Atasi Kesulitan Mendatangkan PRT Asing Baru, Anggota Legislatif Hong Kong Usulkan Mendatangkan PRT Asing dari China Daratan

HONG KONG – Situasi pandemi corona yang saat ini telah melanda seluruh negara di dunia membuat berbagai hal harus beradaptasi dengan keadaan yang serba dibatasi. Hal tersebut juga berlaku pada persoalan pemenuhan kebutuhan pekerja rumah tangga pada negara-negara yang selama ini biasa mendatangkan tenaga PRT dari luar negeri.

Hong Kong salah satunya. Kebutuhan akan pekerja rumah tangga di Hong Kong terbilang sangat tinggi. Dengan kondisi dan pola kehidupan yang ada di Hong Kong saat ini, peran pekerja rumah tangga bahkan disebut signifikan turut menyejahterakan warga Hong Kong lantaran warga Hong Kong bisa fokus bekerja tanpa mengkhawatirkan penataan dan pengelolaan urusan rumah tangga masing-masing.

Adanya pandemi corona yang kali pertama muncul di Wuhan China pada akhir Desember 2019 silam dampaknya juga dirasakan rumah tangga di Hong Kong saat mereka menginginkan mendapat tenaga kerja untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Persaingan untuk mendapatkan tenaga PRT hingga sulitnya mendatangkan PRT baru membuat daftar tunggu calon majikan memerlukan waktu lebih panjang hingga PRT yang akan diperkerjakan mereka temukan.

Hal tersebut menginisiasi Hon Paul Tse seorang anggota Legislatif Hong Kong untuk menyampaikan usulan mendatangkan PRT asing dari China Daratan.

Usulan tersebut disampaikan Tse dalam rapat di parlemen siang ini (23/06/2021).

Menanggapi usulan Tse, Sekretaris Hong Kong Labour and Welfare, Dr Law Chi-kwong menyatakan sampai saat ini tidak ada rencana pemerintah Hong Kong untuk mendatangkan tenaga PRT asing dari China Daratan.

Law menegaskan, mendatangkan tenaga PRT asing dari China Daratan memiliki konsekwensi tertentu bagi Hong Kong kedepannya.

Disamping itu, dalam siaran pers yang sampai ke ApakabarOnline.com hari ini, bukan hanya China Daratan, Selama ini Hong Kong juga tidak akan mengambil tenaga PRT asing dari negara Makau, Taiwan, Afghanistan, Korea, Kuba, Laos, Nepal serta Vietnam.

Pada persoalan kontrol imigrasi dan keamanan, mendatangkan tenaga PRT asing dari negara-negara tersebut dianggap beresiko. []