Orang Tua Jadi PMI, Gizi Buruk Anak Dirumah Sulit Dihindari

Mataram – Menurunkan angka gizi buruk dan meningkatkan usia harapan hidup (UHH) masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi NTB. Namun, Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi mengatakan dua indikator pembangunan dalam RPJMD 2013-2018 tersebut sulit untuk dicapai.

Alasannya, menurut Eka ada banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya gizi buruk, yang berpengaruh juga pada UHH (usia harapan hidup).

“Karena UHH dan gizi buruk itu juga banyak faktor. Sekarang saya bilang kalau dia gizi buruknya karena bapak ibunya ndak ada, mereka jadi TKI atau TKW, itu berarti kan karena ekonomi. Jadi multifaktor,” ujarnya, Rabu, 16 Agustus 2017.

Ditambahkan, mengurangi angka gizi buruk ini menjadi berat karena berkaitan erat dengan kemiskinan. Sementara penurunan angka kemiskinan masih menjadi PR berat Pemprov NTB. Hingga hari ini, Dikes NTB mencatat kasus gizi buruk sebanyak 60 kasus. Menurun, dibanding tahun lalu yang mencapai 403 kasus. Dari angka tersebut, didominasi anak-anak yang ditinggal keluar negeri oleh orang tuanya.

“Secara finansial, banyak dari mereka yang mendapat kiriman uang setiap bulan, namun secara struktural, mereka tidak didampingi SDM yang mampu untuk mengelola dan menata, dalam hal ini menata keseharian mereka agar terhindar dari gizi buruk” imbuhnya.

Saat dikonfirmasi angka penderita gizi buruk pada tahun tahun sebelumnya, “Turunnya cukup banyak, tapi sesuai arahan Pak Gubernur indikator gizi buruk dan UHH ini yang kita garap. Semua kabupaten/kota akan jadi proritas kita,” sahutnya dengan spontan.

Berdasarkan data yang didapat Apakabaronline.com  dari Dinas Tenaga Kerja NTB, provinsi ini mencatat ada 76.147 jiwa warganya yang menjaadi pekerja migran prosedural di berbagai negara pengiriman. Tidak diketahui, berapa jumlah warga NTB yang menjadi pekerja migran ilegal dan tidak tercatat di data dinas.

Sampai dengan Triwulan kedua tahun 2017, mereka telah membawa remitansi yyyang cukup besar nilainya. Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat Kadek Adi Madri menyebut angka Rp. 348 Milyar uang kiriman dari luar negeri telah masuk ke Provinsi ini.

Jika dibandingkan dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program pengentasan gizi buruk dan peningkatan UHH, nilai remitansi PMI NTB hampir 50 kali lipat besarnya. Diketahui, pada APDB Perubahan Anggaran 2017 jumlah anggaran untuk penanganan gizi buruk Rp 6,5 miliar lebih, meningkat dari sebelumnya di APBD murni 2017 Rp 6,1 miliar lebih dan anggaran peningkatan usia harapan hidup (UHH) Rp 367.196.991.202, sebelumnya Rp 310.371.809.972. [Asa/Ros]