Kerjasama dengan BPS, Kementrian P2MI Fokus Mengintegrasi Data PMI di Luar Negeri
JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) resmi bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kerja sama ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Sekjen KemenP2MI Irjen Dwiyono dengan Plt Sekretaris Utama BPS Moh Edy Mahmud disaksikan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.
Menteri Karding mengungkapkan kerja sama dengan BPS untuk mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam integrasi data tunggal untuk pengambilan kebijakan.
“Banyak sumber yang belum tentu sama, jadi dengan data tunggal yang merupakan instruksi dari Komitmen Presiden ini, kita di dalam mengambil kebijakan semakin baik, tepat sasaran,” kata Menteri Karding di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).
Selain itu, Menteri Karding ingin data para pekerja migran Indonesia bisa tercatat secara akurat. Sebab, ada beberapa pekerja migran Indonesia yang tidak terdata seperti program magang di luar negeri, bekerja menggunakan Working Holiday Visa (WHV), perusahaan melakukan perpanjangan kontrak secara mandiri dan pekerja migran Indonesia yang dideportasi.
“Pada umumnya harus melaporkan kepada Atnaker. Nah tetapi setelah itu ketika perpanjangan ini agak repot sama daerah-daerah jauh. Misalnya, di Riyadh itu kalau di Riyadh ada sampai seribu kilometer, jadi jauh. Jadi itu juga diperpanjang agak susah, sehingga kadang-kadang tidak ada datanya,” ungkap Menteri Karding.
Oleh karena itu, Menteri Karding berharap integrasi data antara KemenP2MI dan BPS bisa dilakukan dengan baik agar terciptanya sistem data tunggal seperti komitmen Presiden Prabowo.
“Bahwa kita perlu kerja sama yang lebih akuratif dan tidak hanya dalam bentuk kerja sama biasa. Tetapi mungkin terintegrasi sistem dan sebagainya,” kata Menteri Karding.
Kepala BPS Amalia Adininggar menyebut bahwa pihaknya tengah melakukan integrasi data agar data warga negara Indonesia (WNI) yang pergi ke luar negeri hingga meninggal bisa tercatat.
“Kami menginginkan nantinya ke depan kita punya satu data tunggal untuk pekerja migran Indonesia. Nah ini nantinya merupakan ruang kolaborasi yang sangat baik,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar.
Data tunggal ini nantinya dapat digunakan sebagai referensi agar tidak ada perbedaan data antara satu kementerian dengan kementerian lainnya.
“Data tunggal ini ternyata adalah yang dinantikan oleh Republik Indonesia ini. Jadi tetap bisa satu referensi dan tidak ada perbedaan antara satu kementerian dengan kementerian lain,” demikian Amalia Adininggar. []
