Per 3 Oktober, Korban Meninggal Meningkat Menjadi 1.407 Orang

PALU – Korban meninggal kembali meningkat menjadi 1.407 orang, dan diduga terus bertambah, sementara dalam kunjungannya yang kedua kali, Presiden Joko Widodo mengakui ada masalah keamanan yang harus juga diatasi.

Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho dalam jumpa pers Rabu (03/10/2018) siang, mengungkapkan, sebagian korban tewas sudah dimakamkan secara masal.

“Sementara yang luka berat ada 2.549 orang, yang hilang ada 113 orang, dan yang tertimbun 152 orang. Adapun pengungsi jumlahnya lebih dari 73.000 orang,” kata Sutopo.

Para korban tewas itu tercatat 1.177 yang ditemukan di Palu, 153 orang ditemukan di kabupoaten Donggala, 65 orang ditemukan di Kabupaten Sigi dan 12 orang di Kabupaten Parigi Moutong.

“Ada pula permintaan dari kedutaan-kedutaan asing bahwa korban tewas yang merupakan warga asing agar jangan segera dikuburkan, untuk diidentifikasi terlebih dahulu. Namun sampai sekarang belum ada korban tewas yang ditemukan yang merupakan warga asing,” tambah Sutopo.

Pagi harinya, dalam kunjungannya yang kedua kali ke lokasi gempa dan tsunami di Palu, Presiden Joko Widodo mengakui ada masalah keamanan yang harus juga diatasi.

“Manajemen lapangan (penanganan bencana Palu Donggala) ini memang masih mencari bentuk,” kata Jokowi usai meninjau evakuasi di Hotel Roa-Roa, Palu.

Ada berbagai masalah, seperti ketersediaan BBM dan alat-alat berat, yang sekarang sudah mulai diatasi.

Dan yang perlu diatasi secepatnya juga, kata Jokowi, “Sisi keamanan: (pengiriman bantuan dan BBM) harus minta dikawal sekian aparat. Ini kasusnya di setiap peristiwa bencana, berbeda-beda.”

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, meminta aparat keamanan benar-benar mengendalikan kota-kota terdampak bencana. Ia khawatir, kondisi serba terbatas membuat warga lokal bertindak melawan hukum.

“Semua bantuan lewat darat melalui Donggola dan Parigi Mutong, dikawal aparat untuk mencegah hal yang tidak diinginkan.”

“Masyarakat memaksa meminta barang-barang, ya kondisinya seperti itu, karena bahan makanan yang tidak ada,” ujarnya.

Sekarang, kata Jokowi, alat-alat berat sudah masuk semuanya, “Logistik juga sudah masuk walau belum maksimal. BBM, hari ini mudah-mudahan sudah masuk semuanya.”

Sementara listrik, tiang-tiang dan kabel-kabelnya, juga gardu-gardu sudah mulai diperbaiki.

“Dan yang sangat penting, titik-titik ekonomi diusahakan segera dibuka kembali. Agar kehidupan keseharian kembali normal.”

Tentang berapa lama proses penanganan bencana ini, Jokowi menyebut, butuh waktu.

“Misalnya listrik. Tujuh gardu yang ada di sini, lima rusak. Menangani sebesar itu tak bisa sehari dua hari seminggu dua minggu. Bisa berbulan-bulan. Dan sementara harus diusahakan genset,” katanya.

Sebelumnya, di reruntuhan Hotel Roa-Roa Presiden Jokowi meninjau proses evakuasi. Ia berdiskusi dengan kepala Badan SAR Nasional, Agus Haryono, tentang proses evakuasi yang sedang berlangsung, terhadap setidaknya 30 orang yang masih tertimbun reruntuhan hotel.

Hotel berlantai delapan itu rubuh akibat gempa Jumat (28/9) lalu, mengubur puluhan orang di dalamnya.

Sejauh ini Tim SAR berhasil menyelamatkan enam orang dari balik reruntuhan, dan menemukan serta membawa keluar 12 orang yang ditemukan dalam keadaan tewas.

Diperkirakan masih ada setidaknya 30 orang yang masih tertimbun.

Dari Palu, rombongan Presiden Jokowi bertolak ke Donggala, yang belum lama bisa diakses.

Sebelumnya, kepolisian kini mengklaim situasi keamanan Palu dan berbagai daerah di Sulawesi Tengah mulai terkendali. Apalagi, kata Dedi, distribusi bantuan untuk korban mulai berjalan.

“Kami bersinergi dengan TNI untuk mengamankan depo BBM, jalur distribusi logistik, stasiun pengisian bahan bakar, dan gudang-gudang, termasuk milik Bulog,” ujar Wakil Kepala Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto.

Ari Dono Sukmanto, menyatakan akan segera menuntaskan seluruh kasus pencurian di Palu yang terjadi usai gempa dan tsunami.

Ia menegaskan sesudah bantuan kemanusiaan disalurkan pemerintah, tak ada alasan bagi masyarakat tetap mengambil barang di toko. Ia menyebut perbuatan itu sebagai kriminal murni.

“Seperti biasa, kalau orang curi, tangkap periksa bukti-bukti yang ada, lalu kami limpahkan ke pengadilan,” ujar Ari kepada pers di Jakarta.

Pasal 363 ayat 1 KUHP mengatur, setiap pencurian pada saat bencana alam dapat diganjar hukuman penjara paling lama tujuh tahun. Ancaman pidana itu lebih berat dibandingkan pencurian dalam situasi normal.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta pengambilan barang massal di Palu tak terus dipersoalkan. Ia berkata, saat penanganan bencana, seluruh pihak harus fokus pada upaya membantu korban.

“Dalam keadaan darurat, jangan mempermasalahkan hal-hal kecil yang sebetulnya tidak menjadi masalah dasar,” ucapnya.[]