Taiwan Berencana Buka Vokasional Training Calon PMI di Indonesia
3 min read
Pemerintah Taiwan bersama pengusaha Taiwan berencana membuka lembaga pendidikan dan pelatihan atau vokasional training untuk calon pekerja migran Indonesia di beberapa daerah di Indonesia.
“Untuk langkah pertama mereka menjajaki akan membuka di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Semoga rencana mereka ini terlaksana,” kata staf ahli Kementerian Ketenakerjaan (Kemnaker), Reyna Usman, Jumat (30/3) dikutip dari Suara Pembaharuan.
Menurut Reyna, niat pihak Taiwan itu disampaikan kepadanya ketika ia berada di Taipe, Taiwan mengikuti acara Taiwan Business Forum 2018 sejak 21 – 26 Maret 2018.
Ia mengatakan, seusai acara itu, ia ditemui sejumlah agen tenaga kerja asing di Taiwan. Dalam pertemuan itu, kata dia, para agen pekerja migran itu mengatakan bahwa kualitas PMI yang dikirim ke Taiwan sejak tahun 2015 sangat rendah.
Pekerja Formal Dari Indonesia Dihentikan, Taiwan Rekrut Pekerja Formal Filipina
Menurut Reyna, hal itu terjadi karena sejak Mei 2015, pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman PMI pekerja rumah tangga (PRT) ke seluruh negara Timur Tengah (Timteng).
“Biasanya kan yang dikirim ke Timteng TKI berkualitas rendah. Nah setelah ke sana ditutup maka larinya ke Taiwan,” kata dia.
Karena itulah, kata Reyna, dalam pertemuan itu ia meminta Taiwan agar berinvestasi di Indonesia utamanya melakukan pendidikan dan pelatihan calon PMI agar bisa dikirim ke Taiwan.
“Dan mereka menyanggupi,” kata dia.
Menurut Reyna, niat pihak Taiwan ini sejalan dengan langkah Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri yang sedang giat melakukan kerja sama dengan pihak swasta di Indonesia melakukan pendidikan dan pelatihan calon PMI, seperti dengan Tahir Foundation.
“Dimana-mana Pak Manteri Hanif selalu berkampanye dan meminta pemerintah daerah dan pihak perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia agar sebelum TKI dikirim ke luar negeri harus dididik dan dilatih,” kata dia.
Sebagaimana diberitakan, Kemnaker mengandeng Tahir Foundation untuk melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) calon PMI di luar negeri, terutama calon PMI sebagai perawat kesehatan di rumah sakit dan care giver (perawat orang jompo).
Kerja sama ini tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangi Chairman Tahir Foundation, Dato’ Sri Tahir, dan Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker), Hanif Dhakiri, di gedung Kemnaker, Jakarta, Kamis (8/2).
Dato’ Sri Tahir dalam sambutannya mengatakan, ia terpanggil untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini Kemnaker untuk melakukan pendidikan dan pelatihan calon TKI karena ia prihatin ketika mendatangi sejumlah negara, orang Indonesia banyak menjadi pekerja rumah tangga (PRT).
Sementara dari negara lain seperti Filipina, Tiongkok dan India menjadi pekerja formal dan sungguh profesional.
“Ketika saya ke Dubai, Singapura, Malaysia, dan sejumlah negara lainya di rumah sakit-rumah sakit negara-negara itu, perawatnya dan pembantu dokter adalah tenaga kerja dari Filipina, Tiongkok dan India. Sementara TKI hanya sebagai pembersih kotoran dan pembantu rumah tangga. Sungguh prihatin,” kata dia.
Hal itu terjadi, kata dia, karena kualitas PMI rendah.
“Saya sungguh malu sebagai orang Indonesia dengan keadaan seperti ini. Makanya saya harus bantu pemerintah menyiapkan calon TKI yang profesional,” kata dia.
Sementara Hanif Dhakiri mengatakan, dalam tahun 2018 ini, Kemnaker dan Tahir Foundation akan melakukan pendidikan dan pelatihan sebanyak 5.000 orang calon TKI di Balai Latihan Kerja (BLK) Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur) dan di Lembang, Bandung (Jawa Barat). Menurut Hanif, hal ini juga bertujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia yang semakin banyak. [SP]