Keterlibatan Maskapai Penerbangan Dibutuhkan untuk Meminimalkan Keberangkatan PMI Non Prosedural

JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin menerima jajaran PT Indonesia AirAsia di Kantor Kementerian P2MI, Rabu (12/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Mukhtarudin didampingi Wakil Menteri Christina Aryani, Sekretaris Jenderal KemenP2MI, Dwiyono dan beberapa Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian P2MI.

Menteri Mukhtarudin menyoroti pentingnya sinergi dengan berbagai pihak, termasuk maskapai penerbangan AirAsia sebagai mitra strategis dalam proses mobilitas pekerja migran.

“Kami tertarik dengan gagasan AirAsia untuk memperketat proses filterisasi dan screening dokumen penumpang. Kalau AirAsia bisa memastikan calon penumpang yang benar-benar turis dan bukan pekerja nonprosedural, itu bisa membantu kami meminimalkan potensi keberangkatan non-prosedural,” katanya di sela pertemuan.

Mukhtarudin mengatakan, saat ini Kementerian P2MI terus memperkuat pengawasan di gerbang-gerbang keberangkatan seperti Batam atau pelabuhan internasional lainnya di Indonesia. Untuk bandara internasional, lanjut dia, Kementerian P2MI masih belum maksimal melakukan pengawasan, karena tidak ada fasilitas untuk itu. Kementerian P2MI hanya memiliki lounge pekerja migran, itupun untuk pelayanan ketika pekerja migran pulang dari negara penempatan mereka.

“Nah, yang sering kita kecolongan itu di airport. Di airport ini kan kita nggak ada tempat, nggak ada orang yang melakukan screening awal terhadap mereka yang mau berangkat dan yang punya otoritas kan adalah injourney dan maskapai. Jadi Ketika berangkat, kita nggak bisa sampai ke situ (screening). Nah, kalau memang Airasia bisa, ya kita bisa bersinergi di situ,” jelas Mukhtarudin.

Hal tersebut, kata Mukhtarudin, bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dua hal utama penanganan pekerja migran Indonesia, yakni peningkatan kualitas perlindungan pekerja migran yang dilakukan sebelum, saat keberangkatan dan sesudah penempatan, sehingga harus terintegrasi dari hulu sampai ke hilir, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Lebih lanjut, Menteri Mukhtarudin menjelaskan, Kementerian P2MI terus memperkuat langkah-langkah perlindungan yang bertujuan agar setiap warga negara yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja terdata dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SiskoP2MI).

“Sebagian besar masalah yang muncul justru berasal dari mereka yang berangkat tanpa dokumen, tanpa job desk yang jelas, dan tanpa agensi resmi. Sekitar 90 persen kasus berasal dari jalur non-prosedural. Sedangkan bagi pekerja migran yang berangkat secara resmi dan terdaftar di SiskoP2MI, masalah hampir tidak ada,” jelasnya.

Sementara itu, CEO Indonesia AirAsia, Capt. Achmad Sadikin menegaskan akan mendukung kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan oleh Kementerian P2MI dan maskapai penerbangan akan taat dan patuh dengan seluruh peraturan yang ada baik itu di Indonesia maupun di negara tujuan maskapai.

“Dari diskusi dengan Pak Menteri, kami mengidentifikasi ada potensi kerja sama yang bisa kita lakukan antara Indonesia AirAsia dengan Kementerian P2MI untuk bisa ditindaklanjuti, untuk mendukung fungsi perlindungan pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri,” katanya usai pertemuan.

Head Government Relations Indonesia AirAsia, Eddy Krismeidi Soemawilaga menambahkan, nantinya akan ada MoU, kerangka kerja sama antara Indonesia AirAsia dengan Kementerian P2MI.

“Dari situ kita akan jabarkan apa saja yang akan kita lakukan dalam rangka perlindungan pekerja migran Indonesia terutama pengiriman pekerja migran dari Indonesia ke luar negeri,” katanya.

Eddy menambahkan, Indonesia AirAsia juga memiliki alat untuk melakukan screening tambahan di maskapai. Seperti pelatihan awak cabin untuk bisa mengidentifikasi dugaan trafficking.

“Kami juga menanyakan proses prosedural terhadap tujuan dari penumpang pada saat check-in,” imbuhnya. []