KJRI dan Konsulat Filipina Desak Otoritas Hong Kong Untuk Menindak Rentenir dan Turunkan Bunga Pinjaman
HONG KONG – Secara bersamaan, perwakilan dari KJRI Hong kong serta Konsulat Filipina di Hong kong menemui Kepala Sekretaris Administrasi Hong Kong, Matthew Cheung pada Rabu (03/10/2018) siang dalam rangka menyampaikan desakan kepada otoritas Hong kong untuk melakukan tindakan tegas terhadap praktik rentenir yang menjadikan pekerja Indonesia dan Filipina menjadi target bisnis mereka.
Diberitakan Hong Kong News, Konsulat Filipina diwakili oleh Antonio A Morales sedangkan Konsulat RI diwakili oleh Erwin Muhammad Akbar.
Pertemuan tersebut dilakukan mengingat data yang dimiliki baik KJRI maupun Konsulat Filipina tentang praktek rentenir yang melibatkan pekerja migran asal Filipina dan Indonesia di Hong kong jumlah kasusnya semakin banyak. Bahkan, pemberi pinjaman ilegal dengan bunga tinggi sampai menahan paspor yang bersangkutan sebagai jaminan.
Pekerja migran umumnya melihat metode ini sebagai cara sederhana dan cepat untuk mendapatkan pinjaman dibanding harus datang ke lembaga finansial legal.
Tercatat sejak tahun 2016, Polisi Hong Kong telah mengembalikan lebih dari 1.500 paspor milik PRT asing Filipina dan Indonesia. Dokumen perjalanan tersebut sebelumnya ditahan sebagai jaminan pinjaman dari sindikat rentenir.
Disamping itu, kedua konsulat juga menjajaki kemungkinan mempidanakan pelaku penahan paspor serta sindikat rentenir sebagai pelaku kejahatan kriminal, sebab selama ini disamping praktik mereka ilegal juga terbukti telah mengganggu dan merugikan.
Terkait dengan praktik pinjaman legal, kedua konsulat mengusulkan penurunan suku bunga pinjaman khusus kepada peminjam dari kalangan PRT Asing agar tidak mengganggu stabilitas perekonomian mereka mengingat PRT asing di Hong Kong merupakan komunitas dengan tingkat pendapatan paling rendah.
Dinukil dari laman Kementrian Luar Negeri RI, menanggapi hal tersebut, CSA menyampaikan bahwa pihaknya telah menaruh perhatian tinggi atas penyelesian kasus-kasus tersebut.
“Kami ingin meyakinkan bahwa Kepolisian Hong Kong telah bekerja sangat keras dalam mengusut kasus itu dan melakukan proses hukum yang semestinya bagi para pelaku, ungkap Mathew Cheung.
Disampaikan pula bahwa selama dirinya menjabat sebagai Secretary of Labour, permasalahan ini telah ada dan menjadi salah satu hal yang ditangananinya.
“Memang untuk pengungkapan kasus-kasus seperti ini pihak kepolisian memerlukan waktu yang cukup lama karena pelaku biasanya adalah perorangan, bukan agen atau perusahaan dan sulit menemukan bukti catatan tertulis,” lanjutnya.
CSA menambahkan bahwa pihaknya juga mengajak para Konsulat untuk terus meningkatkan upaya pendidikan dan sosialisasi terhadap para Pekerja Migran untuk tidak menyerahkan paspornya kepada pihak manapun.
“Kepada mereka juga perlu ditekankan untuk tidak meminjam uang kepada rentenir,” kata CSA.
Selain itu, CSA juga mengusulkan untuk melakukan penjajakan kepada lembaga keuangan dan perbankan dari Indonesia dan Filipina untuk memberikan layanan pinjaman kepada para Pekerja Migran dengan bunga terjangkau.
“Ini juga merupakan solusi jangka panjang pencegahan para Pekerja Migran terjebak dalam praktek peminjaman uang ilegal,” tegasnya.
Menutup pembicaraan, CSA menekankan kembali peran penting para Pekerja Migran dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat Hong Kong. Untuk itu, pemerintahnya berkomitmen untuk terus memberikan perhatian tinggi terhadap upaya perlindungan dan kesejahteraan, termasuk meminta pihak Kepolisian Hong Kong bekerja lebih keras untuk menyelesaikan proses hukum dalam kasus ini. []
