Disiapkan dari Sekarang, Mitigasi Risiko Pemilu 2029, Fokus Lindungi Hak Suara Pekerja Migran di Luar Negeri

JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2M) Mukhtarudin menerima audiensi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja di Kantor KP2MI, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Pertemuan ini menjadi langkah awal kolaborasi strategis untuk memitigasi kerawanan penyelenggaraan Pemilu 2029 bagi jutaan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Rahmat Bagja menjelaskan, Bawaslu mulai menyiapkan strategi sejak saat ini, karena pengalaman Pemilu sebelumnya menunjukkan tingginya kerawanan di sejumlah negara penempatan Pekerja Migran Indonesia.

“Beberapa wilayah selalu berulang masalahnya, antara lain Kuala Lumpur dan sekitarnya di Malaysia, Taipei di Taiwan terkait distribusi logistik, serta Riyadh di Arab Saudi yang rawan intimidasi terhadap penyelenggara TPS,” ujar Bagja.

Bawaslu berencana menggelar pemungutan suara lebih awal di daerah pemilihan (dapil) luar negeri yang mencakup 61 negara.

Untuk itu, Bawaslu mengusulkan penandatanganan MoU dengan Kementerian P2MI pada awal 2026 guna membangun kanal khusus pekerja migran dan memastikan hak pilih mereka terpenuhi.

Menteri Mukhtarudin menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan kesiapan Kementerian P2MI mendukung penuh agenda nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami punya data terintegrasi by name, by address, by phone dari 621 ribu pekerja migran yang ditempatkan secara prosedural, terutama di Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Korea, dan Jepang. Data ini siap dimanfaatkan untuk distribusi surat suara yang akurat,” kata Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin juga mengatakan pada 18 Desember 2025 mendatang bertepatan Hari Migran Internasional, Kementerian P2MI akan meluncurkan aplikasi Peduli WNI serta memperkuat kanal pengaduan digital termasuk WhatsApp Pengaduan untuk deteksi dini potensi pelanggaran pemilu.

“Kami berharap revisi UU 18/2017 tahun 2026 nanti dapat melibatkan KBRI secara resmi dalam panitia pemilu di luar negeri. Sinergi ini penting agar setiap pekerja migran, baik yang terdata maupun tidak terdata, tetap bisa menyalurkan hak pilihnya dengan aman dan mudah,” beber Mukhtarudin.

Rahmat Bagja menutup pertemuan dengan menyatakan keyakinannya bahwa MoU yang akan ditandatangani awal 2026 akan menjadi landasan kuat bagi suksesnya Pemilu 2029 di luar negeri.

“Kami akan bangun kanal khusus pekerja migran. Insya Allah kita bekerja sama dengan baik agar hak suara setiap WNI di luar negeri, termasuk pekerja migran, benar-benar terlindungi,” tandas Rahmat Bagja.

Pertemuan dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian P2MI Komjen Pol Dwiyono, Karo  Humas KP2MI Hengky Pramono, serta pejabat Bawaslu RI ini menjadi sinyal kuat komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memastikan demokrasi inklusif bagi seluruh warga negara, termasuk para pejuang devisa yang bekerja di luar negeri. []