BPJS Ketenagakerjaan Terus Memperkuat Perlindungan PMI

JAKARTA – Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahmat Suwandha, menyebut sebanyak 7.367 tenaga kerja aktif di NTT telah tercakup BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pemutakhiran data per 21 September 2026. Melihat tingginya penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural di NTT, BPJS Ketenagakerjaan mengubah strategi edukasi dengan menyasar pelajar SMA dan mahasiswa sebagai calon pekerja migran pada masa mendatang.

Asep mengatakan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi pekerja ketika mengalami risiko kerja maupun musibah. Saat ini, manfaat jaminan meningkat 20 persen tanpa kenaikan nilai iuran, termasuk kemudahan pemulangan apabila peserta meninggal dunia di luar negeri.

Selain perlindungan kerja, BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat beasiswa pendidikan bagi dua anak peserta yang meninggal dunia, mulai jenjang SD hingga perguruan tinggi tingkat S1. Total manfaat beasiswa tersebut mencapai Rp174 juta.

Ke depan, pemanfaatan program juga diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat melalui pembentukan UMKM baru. Program tersebut akan dikembangkan melalui kerja sama dengan OJK, BNI, dan lembaga pelatihan vokasi.

Pertemuan Pemerintah Provinsi NTT, Komisi IX DPR RI, serta sejumlah instansi vertikal dan lembaga diharapkan memperkuat langkah bersama dalam mencegah keberangkatan PMI secara non-prosedural. Upaya tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan perlindungan PMI selama bekerja di luar negeri serta memastikan proses pemulangan dan reintegrasi berjalan lebih terpadu.

“Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan bahwa setiap warga NTT yang bekerja, baik di dalam maupun di luar negeri, dapat bekerja secara aman, memperoleh hak-haknya, mendapatkan perlindungan hukum, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dirinya serta keluarganya,” kata Asep Rahmat Suwandha. []