Prime banner

JAKARTA – BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) siap membenahi kualitas layanan dan perlindungan untuk tenaga kerja migran atau TKI. Salah satu targetnya adalah dengan merevisi regulasi Permenaker No. 7 Tahun 2017 mengenai Perlindungan TKI.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif mengatakan, setelah tujuh bulan berjalan layanan perlindungan untuk TKI oleh BPJS-TK dinilai memberatkan. Hal ini karena program baru tersebut dikomparasi dengan produk konsorsium asuransi yang diambil alih oleh BPJS-TK. Para TKI melihat hanya dua jenis risiko yang dijamin dalam program jaminan sosial TKI, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).

Di samping itu, TKI harus membayar lebih mahal jaminan sosial TKI, karena TKI diwajibkan membayar iuran Rp 370 ribu untuk dua jaminan saja. Bandingkan dengan dulu, TKI cukup membayar premi sebesar Rp 400 ribu untuk 13 risiko.

”Tahun ini kami ingin segera melakukan penyempurnaan Permenaker No. 7/2017 tersebut. Para pekerja migran banyak mengeluhkan layanan kami dan meminta agar tidak ada kenaikan harga, serta sekaligus menaikkan kualitas layanan lebih baik dari konsorsium sebelumnya,” kata Krishna dalam jumpa pers di Jakartabeberapa waktu yang lalu.

Ia berharap, pada tahun 2018 TKI bisa merasa lebih nyaman, baik dari masa persiapan, masa kerja, dan kepulangan. Pihaknya ingin lebih meningkatkan layanan sebagai satu-satunya penyelenggara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi TKI, yang saat ini disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Salah satu bentuk jalannya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan melakukan penyerahan santunan Jaminan Kematian (JKm) senilai Rp 24 Juta kepada Ujer yang merupakan ahli waris dari peserta atas nama Roaini (alm). Santunan ini diserahkan langsung oleh Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif bersama Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta – Achmad Hafiz, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Ceger – Dani Santoso, Kasubdit KTKLN BNP2TKI mewakili Direktur P2P BNP2TKI, dan Kasubag TU BP3TKI selaku PLH Ka BP3TKI Jakarta. ”Semoga santunan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan,” kata Krishna.

Ia menambahkan, dengan penyerahan santunan ini, BPJS-TK juga membuktikan bahwa pihaknya selalu siap untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pekerja, baik PMI dan pekerja lainnya untuk mendapatkan hak yang seharusnya mereka terima sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Krishna merinci benefit untuk kasus JKm atau meninggal bukan karena kecelakaan kerja, ahli waris PMI berhak mendapatkan santunan senilai Rp 24 juta. Sementara jika peserta meninggal karena kecelakaan kerja, maka ahli waris PMI berhak menerima manfaat JKK sebesar Rp 85 Juta. ”Selain itu, juga ditambah dengan beasiswa untuk satu orang anak sampai lulus kuliah,” jelas Krishna.

Di tempat yang sama, dilakukan juga dialog antara BPJS Ketenagakerjaan bersama Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) tentang pelaksanaan manfaat program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi PMI yang telah dilaksanakan sejak Agustus 2017. Dialog ini bertujuan untuk mendapatkan serangkaian masukan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya.

”Kami berharap, seiring dengan upaya kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pekerja dapat membangun kepercayaan yang lebih baik kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada mereka,” ujarnya. (KEN)

Iklan banner Iklan banner Iklan banner Iklan banner Iklan banner