Banyak PMI yang Cuti Gagal Terbang Gegara Tidak Punya Kartu BPJS Ketenagakerjaan, BP2MI Keluarkan Ketetapan
JAKARTA – Beberapa pekerja migran Indonesia yang usai menjalani masa cuti di kampung halaman kemudian hendak terbang kembali ke negara penempatan mengalami gagal terbang lantaran oleh petugas Imigrasi di Bandara dicegah gegara tidak mengantongi kartu BPJS Ketenagakerjaan.
Hal tersebut kemudian membuat mereka yang gagal terbang menyuarakannya di media sosial, hingga membuat pengaduan.
Dalam kondisi demikian, sudah pasti pihak PMI dirugikan, setidaknya dengan hangusnya tiket pesawat yang akan mereka gunakan dan molornya waktu keberangkatan.
Hal tersebut rupanya memantik perhatian Kepala BP2MI, Benny Rhamdani.
Melalui surat edaran tertulis dan terbuka yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM RI, Benny meminta agar PMI yang belum memiliki atau belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tetap diijinkan terbang kembali ke negara penempatan.
Dalam edaran yang bernomor B.866/KA/PP.03.04/VIII/2023 tersebut, ada dua point penting yang disampaikan terkait dengan permintaan agar PMI yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tetap diijinkan terbang. Dua point tersebut adalah :
- Bagi PMI yang telah melakukan perubahan data perjanjian kerja seperti perpanjangan masa perjanjian kerja dan perubahan pemberi kerja (Re-entry dan Re-New), pendataannya dilakukan oleh perwakilan RI di Negara penempatan sebelum PMI pulang ke tanah air.
- Bahwa dokumen yang wajib dimiliki dan masih berlaku bagi PMI sebagaimana dimaksud pada surat sebelumnya (pada angka 4) adalah :
- Paspor
- Visa kerja dan re-entry visa
- Perjanjian Kerja.
Edaran yang ditandatangani oleh ketua BP2MI, Benny Rhamdani tersebut tembusannya juga disampaikan ke Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri luar negeri, Perwakilan RI di Negara Penempatan, para pejabat tinggi di lingkungan BP2MI, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, serta arsip Kepala BP2MI. []
