Banyak yang Terkejut, Pemerintah Rogoh Kocek 90 M untuk Bayari Influencer
Foto law-justice.co
JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk pemengaruh (influencer) sebesar Rp 90,45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang tahun 2014 sampai 2019.
Tak hanya ICW, namun banyak masyarakat yang protes dengan besarnya anggaran tersebut. Terlebih, kondisi ekonomi secara nasional sedang terpuruk ditambah kondisi pandemi covid-19 yang membuat banyak ekonomi rumah tangga hancur berantakan.
Namun bagi pemerintah melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP), anggaran jumbo yang dikeluarkan pemerintah untuk membayar influencer sejak 2014 tidak ada yang salah dan merupakan hal wajar.
“Saya tidak melihat salahnya di mana?,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Donny Gahral Adian kepada wartawan, Jumat, 21 Agustus 2020. Menurutnya, influencer dibutuhkan untuk menyosialisasikan kebijakan dan program-program pemerintah kepada masyarakat, khususnya milineal.
“Influencer itu kan banyak pengikutnya di sosmed. Jangkauannya lebih luas, terutama di kalangan millenial yang jumlahnya 40 persen dari populasi penduduk kita,” ujar dia.
Menurut Donny, dana sebesar itu tidak hanya diperuntukkan buat menyewa influencer. “Jadi Rp 90 miliar itu kan anggaran kehumasan. Kehumasan itu banyak slotnya atau alokasinya. Misalnya untuk iklan layanan masyarakat, iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, bikin buku atau apa. Enggak mungkin semuanya diberikan kepada influencer,” ujar Donny.
Peneliti ICW Egi Primayogha menilai, banyaknya anggaran untuk influencer menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak percaya diri dengan program-program yang mereka buat sendiri.
Data anggaran pemerintah pusat untuk pemengaruh sebesar Rp 90,45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang tahun 2014 sampai 2019 diambil ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
“Nampak Jokowi tak percaya diri dengan program-programnya sehingga perlu menggelontorkan dana untuk influencer,” ujar Egi dalam diskusi pada Kamis, 20 Agustus 2020.
Donny menampik tuduhan tersebut. Menurutnya, influencer hanya membantu pemerintah menyosialisasikan program-program kepada masyarakat dengan cara berbeda yang lebih ringan.
Muryanto, Politikus PKS turut merespon.
“Pemerintah terkesan lebih mementingkan citra daripada kesehatan dan keselamatan rakyat. Ketimpangan alokasi anggaran ini sangat tidak wajar dari segi kepentingannya,” kata Mulyanto melalui keterangan resminya, Jumat (21/08/2020).
Menurut dia, seharusnya anggaran untuk riset lebih diperbesar daripada sosialisasi oleh para influencer. Sebab, urusan vaksin Covid-19 lebih dibutuhkan rakyat agar keluar dari pandemi.
“Saat ini orang lebih butuh vaksin hasil riset para peneliti daripada celoteh para influencer,” ungkap anggota Komisi VII DPR RI tersebut.
Mulyanto lantas mendesak pemerintah lebih serius mendorong riset vaksin Covid-19. Utamanya, yang kini dikembangkan Konsorsium Riset Covid-19 Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
Konsorsium yang dimotori oleh LBM Eijkman dengan lembaga litbang nasional lainnya, termasuk pihak industri BUMN Kimia Farma, sedang berupaya menemukan formula vaksin yang tepat untuk melawan Covid 19.
“Anggaran yang besar itu lebih baik dialokasikan untuk kepentingan riset vaksin. Nanti, ketika vaksin sudah diproduksi, pemerintah dapat menghemat anggaran triliunan rupiah yang sebelumnya dialokasikan untuk keperluan impor vaksin,” tegasnya.
Mulyanto prihatin dengan tantangan yang dihadapi para peneliti untuk menemukan vaksin. Di satu sisi, peneliti diminta bekerja cepat menemukan vaksin Covid 19. Namun, di sisi lain pemerintah tidak menyediakan anggaram yang cukup. Mulyanto menceritakan, dalam salah satu kesempatan rapat dengar pendapat, Kepala LBM Eijkmen menyebut bahwa anggaran penelitian yang dialokasikan sangat kecil.
“Ini perlu mendapat perhatian Presiden Jokowi, agar bangsa tidak sekadar menjadi negara pengguna dan pembeli, tetapi mari dorong Indonesia menjadi negara pembuat,” ungkapnya. []
