung Halaman

Warga kampung mantan PMI, Desa Dukuh Dempok, Wuluhan, Jember, Jawa Timur, mengikuti pemasyakatan Pemilu 2019. Sosialisasi Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 kepada mantan PMI, buruh tani, dan petani tersebut untuk memberi pemahaman tentang cara menggunakan hak pilihnya. Foto | Antara Jatim/Seno.
Warga kampung mantan PMI, Desa Dukuh Dempok, Wuluhan, Jember, Jawa Timur, mengikuti pemasyakatan Pemilu 2019. Sosialisasi Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 kepada mantan PMI, buruh tani, dan petani tersebut untuk memberi pemahaman tentang cara menggunakan hak pilihnya. Foto | Antara Jatim/Seno.
Prime Banner

JEMBER – Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang menjadi daerah penyuplai tenaga kerja di luar negeri. Karenanya banyak desa di kabupaten itu yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia (PMI) atau yang dulu populer disebut TKI/TKW.

Berdasarkan data di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jember menyebutkan ratusan orang bekerja ke luar negeri setiap tahun ke sejumlah negara tujuan melalui prosedur yang benar, namun diprediksi jumlah pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Jember yang berangkat secara ilegal lebih banyak lagi dan tidak terdeteksi karena mereka tidak melaporkan keberangkatannya kepada perangkat desa maupun Disnakertrans.

Pesta demokrasi lima tahunan juga mendapat perhatian dari para mantan pekerja migran dan keluarganya yang berada di Kabupaten Jember, salah satunya komunitas mantan pekerja migran yang berada di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, yang memiliki wadah untuk bertemu dan berkumpul setiap saat di balai desa setempat.

“Saya tidak akan sia-siakan hak pilih untuk menyalurkan hak suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2019 karena pengalaman bekerja di luar negeri sangat sulit untuk menggunakan hak pilih saat digelarnya Pemilu di Indonesia,” kata mantan pekerja migran Elis Kartikasari di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan.

Ia pernah bekerja di Malaysia pada tahun 2011 hingga 2014 untuk menjadi buruh pabrik dan kebetulan saat berada di negeri jiran itu Elis pernah menjadi petugas Panwaslu yang dikoordinir oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Baru saat Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2014.

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) bersama Panwaslu harus “jemput bola” dengan mendatangi sejumlah lokasi pekerja migran Indonesia, seperti proyek bangunan, kawasan perkebunan, pabrik, hingga ke rumah-rumah majikan pekerja migran, agar mereka bisa menyalurkan hak suaranya.

Ratusan surat suara dan kotak suara harus dibawa oleh petugas PPLN dan Panwaslu yang berkeliling ke sejumlah lokasi, bahkan untuk memastikan ketersediaan surat suara, pihak KJRI Johor Baru selalu menghubunginya agar stok surat suara tersebut cukup untuk para pekerja migran Indonesia yang ingin menyalurkan hak suaranya.

Menurutnya, perlu perjuangan keras dan tidak mudah menghimpun surat suara dari pekerja migran yang tersebar di sejumlah lokasi, namun perjuangan tersebut terbayar ketika banyak para pekerja migran yang antusias menyalurkan hak pilihnya dan hal itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi pantia pemilu.

Belajar dari pengalaman tersebut, perempuan asal Desa Dukuh Dempok bersama komunitasnya itu antusias untuk mengikuti pelaksanaan Pemilu 2019 dan mengajak keluarga dan tetangganya untuk menyalurkan hak pilihnya pada saat pemungutan suara pada 17 April 2019, serta mengampanyekan tidak golput.

Antusias menyalurkan hak pilih juga disampaikan mantan pekerja migran Indonesia Retnowati yang pernah bekerja di Arab Saudi pada tahun 2000 hingga 2006 sebagai pembantu rumah tangga karena pengalamannya saat bekerja di luar negeri, kesulitan untuk menyalurkan hak pilihnya saat pemilu di Indonesia.

“Kalau bekerja di rumah majikan jarang bisa keluar rumah, bahkan saya hanya diberi waktu istirahat selama lima jam saja setiap harinya dan hal itu tidak sesuai dengan kontrak kerja, sehingga saya juga tidak bisa keluar rumah majikan untuk menyalurkan hak suara saat pemilu,” katanya.

Pengalaman pahit saat pemilu yang dialaminya di negeri orang membuat mantan pekerja migran itu antusias menyalurkan hak suaranya saat pemilu dan tidak pernah absen atau golput karena, menurutnya, satu suara akan menentukan kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari pemilihan kepala desa, pemilu kepala daerah, pemilu gubernur, pemilu legislatif hingga pemilu presiden.

