Deadline Rekam e-KTP Mundur

Surabaya – Munculnya berbagai persoalan baik yang terkait dengan kesiapan teknis maupun sosialisasi terkait dengan batas akhir rekam data e-KTP pada September tahun ini diakui oleh Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo.  Kekurangan blangko isian di banyak daerah, macetnya sistem IT sehingga input data tidak bisa dilanjutkan, hingga warga yang bersangkutan (yang belum melakukan perekaman data) yang tidak mengetahui informasi tersebut.

Kondisi tersebut membuat Mendagri mengambil keputusan untuk mengundur batas akhir perekaman data e-KTP sampai pertengahan tahun 2017. Dengan dimundurkannya batas akhir sampai satu tahun kedepan, diharapkan 22 juta penduduk Indonesia yang belum melakukan perekaman data e-KTP akan terlayani semuanya.

Kepala Disnakertranduk Provinsi Jawa Timur, Sukardo,  menyambut baik keputusan tersebut. 3 poin permasalahan yang dipaparkan olehh Mendagri dibenarkan semuanya oleh Sukardo. Menurut Sukardo, sampai saat ini di Jawa Timur masih ada 2,5 juta penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP.

“Menguntungkan sekali keputusan Mendagri tersebut. Sebab, dari 2,5 juta penduduk Jawa Timur yang belum melakukan perekaman data e-KTP,  sebagian dari jumlah tersebut posisinya berada di luar Jawa Timur tapi bukan di Luar Negeri (bekerja sebagai PMI) yang mendapat toleransi” jelas Sukardo.

[ bacaa : Dirjen Dukcapil : WNI Di Luar Negeri Tak Kena Deadline e-KTP ]

“Jutaan penduduk Jawa Timur yang posisinya di pelosok provinsi lain, misalnya bekerja di pedalaman Kalimantan, Sumatera, Sulawesi bahkan Papua yang secara teritorial besar kemungkinan membuat mereka tidak mengetahui informasi ini secara utuh dan benar” imbuhnya.

Seperti pada pemberitaan kami sebelumnya, batas akhir perekaman data e-KTP ini awalnya ditentukan sampai tanggal 30 September 2016 sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Mundurnya batas akhir ini tentu akan membuat jutaan penduduk Indonesia bisa bernafas lega. [Asa]