2 min read
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta dukungan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan agensi penempatan Pekerja Migran Indonesia...
Seputar Kita
seputar kita
1 min read
HONG KONG - Pemberlakuan aturan zero cost untuk penempatan PMI sejatinya sudah berlaku sejak September 2022 kemarin. Namun berkaitan dengan...
1 min read
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai penataan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI),...
1 min read
HONG KONG - Seorang PRT Asing berusia 38 tahun harus berurusan dengan pidak berwajib setelah hasil investigasi membuktikan dia terbukti...
![JAKARTA - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meluncurkan portal satu data pekerja migran Indonesia dan Anjungan Informasi Mandiri (AIM), Senin (31/07/2023). Menurut Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, peluncuran ini merupakan wujud kepedulian dan keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). BP2MI sendiri sebelumnya telah memiliki command center yang diluncurkan pada Agustus 2021 lalu. Command center ini sebagai pusat dari berbagai data rinci, yang berfungsi untuk melindungi PMI secara optimal. "Hari ini hari bersejarah bagi kita semua. Kita ingin menunjukkan kepada dunia, kita ingin menunjukkan pada pekerja migran Indonesia yang sekarang ada di negara-negara penempatan dan juga kepada keluarganya yang sekarang ada di Indonesia," ujar Benny dalam sambutannya di Swiss-Belhotel, Kalibata, Jakarta. "Bahwa Presiden RI memiliki keseriusan, kesungguhan melalui Kementerian dan lembaga dan tiba hari ini di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kita hari ini me-launching portal satu data Indonesia dan Anjungan Informasi Mandiri," imbuhnya. Menurut Benny, peluncuran portal satu data dan AIM ini sesuai arahan Presiden Jokowi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik. "(Lalu BP2MI pun membuat) Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pekerja Migran Indonesia spesifik di Pasal 16 Ayat (3) dan Keputusan Kepala BP2MI Nomor 245 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan BP2MI," jelas Benny. "Ini artinya BP2MI harus siap dengan perubahan besar, tantangan yang semakin kompleks, dinamika yang tentu harus kita antisipasi. Mengelola, menangani dari aspek tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran dengan jumlah 4,7 juta yang hari ini sedang bekerja di negara-negara penempatan," imbuhnya. Hadirnya portal satu data dan AIM ini, kata Benny, sesuai perintah Jokowi untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ini, lanjut dia, juga upaya mewujudkan kebijakan yang berpihak terhadap kemanusiaan yang dalam juga dimiliki PMI. "Ini adalah kerja yang tidak hanya atas dasar karena mandat undang-undang, tapi juga ini adalah kerja kemanusiaan. Saya selalu katakan, negara boleh mengeluarkan banyak kebijakan. Tapi jika tanpa keberpihakan negara menjadi kering, negara tidak sungguh-sungguh memberikan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Maka sesungguhnya di atas kebijakan ada kemanusiaan. Di atas kebijakan ada keberpihakan," papar Benny. "Kita tidak sekadar menjalankan tugas sebagaimana amanat konstitusi dan undang-undang, hari ini kita akan tunjukkan bahwa kita sedang serius memperkuat keberpihakan kita, kemanusiaan kita kepada para pekerja migran Indonesia," lanjutnya. Lahirnya portal satu data dan AIM, kata Benny, dibuat untuk mengimplementasikan salah satu dari sembilan program prioritas BP2MI. Yaitu, modernisasi sistem dan pendataan secara terintegrasi. Peluncuran ini, lanjut Benny, merupakan hasil kerja sama Kementerian dan Lembaga lainnya. Antara lain Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB, Kementerian PMK, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementan Ketenagakerjaan, dan lainnya. Benny pun menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dan sinergi dari kementerian dan lembaga tersebut. "Saya dan kami bahkan meyakini BP2MI takkan bekerja sendiri. BP2MI tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk memperbaiki tata kelola dan pelindungan secara sendiri. Sehingga itulah kami selalu mengajak semua pihak seluruh kementerian dan lembaga untuk sinergis, kolaboratif dan alhamdulillah hari ini menuju portal satu data dan juga peresmian Anjungan Informasi Mandiri. Ini adalah kerja-kerja sinergis dan kolaboratif kita semua," tandasnya. []](https://apakabaronline.com/wp-content/uploads/2023/08/BP2MI-Luncurkan-Portal-Satu-Data-dan-Anjungan-Informasi-Mandiri-Foto-BP2MI.jpg)
3 min read
JAKARTA - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meluncurkan portal satu data pekerja migran Indonesia dan Anjungan Informasi Mandiri (AIM),...
