February 25, 2021

Portal Berita Pekerja Migran Indonesia

Ini Langkah Pemerintah Tingkatkan Layanan Paspor

2 min read

HONG KONG – Pemerintah Indonesia berkomitmen terus meningkatkan pelayanan warga di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong, utamanya dalam proses pelayanan pembuatan paspor. Konsul Jenderal Chalief Akbar menyebut beberapa langkah yang sudah dan akan dilakukan untuk mengurai masalah pelayanan paspor di KJRI yang sempat menuai polemik.

“Pertama, kami sudah mengirim tim tambahan untuk pengurusan paspor. Sejak kemarin hingga jelang lebaran, akan ada 2 tim untuk mepercepat proses layanan paspor yang saat ini menumpuk. Itu tim dari Kementerian Luar Negeri dan tim dari Imigrasi. Kita tandem terus,” ujar Chalief.

Kedua, Kementerian Hukum dan HAM, sebut Konjen Chalief, telah mengirimkan satu alat SIMKIM tambahan. “Itu untuk mendukung mempercepat proses layanan,” ujarnya.

Ia menyebutkan masalah keterbatasan fasilitas pelayanan di KJRI Hong Kong. Sehingga, terjadi penumpukan orang mengantri di KJRI terkait pembuatan paspor.

Untuk itu, KJRI mempertimbangkan langkah ketiga, yakni akan mengirimkan paspor yang sudah jadi melalui pos. “Jadi teman-teman tidak perlu mengantri lagi untuk mengambil pasor. Itu bisa mengurangi antrian,” kata Chalief.

Keempat, KJRI akan menyiapkan line telepon khusus untuk proses rebooking atau pendaftaran layanan paspor. “Dua langkah itu yang sedang kami upayakan, selain upaya jangka pendek tadi: menambah staf tambahan untuk periode waktu tertentu dan mendatangkan peralatan tambahan,” ujarnya.

Koordinasi 4 Menteri

Di saat yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, Pemerintah Indonesia akan membereskan masalah pemalsuan data paspor di dalam negeri. Diharapkan, ke depannya tidak ada lagi calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban pemalsuan data paspor.

“Kami akan berkeja sama dengan Pak Hanif Dakhiri (Menteri tenaga Kerja). Pak Yasonna tadi mengtakan, sepulang dari sini kita akan duduk bareng, Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Luar Negeri, membahas masalah ini,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, Pemerintah Indonesia memang sedang menyiapkan aplikasi berbasis IT untuk pelayanan paspor. Namun, bagi yang tidak terakses dengan IT dan internet juga akan difasilitasi.

“Kita paham, tidak semua warga negara kita dapat terakses ke IT (teknologi). Maka itu kita juga siapkan manualnya melalui telepon, untuk menyampaikan aplikasi dan mendaftar pelayanan paspor,” kata Retno. [Razak]

*Foto: KJRI Hong Kong

Advertisement
Advertisement