Prime banner

HONG KONG – Dua pendapat yang berbeda sedang diuji di pengadilan. Komunitas Domestic Helper dari berbagai negara di Hong Kong memperjuangkan direvisinya aturan yang mengharuskan seorang domestic helper harus tinggal satu rumah dengan majikannya. Sedangkan otoritas Hong Kong melalui Imigrasi, berpendirian, tetap mempertahankan aturan domestic helper tinggal serumah dengan majikan.

Dikutip dari SCMP, pengacara Filipina, Nancy Almorin Lubiano berpendapat, peraturan yang mewajibkan seorang PRT asing tinggal serumah dengan majikannya ini tidak konstitusional. Dia beranggapan, aturan tersebut berisesiko akan meningkatkan pelanggaran hak-hak dasar pembantu serta melanggar konvensi internasional.

Di masa lalu, Hong Kong memiliki aturan yang lebih bebas  yang memungkinkan pekerja rumah tangga mengatur akomodasi tempat tinggal di luar selama mereka mendapatkan persetujuan dari majikan. Kebebasan ini diakhiri pada tahun 2003 saat setahun sebelumnya terjadi 100-an kasus terkait dengan tinggal diluar. Tahun 2003, aturan tinggal di rumah majikan dimasukkan dalam perjanjian kontrak kerja yang ditandatangani. Ancaman dari pelanggaran aturan ini, akan dikenakan denda maksimal HK $ 150.000 dan hukuman 14 tahun penjara.

Kubu diseberangnya, yang diwakili oleh Imigrasi Hong Kong beranggapan, pemberlakuan aturan ini disamping untuk memberikan perlindungan, juga untuk menjaga persaingan kerja dengan pembantu dari China daratan. Jika tinggal di rumah majikan dianggap sebagai belenggu yang berpotensi meningkatkan pelanggaran hak hak dasar pembantu, pihak Imigrasi menyebut hal itu sebagai alasan yang tidak masuk akal.

Dilansir dari harian oriental, Juru bicara Imigrasi Hong Kong menjelaskan, Hong Kong dengan situasi dan kondisi saat ini, memungkinkan untuk melaporkan setiap pelanggaran dalam waktu cepat 24 jam non stop.  Juru bicaraa Imigrasi meyaakini, jika aturan tinggal di rumah majikan dicabut, pembantu asing tinggal di luar, akan muncul banyak permasalahan baru pada sektor pembiayaan. Akan muncul item biaya perumahan, transportasi dan lainnya.

“Ini adalah masalah ekonomi yang besar,” ungkapnya.

Persidangan akan dilanjutkan pada Senin (09/10) depan. [Asa/SCMP/Oriental]

 

Iklan banner Iklan banner Iklan banner Iklan banner Iklan banner