2 min read
HONG KONG - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong Pemerintah Hong Kong untuk mempertimbangkan hak-hak dasar pekerja Migran RI,...
![JAKARTA - Indonesia dan Hong Kong terus berupaya untuk meningkatkan kerja sama yang komprehensif, terutama di sektor industri. Kedua negara telah melakukan penjajakan kerja sama di bidang industri sejak tahun 2019. Saat kunjungan kerja Delegasi Hong Kong ke Jakarta beberapa waktu lalu, yang dipimpin oleh Peter K. N. LAM selaku Chairman of Hong Kong Trade Development Council (HKDTC) beserta 25 anggota delegasi, yang mewakili pelaku usaha, industri, dan asosiasi Hong Kong, telah melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Industri antara Indonesia dan Hong Kong untuk pertama kalinya. Penandatanganan kerja sama tersebut disaksikan Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga. “Melalui MoU ini diharapkan akan memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Hong Kong, memperluas promosi, mendorong akses pasar yang lebih berkesinambungan bagi sektor industri yang terlibat, serta membuka jalan bagi peningkatan investasi, perdagangan, dan pertukaran teknologi antara kedua belah pihak,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Eko S.A. Cahyanto di Jakarta, Senin (31/07/2023). Dirjen KPAII berharap MoU ini juga akan menjadi tonggak sejarah baru dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Hong Kong. “Kami optimis bisa membawa manfaat yang berkelanjutan bagi kedua pihak dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di masa depan,” ujarnya. Lebih lanjut, kerja sama tersebut telah disusun dengan matang, dengan melibatkan sektor industri agro, tekstil, perhiasan, dan Information and Communication Technology (ICT). Selain itu, kerja sama ini dapat memperluas peluang bagi industri kecil dan menengah (IKM) melalui upaya promosi investasi dan pameran di Hong Kong. “Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, dan Hong Kong sebagai salah satu pintu gerbang untuk masuk ke pasar Tiongkok dan pasar global, menjadi poin penting dalam meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan tidak hanya di kawasan Asia Timur tetapi juga ke pasar dunia,” paparnya. Di sisi lain, hubungan bilateral antara Indonesia dan Hong Kong semakin erat dan sinergi antar industri semakin meningkat. []](https://apakabaronline.com/wp-content/uploads/2023/08/Hong-Kong-Indonesia-Sepakat-Memperkuat-Kerjasama-Industri-Foto-Kemenperin.jpeg)
2 min read
JAKARTA - Indonesia dan Hong Kong terus berupaya untuk meningkatkan kerja sama yang komprehensif, terutama di sektor industri. Kedua negara...
1 min read
HONG KONG - Seekor babi hutan liar memasuki kawasan pemukiman manusia kembali terjadi di Hong Kong, setelah sebelumnya seekor babi...
1 min read
HONG KONG - Upaya untuk memberantas keberadaan pekerja ilegal dan hal yang terkait dengan pekerja ilegal terus gencar dilakukan oleh...
6 min read
JAKARTA - Ketidakstabilan ekonomi global tidak hanya menciptakan ketakutan atas daya tahan negara dari krisis, tetapi juga berimplikasi pada mindset...