Langkah Kemenlu Agar PMI Tidak Menjadi Korban Human Trafficking

JAKARTA – Pekerja migran asal Indonesia acapkali mengalami kasus yang tidak menyenangkan saat bekerja di luar negeri. Tidak sedikit pekerja migran RI bekerja di sektor informal hingga menjadi korban human trafficking tanpa perlindungan hukum di negeri orang.

Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Penny Dewi Herasati, mengatakan migrasi merupakan pilihan yang didorong oleh kebutuhan individu untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan.

Meski begitu, Penny menyebut masih banyak calon pekerja migran yang minim informasi dan keterampilan, sehingga hal ini dapat menyulitkan mereka ke depannya.

“Bagi mereka yang memilih untuk bermigrasi, keterampilan dan pengetahuan yang memadai adalah keharusan,” kata Penny dalam Simposium Nasional terkait proyek Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di kawasan Senayan, Jakarta pada Selasa (23/7/2024).

Untuk meminimalisir kasus buruk pekerja migran kembali terjadi, Penny menyebut pemerintah Indonesia melalui Kemlu RI bekerja sama dengan beberapa organisasi internasional membentuk program kolaborasi Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan (Migration Governance for Sustainable Development).

Program kolaborasi yang sudah berjalan selama dua tahun ini dibentuk antara Kemlu RI, United National Development Program (UNDP), International Organization for Migration (IOM), dan UN Women yang didanai oleh Migration Multi-Partner Trust Fund (MMPTF).

“(Program ini dibentuk) karena kebijakan mengenai migrasi, bagaimana agar para migran yang memutuskan untuk pergi, kami pastikan setiap tahapan yang dia lakukan itu aman,” kata Penny.

“Misalnya, ketika sebelum berangkat, kami memastikan sebaiknya para migran itu memiliki skill sebelum berangkat, memastikan dokumen-dokumen para migran lengkap, memastikan para migran memiliki dana sendiri atau kalaupun dia mau meminjam uang, itu tidak membelitkan dia di masa depan,” paparnya.

Menurut Penny, program ini harus diupayakan mulai dari penguatan koordinasi lintas-sektoral, dari pemerintah pusat hingga daerah. Ini juga harus diperkuat melalui pelatihan dan sosialisasi, agar WNI dapat bermigrasi melalui prosedur yang terkelola dengan baik.

“Sekali lagi, melakukan migrasi adalah hak dan pilihan semua orang dengan alasan apapun, seperti pendidkan, pekerjaan, keluarga,” kata Penny.

“Tapi ketika melakukan migrasi, kami ingin memastikan migrasi yang aman dan teratur. Ini yang kami lakukan melalui program ini, dudukung oleh UN Agencies di Indonesia sesuai dengan keahlian dan area kerja mereka masing-masing,” tutupnya.

Sejauh ini, program kolaborasi Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan telah mencapai tiga hasil penting, yakni memperkuat tata kelola migrasi yang responsif gender, meningkatkan kapasitas pemerintah di tingkat daerah, serta mengajarkan calon pekerja migran terkait pendapatan dan keuangan yang berkelanjutan serta inovatif.

Dalam tata kelola migrasi yang responsif gender, proyek ini telah mengembangkan sepuluh rangkaian studi termasuk pengembangan indikator tata kelola migrasi, sesi pelatihan khusus, dan fasilitasi dialog tentang migrasi responsif gender di tingkat nasional dan daerah.

Program ini juga mendukung upaya perlindungan dan penguatan sistem peradilan pidana terpadu bagi perempuan pekerja migran korban kekerasan dan perdagangan manusia berbasis gender. Program ini juga mengintegrasikan beberapa tata kelola migrasi ke dalam rancangan RPJMN 2025-2029 yang akan diadopsi pada akhir 2024.

Terkait peningkatan kapasitas pemerintah di tingkat daerah, program ini telah menggelar pelatihan khusus di tingkat daerah, menyediakan perangkat penting bagi pemerintah daerah.

Pada tingkat ini, pemerintah daerah mengintegrasikan migrasi ke dalam perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan kapasitas lebih dari 3.000 pemangku kepentingan untuk mencegah serta merespons kekerasan dan perdagangan manusia.

Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan pemerintah dapat secara efektif mengelola dan memanfaatkan migrasi untuk pembangunan.

Terakhir, dalam proyek kolaborasi ini juga telah mengembangkan dan menguji tiga inisiatif terkait pemberdayaan ekonomi pekerja migran. Ini dilakukan untuk mendukung pekerja migran dapat memberdayakan kapasitas ekonomi mereka dengan berkelanjutan.

Sebagai informasi, menurut data, pada tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di luar negeri meningkat sebesar 36,95% dibandingkan tahun sebelumnya, sebagian besar adalah perempuan yang bekerja di sektor informal. []