Masih Ada Aduan Soal KTKLN, Jokowi Minta Maaf

HONG KONG – Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Hong Kong digunakan oleh pekerja migran Indonesia (PMI) di Negeri Beton untuk mengadu tentang masih adanya oknum aparat pemerintah di bandara yang mempersulit PMI dengan modus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Aduan disampaikan oleh Ida, PMI asal Pekalongan, Jawa Tengah, saat diberi kesempatan oleh Presiden untuk menyampaikan keluhan di panggung acara Temu Kangen Presiden RI dan Ibu Negara di Hall 8 Asia World Expo, Minggu (30/4).

“Saya banyak mendengar keluhan teman-teman, katanya kalau mau pulang ditanyain KTKLN (lagi),” kata Ida kepada Presiden.

Mendengar itu, Jokowi tekejut. “KTKLN itu apa masih ada sih? Masih?” tanyanya. Serempak, ribuan PMI yang memadati ruang acara menjawab, “Masih ada!”

Ida pun menimpali, “Masih ada oknum di bandara yang mempersulit BMI (buruh migran Indonesia) terbang dengan menanyakan KTKLN.” Sontak, disambut sorak PMI.

Jokowi lantas memanggil Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, yang juga hadir di acara tersebut. “Saya sudah perintahkan agar tidak ada yang menghambat TKI-TKI (tenaga kerja Indonesia) kita! Sudah saya perintahkan! Ini sudah saya cek di lapangan, benar!” ujarnya, dengan nada tinggi.

“Biar dijawab langsung oleh bapak Kepala BNP2TKI. Ini langsung yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Nusron pun menegaskan, “Sejak tahun 2015, pada masa awal pemerintahan Pak Jokowi, KTKLN tidak diwajibkan. Bagi yang cuti, cukup punya visa kerja dan kontrak kerja. Tidak ada yang lain.”

Usai Nusron menjelaskan status KTKLN, Presiden Jokowi meminta agar PMI melapor jika ada aparat yang mempersulit penerbangan di bandara. “Biar kita urus, karena pasti ada oknum-oknum yang ingin mempersulit, ingin menghambat, ingin membuat hal-hal yang sebetulnya mudah menjadi sulit,” ujar Jokowi.

“Tolong itu dilaporkan. Tidak boleh seperti itu! Tidak boleh seperti itu, sekali lagi! Saya tidak mau mendengar yang seperti ini lagi di kantor-kantor kita! Tidak ada!” tegasnya, disambut tepuk tangan meriah PMI.

Ia menegaskan, Pemerintahan sekarang sudah terbuka. Namun Jokowi juga mengakui, memang masih ada oknum-oknum yang memakai gaya dan tradisi lama dalam melakukan pelayanan.

“Ini harus dihilangkan! Saya mohon maaf apabila kejadian-kejadian itu masih terjadi, karena kantor-kantor kita buanyak sekali. Ada yang bisa kita awasi, ada yang bisa kontrol, ada yang bisa kita lihat. Tapi ada juga satu, dua, tiga, empat yang belum bisa kita kendalikan. Jadi saya mohon maaf. Ini akan terus kita perbaiki, akan ters kita benahi,” ujar Jokowi. [razak]