Kejar Target 500 Ribu PMI, Pemerintah Gencar Mendorong Lulusan SMK dan Perguruan Tinggi Pergi Menjadi PMI

JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menerima audiensi dari delegasi Universitas Siliwangi (Unsil) dan Universitas Warmadewa (Unwar) di Kantor Kementerian KP2MI, Jakarta, Selasa 21 Juli 2026.

Pertemuan ini membahas strategi peningkatan kapasitas dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melalui jalur vokasi, upskilling, dan reskilling.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih dan mantan Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati Effendi.

Delegasi Universitas Warmadewa diwakili oleh Dr. Wayan Rideng (Koordinator Pengembangan Kurikulum Pascasarjana Magister Hukum) dan Komang Putra (Koordinator Kurikulum Ekonomi Pembangunan). Sementara itu, Universitas Siliwangi (Unsil) dihadiri langsung oleh Rektor Prof. Dr. Eng. Ir. Aripin, IPU, serta Kepala Pusat Kerja Sama dan Alumni, Junjun Muhamad Ramdani, Ph.D.

Mendorong Medium-High Skill dan Target 500 Ribu Pekerja Migran

Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa peningkatan kualitas calon pekerja migran dari low skill menjadi medium-high skill merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Untuk mendukung visi tersebut, Presiden menugaskan Kementerian P2MI menyiapkan 500.000 Pekerja Migran terampil sepanjang periode 2026–2029 melalui program unggulan (quick win) SMK Go Global.

“Sudah waktunya kita memiliki pekerja migran yang berkualitas. Tidak hanya dari sisi knowledge, tetapi juga memiliki kompetensi teknis dan soft skill yang baik,” ujar Menteri Mukhtarudin.

Tahun 2026, target penempatan awal sebanyak 40.000 tenaga kerja. Tahun 2027 & 2028 meningkat menjadi 140.000 penempatan per tahun. Tahun 2029 mencapai puncak target sebanyak 180.000 penempatan.

Skema Pelatihan Berbasis Kebutuhan Pasar

Menteri Mukhtarudin menjelaskan bahwa program pelatihan yang berlangsung sekitar 3 bulan mencakup bahasa, kompetensi teknis, dan sertifikasi didesain dengan pendekatan dari hilir ke hulu (market-driven).

Pemerintah memastikan bahwa pembeli atau penyerap tenaga kerja (offtaker) sudah tersedia terlebih dahulu sebelum pelatihan dimulai.

“Orientasi kita adalah penempatan. Jadi bukan dilatih dulu baru dicari kerjanya, tapi offtakernya sudah ada by G-to-G maupun P-to-P yang terintegrasi,” tegas Mukhtarudin.

Sebagai contoh, penempatan untuk sektor hospitality di Turki atau kebutuhan tenaga kerja di Jepang diidentifikasi kebutuhan kompetensinya terlebih dahulu, baru dilakukan sertifikasi dan pelatihan. Dengan skema ini, lulusan pelatihan dipastikan langsung terserap dan tidak menambah angka pengangguran.

“Jadi, indikator keberhasilan kita bukan sekadar berapa banyak yang dilatih, melainkan berapa banyak yang berhasil ditempatkan (output) hingga membawa dampak kesejahteraan (outcome),” beber Menteri Mukhtarudin.

Migrant Center di Perguruan Tinggi: Ekosistem dari Hulu ke Hilir

Dalam upaya memperkuat ekosistem penempatan Pekerja Migran terampil, Kementerian P2MI telah meresmikan Migrant Center di 23 Perguruan Tinggi dan 1 Lembaga Pelatihan di Indonesia.

Migrant Center bertindak sebagai pusat pelayanan terpadu di lingkungan kampus yang menyediakan informasi, edukasi, pembekalan, hingga pengembangan kompetensi bagi mahasiswa, alumni, dan masyarakat umum.

Keterlibatan perguruan tinggi dinilai sangat strategis bahkan beberapa kampus seperti Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) telah mendirikan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) secara mandiri untuk mengawal proses penempatan dari hulu ke hilir.

Sinergi Tridharma Perguruan Tinggi & Migrant Center

Sebagai langkah konkret, kerja sama antara Kementerian P2MI dengan Universitas Siliwangi dan Universitas Warmadewa difokuskan pada implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup berbagai aspek strategis.

Sinergi ini diwujudkan melalui pembentukan dan pengembangan Migrant Center di lingkungan kampus sebagai pusat pelayanan terpadu yang menyediakan layanan informasi, edukasi, pembekalan.

“Hingga pengembangan kompetensi bagi mahasiswa, alumni, dan masyarakat umum,” pungkas Menteri Mukhtarudin.

Selain itu, kedua perguruan tinggi juga berkolaborasi dalam bidang pendidikan, pelatihan teknis, serta riset teknologi terapan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja global, di samping menguatkan penelitian ilmiah, pengabdian masyarakat, dan pertukaran data kebijakan guna mendukung perumusan tata kelola migrasi yang lebih baik.

Tak kalah penting, kemitraan ini mendorong pemberdayaan mahasiswa sebagai Duta Migrasi Aman sekaligus agen garda terdepan dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Hingga saat ini, Kementerian P2MI mencatat telah meresmikan Migrant Center di 23 Perguruan Tinggi dan 1 Lembaga Pelatihan di seluruh Indonesia.

Kehadiran kampus diharapkan mampu memperkuat ekosistem pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil secara berkelanjutan dari hulu ke hilir.

