Finalisasi Pedoman Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memfinalisasi pedoman pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki mekanisme penanganan agar lebih terstruktur, cepat, dan tepat sasaran.

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia Kemenko Polkam, Nur Rokhmah Hidayah mengatakan pedoman tersebut menjadi acuan penting. Khususnya dalam menangani PMI yang menghadapi persoalan di luar negeri.

Selain itu, pemerintah juga membahas pedoman pemulangan jenazah PMI. Upaya ini untuk memastikan proses berjalan layak dan terkoordinasi, serta memberi kepastian bagi keluarga.

“Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bersama agar penanganan pemulangan PMI bermasalah. Termasuk pemulangan jenazah PMI agar dapat dilakukan secara terkoordinasi, cepat, dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya di Tangerang, Banten pada Kamis, 23 April 2026.

Penyusunan pedoman ini juga bertujuan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hal ini penting agar proses pemulangan dari luar negeri hingga ke daerah asal berjalan terpadu.

Pemerintah menekankan pentingnya sistem yang responsif terhadap berbagai kondisi PMI, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan bermartabat. “Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan setiap proses berjalan efektif dan responsif terhadap berbagai situasi yang dihadapi PMI,” ujarnya.

Kemenko Polkam berharap pedoman ini dapat meningkatkan kualitas layanan perlindungan PMI. Sekaligus memastikan negara hadir dalam setiap proses penanganan warga negara di luar negeri. []