Kebangkitan PKI, Masa Depan Umat Beragama, dan Kedaulatan Bangsa Indonesia

JAKARTA – Pengamat Intelijen Pertahanan dan Keamanan Supripto menyebut 90 persen tahanan politik (Tapol) ya membahas politik. Kata dia, sebagian besar dari mereka hanya terbawa dan menjadi korban dari perseteruan elit politik.

Hal itu dia dapatkan setelah dia pergi ke Pulau Buru pada tahun 1972 bersama Fuad Hasan dan Pangkopkamtib Jenderal Soemitro.

“Kesimpulan saya adalah 90% tapol tidak paham politik. Mereka terbawa suasana dan menjadi `korban` elit politik era Perang Dingin. Yang sadar ideologi hanya 10%,” katanya dalam diskusi menerbitkan bertajuk `Isu Kebangkitan PKI Islam Kangan Indonesia` yang berlangsung Jumat siang, (17/07/2020) di kawasan Percetakan Negara Jakarta Pusat.

Lebih lanjut Suripto mengatakan bahwa menghitung pada saat itu, dari 7 juta anggota PKI sekitar 200.000 anak-anak masih masih di bawah 12 tahun, 20 tahun ke depan Buat dia terus mencari tahu di mana saja dan oleh siapa saja mereka ini dibina. Akhirnya dia meminta agar ada program untuk melakukan penelusuran untuk mereka.

“Ketika konflik 1965 meletus para generasi pertama PKI banyak diasuh oleh yayasan Katolik yang saat ini didistribusikan di pengadilan, pengusaha, pegawai eselon I dan II dan usia mereka saat ini adalah berusuia 45-50 tahunto,” jelas Suripan.

Menurut dia pengikut PKI itu sama seperti pecandu narkosis. Harus dibina agar pulih. Jadi jika sekarang orang ramai membicarakan soal diterima PKI itu tergantung pada dua faktor; yaitu pertama siapa aktor-aktor yang memotivasi, dan kedua faktor-faktor lain yang berpengaruh.

Tambahkan Suripto anak dan cucu korban pembataian PKI memang masih berbekas dan mereka sangat dendam khusus untuk kelompok Islam dan TNI AD, dan sesuai saat ini adalah grand isu yang ditujukan untuk tujert dan tujuan layanan. Padahal anak-anak PKI ini sudah menjadi borjuis dan bukan kaum proletar lag. Yang jadi pertanyaan siapa yang menggulirkan isu ini untuk tujuan nasional atau Internasional?

“Ataukah ad destabilisasi oleh negar luar karena Republik Indonesia terlalu kaya biar selalu bermasalah dan tidak bisa maju? Yang pasti negeri ini perl diselamatkan untuk generasi yang akan datang,” katanya.

Ditempatkan yang sama Syaifudin Simon mengatakan itu, tragedi meletusnya PKI itu kompilasi baru 7 tahun. Dia menyambut saat itu Soeharto sangat berjasa dalam membangun Indonesia. Menurut Simon, kesalahan terbesar PKI adalah bentrok dengan umat Islam, yang menjadi penyebab mereka menjadi musuh bersama.

“Selagi PKI bukan Ungkit soal Agama tidak ada masalah dan masalah selanjutnya karena terlalu anarkis, dan lebih mengatasi Atheismenya,” jajar mantan editorial media Republika ini.

Penulis Buku 1000 hari PKI Mencekam Yogyakarta ini juga mengatakan bahwa saat ini anak-anak telah menggaungkan kembali Che Guevara gambar pemuda yang sangat berjasa membantu kaum bangsawan di Kuba bersama Fidel Castro, kesnaau tai

“Sejarah mencatat hampir semua negara Amerika Latin punya partai Komunis, akan tetapi komunisme di Indonesia itu akan sekali karena terlalu membahas Atheismenya,” paparnya.

Sementara itu Advokat senior Effendi Saman mengatakan, dirinya sependapat dengan Supripto, siapa yang mengerakan itu. Saat ini misalnya lanjut Effendi ada yang dibuat oleh Cina dan USA menciptakan konflik itu semua.

Effendi Saman bahkan mengkritik pemerintah soal UU karantina dan UU kesehatan yang di rujuk raining 1945. Menurutnya, jika defisit angaran sampai 7% maka presiden bisa dimakzulkan dan bisa mengundurkan diri sendiri sesuai harapan.

Kata dia, inti masalah saat ini adalah corona dan subtansinya adalah masalah dalam pengelolaan keuangan negara. Mneurutnya Menkeu Sri Mulyani memiliki izin yang sangat besar dan akan mengumumkan 7 bank yang akan runtuh.

“Harusnya yang dibela orang miskin, mengapa Bendahara negara ini lebih memikirkan kaum kapitalis, apakah bisa stimulus dari pemerintah,” katanya.

“Apakah kaum muda saat ini mampu memenangkan PKI, jangan jauh-jauh, kita harus segera mendapatkan bantuan rakyat,” tambah Effendi.

Ditambahkan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN) ini, yang dimaksudkan untuk dipertimbangkan PKI perlu diusut kembali. Dia mengatakan keadilan tidak tercipta jika kondisinya masih seperti saat ini.

“Karena anggaran terbesar kita dari pajak dan migas. Konspirasi Corona negara kita akan bermasalah 3 tahun kedepan. Penggunaan dana corona 900 triliun punya haknya yang aneh imunitas agar tidak menuntut hukum perdata dan pembunuhan, ini kan bisa dibatalkan. Makanya kami sedang mengugat di MK, “katanya.

Upaya memperbaiki masalah sosialis mengangkat masalah PKI karena pemerintah gagal dalam menangani negara.

“Maka dari itu diangkatlah isu PKI untuk dipindahkan gagalnya negara yang harusnya mensejagterakan reactyatnya untuk membu rakyat yang mana rayat miskin di tanah air ini makin banyak,” tutupnya. [GP]