Jangan Tergiur Iming-Iming Gaji, Tapi Pahami Dulu Syarat dan Prosedurnya Menjadi PMI
JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding memberikan edukasi tentang pelindungan pekerja migran kepada generasi muda di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
“Sebelum berangkat ke luar negeri, penting untuk mencari informasi yang benar sebanyak-banyaknya tentang bagaimana cara bekerja di luar negeri. Informasi itu bisa didapatkan di Kantor BP2MI di daerah dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di daerah masing-masing,” kata Menteri Abdul Kadir Karding saat menghadiri sosialisasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Palu, Kamis.
Sosialisasi ini dihadiri oleh pelajar dari berbagai daerah di Provinsi Sulteng yang juga dirangkaikan dengan kegiatan pembukaan Pembaris Sulteng Championship 2025 di Stadion Gelora Bumi Kaktus, Palu.
Pada kesempatan itu ia menyampaikan pentingnya untuk memahami prosedur, pelindungan, dan hak-hak sebagai pekerja migran, sebelum memutuskan untuk bekerja di luar negeri.
Ia mengajak generasi muda agar memanfaatkan peluang kerja, seperti jalur resmi yang disediakan pemerintah untuk bekerja keluar negeri, serta menghindari praktek penempatan PMI secara ilegal atau jalur tidak resmi.
Menteri PPMI menyebut kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran salah satunya untuk mencegah peristiwa pidana atau hal yang tidak diinginkan lainnya.
Sementara itu, kata dia, tujuan pelindungan dan penempatan PMI adalah untuk memberikan perlindungan aspek hukum, penguatan kapasitas bagi calon PMI, termasuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, lanjut dia, menjamin hak-hak dasar PMI, menjamin kesetaraan perlakuan, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, dan menciptakan kerangka kerja yang baik untuk penyelenggaraan layanan penempatan.
“Syarat pertama untuk berangkat adalah harus terdata atau terdaftar sesuai prosedur. Kemudian baik di dalam atau luar negeri, kami menyiapkan tim advokasi, mitigasi dan non-mitigasi,” kata Menteri Abdul Kadir Karding.
Pihaknya juga memastikan perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara tujuan PMI dapat memberikan pelindungan yang jelas terhadap pekerja migran.
Ia juga menambahkan PMI prosedural atau jalur resmi tidak dipungut biaya apapun, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).
Oleh karena itu ia mengatakan sosialisasi perlindungan dan penempatan kerja kepada masyarakat terus dilakukan guna mencegah pengiriman pekerja melalui jalur ilegal. []
Sumber Antara
