Berbahaya, IMPPI Minta Ribuan PMI Asal Jatim di Timur Tengah Segera Dipulangkan Seluruhnya
2 min read
JAKARTA – Hujan rudal yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran mengubah langit Timur Tengah menjadi zona merah. Situasi mencekam ini memicu penutupan wilayah udara di sejumlah negara Arab dan melumpuhkan aktivitas penerbangan sipil.
Kondisi tersebut menempatkan ribuan Pekerja Migran Indonesia asal Jawa Timur dalam posisi bahaya. Sekretaris Serikat Pekerja IMPPI Jawa Timur, Lilies Pratiwining Setyarini, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tidak tinggal diam.
Ia mendesak Dinas Ketenegakerjaan segera bergerak bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) untuk menyusun skenario pemulangan besar-besaran.
“Dinas Ketenegakerjaan harus cepat berkoordinasi dengan BP3MI sebagai perwakilan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Kita butuh langkah konkret untuk menjemput warga kita di sana,” ujar Lilies dalam pernyataan resminya, dinukil dari Jatim Now, Minggu (8/3/2026).
Dampak perang mulai memakan korban administratif. Saat ini, tujuh pekerja asal Lumajang gagal pulang meski kontrak kerja mereka telah usai. Mereka tertahan di Arab Saudi karena maskapai penerbangan berhenti beroperasi akibat risiko keamanan yang tinggi. Data resmi mencatat sekitar 7.000 warga Jawa Timur mengadu nasib di Timur Tengah, dengan konsentrasi terbesar di Arab Saudi.
Namun, Lilies meyakini angka riil di lapangan jauh lebih besar karena banyaknya pekerja yang berangkat melalui jalur non-prosedural.
“Jika perang ini berlarut-larut, dampaknya bakal merembet ke seluruh kawasan. Kita tidak boleh membiarkan mereka terjepit di daerah konflik yang mengancam nyawa,” tegas alumnus FISIP Unair tersebut.
Serikat Pekerja IMPPI menegaskan bahwa pelindungan negara tidak boleh tebang pilih antara pekerja resmi maupun ilegal. Keduanya memiliki hak yang sama untuk diselamatkan dari zona perang.
Lilies mengingatkan bahwa operasi evakuasi ini harus mencakup persiapan teknis yang matang, mulai dari penyediaan tempat transit hingga pengantaran ke desa asal. Selain fisik, aspek mental juga menjadi sorotan.
Mengingat trauma akibat situasi perang Iran vs Israel, pemerintah diminta menyiagakan tenaga medis dan psikiater.
“Tenaga medis dan ahli jiwa harus siap untuk trauma healing. Selain itu, pastikan hak-hak mereka seperti gaji yang belum terbayar tetap terjamin sebelum mereka meninggalkan negara penempatan,” tutup Lilies.[]
