Disikapi Beragam, Tagar #KaburAjaDulu Sejatinya Merupakan Respon Kekecewaan Rakyat Terhadap Pemerintah

JAKARTA – Beberapa waktu ini, #KaburAjaDulu ramai digunakan masyarakat Indonesia di media sosial. Tagar ini muncul akibat kebijakan maupun tanggapan pemerintah yang dinilai mengecewakan masyarakat. Dengan tagar ini, masyarakat menggambarkan keinginan serta pengalamannya untuk bekerja, menuntut pendidikan, maupun sekadar menetap di luar negeri.

Sebelumnya, efisiensi anggaran 2025 yang menyentuh sektor pendidikan membuat masyarakat cemas. Sejumlah warganet pun berbondong-bondong menceritakan pengalamannya mendapatkan beasiswa di luar negeri. Ada pula yang berbagi cerita setelah berkali-kali ditolak bekerja di perusahaan Indonesia, kemudian akhirnya mendapat pekerjaan di perusahaan luar negeri.

Kemunculan tagar ini juga memicu ragam pendapat lainnya. Masyarakat seolah dibuat dilema antara perasaan nasionalis dan upaya mencukupi kebutuhan hidup dengan hijrah ke luar negeri.

Dalam situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kurang lebih ada 6 juta orang diaspora Indonesia yang tersebar di sejumlah negara, di antaranya di Malaysia, Australia, Singapura, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Hong Kong.

Intip Jumlah Pekerja Migran di Luar Negeri

Laporan tahunan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun 2024 menunjukkan bahwa Hong Kong menjadi negara teratas yang banyak ditempati pekerja migran Indonesia. Jumlahnya mencapai 99.773 orang.

Dilihat dari pekerjaannya, pekerja migran Indonesia paling banyak berperan sebagai house maid, jumlahnya mencapai 100.096 orang. Kemudian, disusul oleh caregiver sebanyak 52.029 orang, pekerja sebanyak 22.527 orang, pekerja kebun sebanyak 20.665 orang, dan pekerja domestik sebanyak 10.714 orang.

Selain itu, ada pula yang berperan sebagai operator produksi, pekerja manufaktur, nelayan, teknisi kapal, serta spa terapis.

Pekerja migran lulusan SMA/SMK mendominasi, jumlahnya 128.542 orang dari total pekerja migran 2024. Sementara itu, lulusan pascasarjana paling sedikit, yaitu hanya 65 orang.

Negara Favorit Diaspora Indonesia untuk Pendidikan

Dalam survei GoodStats pada 2024 lalu, Australia terpilih menjadi negara favorit masyarakat Indonesia untuk menempuh pendidikan. Posisi berikutnya diisi oleh Amerika Serikat dan Inggris.

Beberapa alasan dalam memilih negara untuk belajar, di antaranya adalah banyaknya kampus berkualitas di negara tersebut, banyaknya beasiswa yang tersedia, serta bahasa pengantar yang tidak terlalu rumit.

Alasan lainnya adalah keamanan dan stabilitas negara, suasana negara yang menarik, lingkup pergaulan, serta pertimbangan biaya.

Sementara itu, menurut data UNESCO Institute for Statistics, pada 2022 ada 11.516 mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Australia. Sementara itu, ada 7,445 mahasiswa asal Indonesia di Amerika Serikat pada 2021.

Mahasiswa Indonesia di Malaysia juga cukup banyak, mencapai 9.862 orang pada 2022. Kemudian, ada 5.034 penduduk Indonesia yang menempuh pendidikan di Jepang dan 3.676 orang di Inggris.

Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan salah satu faktor yang mendorong banyaknya mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri. Pada 2023, sebanyak 4.050 mahasiswa (40,6% total penerima beasiswa) lolos untuk program luar negeri.

The University of Melbourne menjadi yang paling banyak menerima mahasiswa LPDP, yaitu mencapai 853 orang. Kemudian ada University of College London dengan 727 penerima, dan Wageningen University dengan 714 orang.

Tanggapan Kementerian Luar Negeri

Pada dasarnya, WNI memiliki hak untuk bekerja maupun belajar di luar negeri. Kementerian Luar Negeri menanggapi ramainya #KaburAjaDulu dengan mengingatkan pentingnya pergi ke luar negeri sesuai dengan prosedur.

Berdasarkan keterangan Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, ada 67 ribu kasus yang melibatkan diaspora Indonesia, kebanyakan kasus pelanggaran keimigrasian.

Bepergian ke luar negeri secara ilegal hanya akan merugikan masyarakat karena belum tentu memperoleh kehidupan yang lebih baik. Selain itu, pemerintah Indonesia di negara tersebut memiliki keterbatasan untuk membantu karena data WNI yang tidak tercatat. Sayangnya, jumlah WNI yang ke luar negeri secara ilegal ini masih meningkat secara konsisten. []