Prime banner

Sudah menjadi rahasia umum, menjadi pekerja  migran adalah pekerjaan “ngeri-ngeri sedap”. Bisa untung, bisa juga buntung. Kalau nasib baik, warga yang mencari peruntungan di negeri orang pulang dengan kesuksesan: punya tabungan cukup, membangun gedung membumbung, menjadi tuan tanah,  dan bisa memperbaiki taraf hidup keluarga dan tetangga.

Namun celakanya, tak sedikit dari mereka bernasib buntung. Paling tragis pulang tinggal nama, seperti yang barusaja menimpa Adelina, 21. Perempuan asal Nusa Tenggara Timur, itu dikabarkan meninggal setelah disiksa majikannya di Malaysia. Mengalami gizi buruk, tidur di tempat anjing, disiksa jiwa dan raganya hingga saat terungkap dan dibawa ke rumah sakit, Adelina harus meregang nyawa.

Nasib kurang enak baru-baru ini dialami pula oleh 37 warga Purworejo, Jawa Tengah, di negeri jiran. Mereka ditahan Imigrasi Malaka, dengan alasan yang sampai sekarang belum jelas.

Weeeealah, cerita tak enak ini justru yang acap tersiar. Bahkan bisa jadi terus berulang karena memang sampai dua tahun lalu, menurut catatan Bank Dunia, lebih separuh dari 9 juta pekerja migran Indonesia bekerja dengan modal nekat. Bagi mereka tak soal hanya jadi pembantu rumah tangga atau buruh kasar, asal setiap bulan bisa mendapat dolar.

Pertimbangan asal punya pekerjaan dan bisa mendapat dolar setiap bulan itu pula mungkin yang membuat mereka mengabaikan faktor keselamatan. Pada akhirnya kita sering mendengar kasus, misalnya, pelecehan seksual atau kekerasan fisik, menimpa PMI di sektor nonformal.

Ini ironi. Padahal, perasan keringat mereka, termasuk yang bekerja di sektor formal bersumbangsih besar. Dua tahun kemarin PMI menyumbang Rp118 triliun untuk negara. Sedangkan tahun kemarin, menurut catatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), mereka menyumbang Rp148 triliun. Sebab itu mereka acap disebut pahlawan devisa.

Menilik potensi itu sudah sewajarnya pemerintah mengurus benar nasib PMI. Kalau bisa jangan sampai ada lagi cerita suram menimpa pekerja migran. Tugas berat itu tentu tak bisa dipanggul BNP2TKI sendiri. Pemerintah harus hadir dan mengawasi prosesnya dari hulu hingga hilir.

Di hulu, pemerintah mesti memastikan semua PMI tercatat. Pemerintah harus mengawasi betul kinerja semua Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Ini penting karena mereka tak cuma mencari dan merekrut, tapi juga membekali sampai calon PMI siap diberangkatkan ke luar negeri. PPTKIS tak becus, apalagi nakal dan abal-abal harus ditindak tegas. Jangan hanya dijewer kupingnya, jika itu tidak membuat jera.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) serta Kementerian Sosial (Kemensos) juga tak bisa santai. Terobosan Kemenakertrans lewat program Desa Migran Produktif untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberi perlindungan bagi PMI wajib sampai ke semua desa kantong PMI.

Kemensos juga tak boleh alpa barang sekejap untuk terus menghidupkan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Prisip dasarnya, senikmat apa pun di negeri orang, lebih nyaman mencari rezeki di negeri sendiri. Hujan batu dinegeri senddiri lebih baik ketimbang emas dinegeri orang.

Di hilir, Kementerian Luar Negeri sewajarnya membangun database akurat terkait WNI di luar negeri, terutama pekerja. Perlindungan PMI menjadi prioritas. Mereka juga tak boleh lelah mensosialisasikan cara bermigrasi yang aman di daerah pemasok PMI. [sa]

 

Iklan banner Iklan banner Iklan banner Iklan banner Iklan banner