Ia juga memberikan pemahaman kepada keluarga besarnya untuk berpartisipasi menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019, sehingga momentum pesta demokrasi lima tahunan itu tidak boleh disia-siakan untuk harapan Indonesia lebih baik.

Para mantan pekerja migran di Desa Dukuh Dempok yang sebagian besar adalah perempuan tersebut sadar bahwa pendidikan politik itu penting dan harus mengetahui rekam jejak calon yang dipilih, sehingga tidak jarang saat berkumpul, mereka juga berdiskusi tentang visi-misi calon.

Melalui komunitas desa peduli migran (desbumi), mantan pahlawan devisa negara tersebut juga pernah membantu penyelenggara pemilu dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilu serentak yang memiliki lima surat suara untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI, calon DPRD Provinsi Jawa Timur, calon DPRD Jember, dan calon DPD, agar masyarakat tidak bingung saat mencoblos surat suara di bilik suara TPS nanti.

Sementara Kepala Desa Dukuh Dempok Miftahul Munir mengatakan jumlah warganya yang menjadi pekerja migran di beberapa negara tujuan, seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Timur Tengah tercatat sekitar 111 yang terlaporkan dan mantan pekerja migran sebanyak 316 orang.

Namun pendataan tersebut masih terus berjalan dan diprediksi jumlahnya bertambah karena tidak semua dilaporkan kepada perangkat desa, terutama para pekerja migran yang tidak memiliki dokumen dan berangkat melalui jalur ilegal yang kini rawan bermasalah.

Tingginya partisipasi pemilih di sejumlah kantong TKI juga diamini oleh Kepala Desa Dukuh Dempok yang mencatat bahwa angka golput setiap momentum pemilu di desanya berkisar 35 persen atau angka partisipasi pemilih 65 persen seiring dengan sosialisasi yang masif dari penyelenggara pemilu di desa, bahkan mantan pekerja migran juga dilibatkan menjadi penyelenggara pemilu di tingkat TPS.

Ia mengatakan mantan pekerja migran yang sudah kembali ke desanya memiliki hak yang sama untuk memilih dalam Pemilu 2019 karena semuanya sudah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah setempat dan petugas penyelenggara pemilu gencar menyasar pemilih hingga tidak satupun pemilih yang luput dari pendataan untuk masuk DPT.

“Panitia Pemungutuan Suara (PPS) Desa Dukuh Dempok juga sudah melakukan sosialisasi kepada mantan pekerja migran dan keluarganya tentang Pemilu 2019, terutama tata cara mencoblos surat suara yang jumlahnya cukup banyak yakni lima surat suara, sehingga kami optimistis partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 akan meningkat dibandingkan Pilkada Jatim,” katanya.

Gencarnya sosialisasi dilakukan dengan masif oleh penyelenggara pemilu di kantong TKI tersebut, bahkan tidak hanya kegiatan formal dilakukan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, namun PPS mendatangi pengajian-pengajian dan kegiatan informal yang dilakukan warga demi tujuan meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019.

Petugas PPS harus lebih rinci menjelaskan kepada warga tentang jumlah surat suara yang akan dicoblos pada 17 April 2019 karena ada lima surat suara dengan warna berbeda yang harus diketahui oleh masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat tidak salah mencoblos, terutama warga yang buta aksara.

Anggota PPS Dukuh Dempok Ahmad Bahrudin mengaku sering mendatangi kegiatan pengajian ke sejumlah lokasi yang melibatkan banyak massa dan keramaian karena sosialisasi dengan cara tersebut dinilai efektif untuk menekan angka golput, sehingga spesimen surat suara selalu dibawanya setiap saat.

Bahkan saat beberapa warga sedang berkumpul dan berbincang santai, ia selalu menyempatkan diri untuk meminta waktu sebentar melakukan sosialisasi Pemilu 2019 dan melakukan kerja sama dengan perangkat dusun untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada warga di dusun setempat tentang surat suara dan tata cara mencoblos surat suara tersebut.

Saat beberapa mantan pekerja migran berkumpul melakukan aktivitasnya membatik dan berjualan produk yang dihasilkan para mantan pekerja migran di outlet desbumi di Kantor Desa Dukuh Dempok, petugas PPS tersebut menemui ibu-ibu yang sedang santai dan meminta izin untuk melakukan sosialisasi Pemilu 2019 dan mantan pahlawan devisa itu antusias mendengarkan pemaparan Bahrudin yang membawa contoh specimen surat suara.

PPS juga merasa terbantu oleh komunitas mantan pekerja migran yang juga berperan aktif dalam memberikan sosialisasi Pemilu 2019 ketika ada warga yang bertanya tentang momentum pesta demokrasi lima tahunan itu, bahkan dukungan tersebut terlihat saat mantan pekerja migran berbondong-bondong mengikuti sosialisasi Pemilu 2019.

