Tanggapan Pemerintah Tentang Tarif Tol dan Sepinya LRT

Prime Banner

Upaya pemerintah mengusahakan pembangunan infrastruktur di kawasan tak terhingga langsung memancing respons positif warga.

Kehadiran Light Rapid Transit (LRT) di Palembang, Sumatra Selatan, misalnya. Laporkan pemberitaan dari media yang memuat kereta gantung yang dibuat untuk mendukung kelancaran Asian Games 2018 itu berarti masih sepi penumpang.

Padahal, Kementerian Perhubungan telah memberikan subsidi untuk tarif satu kali perjalanan dari Rp15.000-Rp20.000 menjadi Rp5.000-Rp10.000. Dibatalkan, LRT Palembang harus menyetujui kerugian hingga Rp9 miliar per bulan sejak awal operasionalnya dimulai.

Kondisi tak berbeda juga terjadi di Tol TransJawa. Alasannya mirip. Banyak pengemudi — khusus kendaraan logistik — yang menghindari jalur ini karena tarif yang diberlakukan tergolong mahal .

Kritikan yang menyebut pemerintah “buang-buang” anggaran tanpa hasil yang maksimal pun muncul.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengonter dengan menyebut pola percakapan seperti itu tidak visioner. Sebab, apa yang dibangun pemerintah saat ini adalah untuk kepentingan masa depan, dengan ikut mendukung pertumbuhan partisipasi, pendidikan masyarakat, dan lainnya.

“Maka nyata kebutuhan infrastruktur saat ini adalah tentang bagaimana menghadapi masa depan,” kata Moeldoko di kantornya, Selasa (12/02/2019).

Moeldoko lalu meminta bantuan pemerintah daerah untuk terus mensosialisasikan meminta infrastruktur baru bagi masyarakat. Selain itu, penting juga bagi pemerintah daerah untuk mendukung infrastruktur yang telah dibangun.

“Pemerintah daerah juga menyetujui. Jangan dibangunkan, ngoceh. Dia harus meminjamkan yang terbaik, yang bisa berdaya guna dengan yang baik. Bukan belum mengeluh, setelah dibangun mengeluh. Terus apa kerjaan mereka? ”Tukas Purnawirawan TNI ini.

Senada dengan Moeldoko, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membahas fenomena ini sebagai proses, terutama dalam mengubah kebiasaan masyarakat.

“Namanya angkutan massal itu ya harus ada proseslah. Proses edukasi, integrasi, dan sebagainya. Memang butuh proses untuk melakukan itu semua, ”kata Budi dalam laporan detikcom , Senin (11/02/2019) malam.

Kendati demikian, Kementerian Perhubungan tetap melakukan langkah untuk mengembangkan potensi dari angkutan ini. Beberapa yang disetujui adalah melalui penguatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan dan Pemerintah Kota Palembang.

Kerja sama yang diharapkan bisa menghasilkan kebijakan baru seperti halnya mempromosikan rute dan mendukung antar-angkutan umum.

Sementara besarnya subsidi yang telah digelontorkan untuk LRT Palembang adalah Rp120 miliar per tahun. Atau dengan kata lain Rp10 miliar untuk operasional per bulan.

Di luar dari perkara untung rugi dan sepinya peminat, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur sengaja digenjot selama empat tahun kepemimpinannya.

Sebab, setelah seluruh pembangunan fisik rampung, Jokowi berikhtiar untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Hal Penyanyi Menjadi shalat Satu jalan Indonesia Keluar Dari rontgent gatra berpendapatan Menengah Dan Menjadi Sulit maju ( trap pendapatan menengah ).

“Setelah infrastruktur, kita akan memasuki pembangunan sumber daya manusia dengan skala besar. Setelah pembangunan harus ada strategi,” kata Jokowi dalam agenda Rembuk Pendidikan Nasional dan Kebudayaan di Depok, Jawa Barat, Selasa (12/02/2019).

Selain pembangunan SDM, Jokowi juga akan membenahi reformasi struktural yang disebutnya masih berjalan lambat. “Masih banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan yang kadang-kadang memang ada yang mengalami pahit, ada yang mengalami sakit, tetapi ada jalan yang harus kita tempuh,” tutur Jokowi.

Untuk diketahui, LRT Palembang dibangun sejak 2015 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2015 tentang diubah dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Transit Kereta Api di Sumatera Selatan.

Biaya pembangunan mencapai Rp10,9 triliun yang bersumber 100 persen dari APBN. Nilai itu lebih rendah dari nilai penetapan kontrak pertama sebesar Rp12,5 triliun.

Transistor berbeda-beda, tergantung pada ruas jalan tertentu. Misalnya untuk menyambungkan ruas tol Pejagan hingga Pasuruan sepanjang 626,75 kilometer, dibutuhkan biaya investasi hingga Rp67,94 triliun.

Sementara biaya pembebasan tanah untuk proyek tersebut sebesar Rp5,9 triliun. Dengan kata lain, rata-rata biaya investasi yang dibutuhkan untuk setiap 1 kilometer jalan yang akan dibangun mencapai Rp108,4 miliar, di luar biaya pembebasan lahan.

Akan tetapi, ruas jalan tol Probolinggo-Banyuwangi menerima biaya investasi paling mahal untuk setiap 1 kilometernya, yaitu Rp142,7 miliar. Total investasi untuk ruas Tol Trans Jawa dapat dilihat secara lengkap dalam tabel memantau kemajuan konstruksi yang dirilis pada situs web BUJT. []

You may also like...