Bahkan, komitmen dunia akademik kian terlihat nyata setelah Universitas Hasanuddin (Unhas), mendirikan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) secara mandiri.

Unsil Siap Jadi Pusat Keunggulan Pengembangan Pekerja Migran

Rektor Unsil, Prof. Dr. Eng. Ir. Aripin, IPU mengatakan bahwa universitas Siliwangi (Unsil) menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung program strategis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dengan menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellence) Pengembangan Pekerja Migran Indonesia.

Rektor Unsil menegaskan bahwa semangat pihak kampus sangat besar untuk segera merealisasikan pembentukan Unsil Migrant Center guna memperkuat ekosistem pelindungan dan penempatan pekerja migran dari hulu ke hilir.

“Alhamdulillah jalan, Pak. Meskipun ada hambatan, dari Tasikmalaya kalau memang ada tujuan yang jelas, kami pasti datang ke kementerian. Termasuk hari ini. Semangat kami besar sekali dalam rangka pendirian Unsil Migrant Center ini,” ujar Prof. Aripin.

Dukungan 7 Fakultas dan UPA Bahasa Untuk menyokong keberadaan Migrant Center

Unsil didukung oleh infrastruktur akademis yang solid, termasuk keberadaan tujuh fakultas yang relevan serta Unit Penunjang Akademik (UPA) Bahasa. Fasilitas ini siap menyelenggarakan pelatihan bahasa asing mulai dari bahasa Inggris, Jepang, hingga Mandarin.

Prof. Aripin menilai penguasaan bahasa dan legalitas dokumen masih menjadi dua tantangan utama yang kerap dihadapi calon pekerja migran, khususnya di wilayah Priangan Timur.

“Permasalahan utama migran kita itu pertama ada pada kendala bahasa, dan kedua terkait legalitas. Selama ini porsi pengiriman private-to-private kan sangat besar, dan kadang kala mereka berangkat tanpa dokumen resmi. Dengan adanya pusat keunggulan di Unsil, permasalahan-permasalahan inilah yang ingin kita atasi bersama,” jelas Prof Arifin.

Potensi 20 Ribu Mahasiswa dan Pasar Berkelanjutan

Lebih lanjut, Prof. Aripin menggarisbawahi bahwa Unsil memiliki potensi pasar yang luas dan berkelanjutan dengan jumlah mahasiswa aktif mendekati 20.000 orang.

Keberadaan program ini diharapkan tidak hanya menyiapkan pekerja migran terampil bagi masyarakat umum, tetapi juga membuka peluang karier internasional dan meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi.

“Ini menjadi peluang besar pengembangan karier mahasiswa kami melalui pelatihan bahasa, kerja sama internasional, serta peningkatan daya saing lulusan agar siap bersaing di pasar kerja global,” pungkas Prof Arifin

Universitas Warmadewa Siap Garap Potensi Pekerja Migran Bali

Sementara, Universitas Warmadewa menyambut positif dan memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dalam menyiapkan Pekerja Migran Indonesia terampil.

Koordinator Pengembangan Kurikulum Pascasarjana Magister Hukum Universitas Warmadewa, Dr. Wayan Rideng, menyampaikan bahwa sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terakreditasi Unggul di Bali yang berorientasi pada visi ekowisata, keberadaan Pekerja Migran terampil sangat relevan dengan potensi daerah.

“Tentu yang pertama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Menteri. Visi kami di Bali berbasis ekowisata, sehingga sangat bersentuhan dengan potensi dan keberadaan pekerja migran,” ujar Dr. Wayan.

Solusi Atasi Penipuan dan Kepastian Kerja

Lebih lanjut, pihak Universitas Warmadewa menilai skema yang dipaparkan oleh Menteri P2MI Mukhtarudin khususnya sistem penempatan berbasis kebutuhan pasar (offtaker) menjadi jawaban atas kekhawatiran masyarakat Bali selama ini mengenai kasus penipuan maupun ketidaksesuaian kerja di luar negeri.

“Kekhawatiran masyarakat selama ini adalah terkadang tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai ekspektasi, bahkan menjadi korban penipuan. Skema formal dan terarah dari Kementerian P2MI ini memberikan kepastian dan pelindungan hukum yang jelas sejak awal,” jelas Dr. Wayan.

Sebelumnya, Universitas Warmadewa telah menjalin kolaborasi dengan dinas tenaga kerja di tingkat provinsi dan kabupaten, serta membangun jejaring internasional, termasuk penjajakan kerja sama dengan Waseda University di Jepang untuk melihat potensi Pekerja Migran asal Bali.

Dukungan Yayasan dan Akselerasi Pembentukan Migrant Center

Menanggapi program pembentukan Migrant Center di perguruan tinggi, Dr. Wayan menegaskan bahwa pihak pimpinan universitas menyambut rencana ini dengan penuh antusias.

“Kami sangat menginginkan kerja sama ini bisa segera terwujud. Kami akan segera berkoordinasi dan berembuk dengan pimpinan untuk melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan agar Migrant Center di Universitas Warmadewa bisa segera direalisasikan,” pungkas Dr. Wayan.

Adapun pertemuan audiensi dengan dua universitas ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menyerahkan berkas administrasi dan menindaklanjuti penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) serta Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Langkah konkret ini diharapkan menjadi acuan bagi percepatan pembentukan Migrant Center di Unsil dan Universitas Warmadewa guna melahirkan pekerja migran Indonesia yang unggul, terampil, dan terlindungi secara legal.[]