“Mereka cukup berperan aktif untuk menyukseskan Pemilu 2019 dan dukungan tersebut sangat berarti bagi penyelenggara pemilu, sehingga diharapkan pelaksanaan pemilu serentak tersebut berjalan lancar dan partisipasi pemilih dapat meningkat di Desa Dukuh Dempok karena rata-rata angka partisipasi pemilih di sini lebih dari 65 persen,” ujarnya.

 

Kehilangan hak suara

Antusias menyalurkan hak pilih di kantong PMI di Kabupaten Jember tersebut bertolak belakang dengan nasib para mantan pekerja migran di wilayah setempat yang tidak memiliki dokumen resmi dan masih bekerja di sejumlah negara tujuan.

Mantan pekerja migran Mamik Fatmawati menuturkan pengalamannya saat menjadi buruh migran ilegal, beberapa tahun lalu, di Malaysia dan bertepatan dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Saat itu ia tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena ketakutan melihat sejumlah polisi bersama PPLN dan Panwaslu yang membawa kotak suara dan surat suara.

Ia mengaku menjadi pekerja ilegal di kawasan perkebunan dan merasa seakan menjadi buronan, sehingga selalu bersembunyi dan lari ketika melihat polisi yang sedang patroli karena khawatir ditangkap dan dipulangkan (deportasi) ke Indonesiadan perasaan yang sama juga dialami pekerja migran ilegal lainnya.

“Jangankan menyalurkan hak suara, saya lari dan bersembunyi ketika ada petugas yang menggunakan baju dinas. Petugas tersebut hanya menghimpun hak suara para pekerja migran asal Indonesia, namun kami khawatir ketika menyalurkan hak pilih maka identitas terungkap dan akhirnya ditangkap,” katanya.

Mamik mengatakan sebagian besar pekerja migran ilegal tidak akan berani menyalurkan hak pilihnya dan mereka rela kehilangan hak suaranya daripada tertangkap aparat kepolisian setempat untuk dideportasi ke Indonesia. Apa yang dialaminya tersebut kemungkinan juga dialami para pekerja migran ilegal yang kini berada di sejumlah negara tujuan sehingga tidak berpatisipasi menyalurkan hak suaranya pada Pemilu 2019.

Sementara itu, berdasarkan data Bank Dunia melalui laporan bertajuk “Pekerja Global Indonesia” menyebutkan dari 9 juta buruh migran, tercatat sebanyak 4,3 juta buruh migran ilegal alias tidak memenuhi prosedur resmi untuk bekerja di luar negeri.

Namun, berdasarkan data Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri (Pokja PLN) Kementerian Luar Negeri per September 2018 tercatat Data Pemilih Tetap Hasil Pemutakhiran (DPTHP) Pratama tercatat sebanyak 2.025.344 pemilih dan jumlah tersebut sudah termasuk seluruh buruh migran Indonesia yang berada di luar negeri.

Project Officer Migrant Care di Jember Bambang Teguh Karyanto mengatakan para mantan pekerja migran dapat menyalurkan hak suaranya tanpa ada hambatan di kampung halamannya, namun bagaimana dengan para pekerja migran ilegal asal Jember yang kini masih berada di sejumlah negara tujuan, di antaranya Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong, Taiwan, Korea, dan Singapura.

“Potensi para pekerja migran ilegal untuk kehilangan hak suaranya cukup tinggi di luar negeri, sehingga hal itu yang menjadi perhatian Migrant Care untuk mendorong pemerintah lebih aktif memberikan solusi atas persoalan tersebut,” katanya.

Tidak hanya itu, pekerja migran yang prosedural pun juga terancam tidak bisa menggunakan hak suaranya, terutama yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di negara lain karena mereka seringkali mengalami berbagai hambatan ketika ingin memilih, seperti tidak mendapatkan izin dari majikan dengan berbagai pertimbangan.

Pemungutan suara di luar negeri dijadwalkan KPU RI lebih awal, yakni pada tanggal 8 hingga 14 April 2019, dengan tiga metode pemungutan suara, yakni datang ke TPS yang berada di kedutaan atau konsulat jenderal di negara masing-masing, kemudian kotak suara keliling dan menggunakan pos.

Bambang berharap para mantan pekerja migran secara maksimal menyukseskan Pemilu 2019 dengan menyalurkan hak suaranya di masing-masing TPS pada 17 April 2019 dan pemerintah juga harus berusaha maksimal dengan berbagai langkah strategis dan diplomasi, agar seluruh WNI yang bekerja di luar negeri dapat menggunakan hak suaranya, meskipun para pekerja migran tersebut ilegal. [Antara]

You may also like...