Gelar Lokakarya di Lima Daerah, Begini Target Kementrian P2MI
2 min read
JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Pemkab Cirebon dan International Labour Organization (ILO) untuk Indonesia dan Timor Leste mengadakan Lokakarya Konsolidasi Nasional di kantor Disnaker setempat, Rabu (11/3/2026)
Lokakarya ini menghadirkan kampanye dari purna pekerja migran Indonesia serta Pameran Produk Purna Pekerja Migran dampingan Migrant worker Resources Center (MRC) dari 5 Kabupaten wilayah percontohan Cirebon, Lampung Timur, Tulungagung, Deli Serdang dan Kupang.
Dirjen perlindungan KP2MI Rinaldi Gusman mengatakan, Lokakarya ini merupakan kerjasama multipihak di 5 Kabupaten Percontohan. Program Kerjasama ini menyatukan institusi pemerintah baik tingkat pusat dan daerah, pusat krisis perempuan, dan serikat pekerja migran untuk memberikan layanan yang berkualitas, mudah diakses, terpadu, responsive gender, dan berbasis hak.
“Kami bersama ILO, Women Crisis Center Mawar Balqis dan Serikat Buruh Migran Indonesia bekerjasama mengadakan Lokakarya Konsolidasi Nasional Penguatan Keberlanjutan Pusat Sumber Daya dan Layanan Terpadu untuk Pelindungan Pekerja Migran,” katanya kepada wartawan.
Melalui Lokakarya ini Rinadli berharap , pusat krisis perempuan, dan serikat pekerja migran hadir di tengah masyarakat sebagai media informasi terkait Pelindungan Pekerja Migran. Sehingga masyarakat yang ingin bekerja sebagai buruh migran mengikuti prosedur yang berlaku. Mengingat, Kabupaten Cirebon salah satu daerah di Indonesia sebagai kantong buruh migran.
“Mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UUPPMI) memberikan mandat kepada pemerintah pusat, daerah, maupun desa untuk memberikan perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial kepada pekerja migran Indonesia di setiap tahapan migrasi, sebelum, selama dan sesudah bekerja,” katanya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Cirebon Nanan Abdul Manan mengatakan, Kabupaten Cirebon menjadi daerah yang focus dalam melindungi dan memberdayakan pekerja migran, khususnya perempuan. Kolaborasi ini menegaskan bahwa tata kelola migrasi kerja dan perlindungan pekerja migran Indonesia membutuhkan kerjasama dan upaya kolektif, tanggung jawab bersama, dan partisipasi yang bermakna dari pekerja migran Indonesia.
Koordinator Migrant Worker Resources Centre (MRC) wilayah Cirebon dan Lampung Timur, Dina Nuryati mengungkapkan, pihaknya berperan dalam menyediakan layanan konseling, bantuan hukum, serta informasi migrasi aman bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya. MRC berfungsi sebagai garda terdepan perlindungan dari hulu hingga hilir untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang dan migrasi non-prosedural.
“Apa yang kami lakukan untuk kepentingan buruh migran agar bisa bekerja sesuai prosedur dan memberikan perlindungan Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat ada di luar negeri,” jelasnya. []
