October 24, 2021

Portal Berita Pekerja Migran Indonesia

Agar PMI Semakin Terlindungi, Komisi IX DPR RI Setujui Peningkatan Anggaran BP2MI

2 min read
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani ketika mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala BP2MI beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/03/2021). Foto: Eno/Man

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani ketika mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala BP2MI beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/03/2021). Foto: Eno/Man

Test COVID-19 untuk Penata Laksana Rumah Tangga Asing

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani mendukung Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendapat peningkatan anggaran dari pemerintah, terlebih dalam program perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sebab anggaran yang ada saat ini dianggap sangat rendah dibanding dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BP2MI.

Hal tersebut disampaikannya ketika mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala BP2MI beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/03/2021). Menurutnya, sebagai salah satu penghasil devisa yang baik bagi negara, kesejahteraan dan kehidupan PMI sudah seharusnya mendapat perhatian lebih dari negara.

“Saya pikir juga domain perlindungan juga perlu diperbesar. Karena ketika kita bicara tentang para pekerja migran, bukan tidak meninggalkan masalah di dalam negeri. Salah satunya pengasuhan anak pekerja migran. Ini juga tentu satu hal yang harus kita soroti. Menurut saya ini pemerintah bisa dikatakan zalim kalau tidak memberikan perhatian yang besar pada sisi ini,” jelas Neti.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini menambahkan, peningkatan anggaran dalam program perlindungan PMI akan menjadi bentuk titik balik negara memberikan perhatian kepada para PMI. Untuk itu ia tegas mendukung peningkatan anggaran tersebut agar BP2MI dapat bekerja lebih maksimal menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi PMI di tempatnya bekerja maupun dalam urusan pribadinya.

“Jadi anggaran ini memang tidak menggambarkan kekuatan kehendak political will dari pemerintah. Oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan hari ini sepakat bahwa menjadi kewajiban kita untuk membalik keadaan ini dengan memberikan kesimpulan yang akan memperkuat kewenangan BP2MI utamanya dukungan buat anggaran ya,” tukas Neti mengakhiri. [dpr.go.id]

Advertisement
Advertisement