Cegah PMI Ilegal itu Sejak dari Tingkat Desa

JAKARTA – Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Felly Estelita Runtuwene, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan dalam mencegah pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal.

“Pemerintah desa dan kelurahan menjadi garda terdepan dalam memberikan izin keluar negeri. Di sinilah kita harus aktif menyosialisasikan bahaya PMI ilegal agar masyarakat memahami risikonya,” ujar Felly dalam keterangan, Rabu (3/6/2025).

Menurut politisi dari Fraksi NasDem ini, masih banyak masyarakat, khususnya di wilayah Sulawesi Utara, yang belum memahami secara utuh risiko bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi. Tawaran uang dari pihak-pihak tak bertanggung jawab seringkali membuat warga tergiur, tanpa menyadari potensi bahaya di baliknya.

Felly mengungkapkan PMI ilegal yang dikirim ke negara-negara seperti Kamboja sering terjebak dalam praktik kerja yang eksploitatif, seperti penipuan online terorganisir. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk perbudakan modern yang menuntut perhatian serius.

“Mereka dijanjikan pekerjaan, tapi justru dipaksa terlibat dalam aktivitas ilegal. Mereka tidak bisa menolak, karena sudah terjebak dalam jaringan tertentu. Ini bukan semata-mata salah mereka. Kita perlu hadir melindungi mereka sejak awal,” tegasnya.

Berdasarkan data yang disampaikan Felly, Sulawesi Utara menjadi provinsi kedua terbanyak dalam pengiriman PMI ilegal setelah Sumatera. Hal ini menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah, khususnya di level desa dan kecamatan, untuk lebih selektif dan waspada dalam memberikan izin perjalanan ke luar negeri.

“Untuk para lurah, kepala desa, hingga camat, tolong lebih hati-hati. Jangan mudah mengeluarkan izin jika belum jelas tujuannya. Ini demi keselamatan warga kita sendiri,” ujarnya.

Felly menegaskan edukasi tentang migrasi aman harus digencarkan, terutama dari tingkat paling bawah. Pemerintah daerah diharapkan aktif dalam mengidentifikasi potensi risiko perdagangan manusia dan memberdayakan masyarakat agar tidak mudah tertipu.

“Kalau kita semua peduli, mulai dari keluarga, tetangga, sampai pemerintah desa, kita bisa mencegah tragedi. Jangan sampai ada warga kita yang dipulangkan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Itu menyedihkan dan tidak membawa manfaat apa pun,” tuturnya. []