Prime banner

Siapa yang tidak kenal dengan pria ganteng berkumis menawan yang satu ini. Beliau Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana tengah mengajukan kebijakan pembebasan biaya pembuatan paspor bagi pekerjaa migran Indonesia ( PMI) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rusdi mengatakan, kebijakan pembebasan biaya pembuatan paspor bagi PMI perlu dilakukan sebab PMI sudah berkontribusi besar terhadap pemasukan devisa negara setiap tahunnya.

“Saya sedang ajukan ke Presiden, paspor buat PMI enggak bayar atau gratis,” kata Rusdi kepada wartawan di Hotel Pullman Miri, Sarawak, Malaysia, Jumat (16/3/2018) sebagaimana dikutip dari kompas.com.

Selain membebaskan biaya paspor, pihaknya juga tengah berupaya agar PMI  tidak dibebankan biaya pengobatan hingga asuransi di negara penempatan bekerja.

“Pekerja migran atau TKI kita sudah memberikan pendapatan bagi negara berupa remitansi, wajar saja kalau paspor TKI dibebaskan dari biaya, medical dan asuransi tidak bayar,” kata Rusdi.

Hal ini dilakukan guna menekan angka perekrutan PMI  secara ilegal, sebab, para pemberi kerja di negara penempatan akan mempertimbangkan segala hal termasuk soal biaya.

Dilantik Jadi Dubes Malaysia, Bos Lion Air Janji Prioritaskan Masalah PMI

“Biaya itu bukan cuma karena paspor, tapi dari rantai prosedur yang berbelit-belit, terutama dari keagenan Malaysia,” papar Rusdi.

Adapun saat ini, pihaknya tengah membuat kajian guna diberikan kepada Presiden.

“Sekarang lagi buat surat kajian dan laporannya ke Presiden. Dengan Menteri Tenaga Kerja (Menaker), saya akan rapat bersama. Saya akan sampaikan ke Menaker, dan dia akan menyampaikan ke Menteri Hukum dan HAM maupun Menteri Luar Negeri,” jelasnya.

Jika usulan tersebut disetujui, maka pembuatan paspor gratis bagi pekerja migran Indonesia akan berlaku di seluruh negara penempatan PMI.

Perekrutan Langsung

Sementara itu, guna menekan angka perekrutan PMI secara ilegal, pemerintah Malaysia telah memberijan izin kepada pemberi kerja untuk melakukan perekrutan langsung ata direct hiring PMI melalui Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (APJATI) atau tidak melalui keagenan.

“Dengan itu, otomatis biaya-biaya akan berkurang, lalu beban TKI yang selama ini gajinya dipotong, tidak ada lagi,” paparnya. []

Iklan banner Iklan banner Iklan banner Iklan banner Iklan banner