Tak Lagi Dikirim Ke Pulau Jawa, Kini Calon PMI Asal NTT Dilatih di Kupang

KUPANG – Calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebelum dipekerjakan di luar negeri, kini mulai mendapatkan pelatihan di balai latihan tenaga kerja luar negeri (BLKLN) yang ada di wilayah itu. Sebelumnya, para calon PMI tersebut menjalani pelatihan di BLK yang ada di pulau Jawa karena di NTT tidak tersedia BLK yang mencukupi.

“Mulai saat ini CPMI yang hendak dikirim secara resmi ke luar negeri wajib dilatih perusahaan perekrut di NTT,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaketrans) Provinsi Nusa Tenggara Timur Sisilia Sona, dilansir dari Antara, Kamis, (07/02/2019).

Sisilia mengatakan, peraturan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 357 tentang Moratorium Pengiriman Calon Pekerja Migran yang dikeluarkan November 2018 lalu. Peraturan tersebut mewajibkan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) memberikan pelatihan kerja kepada calon PMI sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

Para calon PMI itu akan dilatih melalui dua Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang milik swasta, yakni PT Gasindo Buala Sari Kupang dan PT Citra Bina Tenaga Mandiri Kupang.

“Perusahaan-perusahaan ini sekarang sedang melakukan proses perekrutan dan dilatih di NTT dan diseleksi lagi sebelum dikirim,” katanya.

Menurut Sisilia, pelatihan tersebut akan memudahkan pemerintah daerah untuk memastikan para calon PMI yang akan diberangkatkan sudah memiliki keterampilan kerja yang memadai. Kondisi ini menurutnya berbeda dibandingkan ketika calon PMI yang sebelumnya harus menjalani pelatihan kerja di pulau Jawa.

“Sehingga kita sulit mengawasi dan sulit memastikan apakah CPMI kita betul-betul dilatih, dijamin atau tidak hak-hak mereka sesuai perjanjian awal,” katanya.

Dia menambahkan, sampai saat ini pengiriman calon PMI yang akan berkerja di luar negeri baru hanya satu bidang, yaitu sebagai pembantu rumah tangga. Oleh karena itu, pihaknya telah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk penambahan akreditasi jurusan pekerjaan yang disesuaikan dengan kesiapan BLK di daerah setempat. [Dana]