Lombok Darurat Trafficking

Mataram – Human Trafficking atau perdagangan orang masih menjadi momok menakutkan bagi daerah kantong pekerja migran seperti Lombok Timur (Lotim). Lembaga Studi Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (LSP2M) NTB Rabu kemarin (26/7) menggelar dialog publik menguak persoalan Human Trafficking di Lotim.

“Kementrian Tenaga Kerja mencatat 1,5 juta orang Indonesia per tahun bekerja secara ilegal di negeri jiran,” kata Assisten I Bidang Pemerintahan Setda Lotim, H M Juaini Taufik saat membuka acara Diskusi Publik.

Sehingga, untuk mencegah hal ini, butuh komitmen bersama memerangi Praktik Human Trafficking di Lotim. Dialog ini digelar di Aula Loka Latihan Kerja (LLK) Gelang. Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lotim Andika Istujaya serta sejumlah instansi terkait.

Taufik mengungkapkan di tahun 2016 lalu diperkirakan 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa dibekali  dokumen kerja . Sebagian lainnya tertahan karena habisnya masa berlaku izin tinggal. Hal itu tentunya membuat para tenaga kerja tersebut rentan terhadap perdagangan orang.

Untuk mengantisipasi human trafficking ini, pemerintah telah memulangkan 5.668 WNI  yang  terindentifikasi sebagai korban perdagangan orang. 199 pelaku perdagangan orang ini juga telah mendapatkan  hukuman. Saat ini pemerintah lebih berhati2 dalam mengeluarkan ijin bagi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

“Untuk itu, TKI dari Lotim harus memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk berangkat melalui jalur resmi. Jangan mudah tergiur tekong atau calo tenaga kerja,” pintanya.

Kepala Disnaker Lotim Andika Istujaya, dalam mengungkapkan selama tahun 2017 ini, sekitar 10 kasus berhasil diungkap pihak Dinasnaker. Terkait indikasi dugaan perdagangan orang tenaga kerja asal Lotim.

“Itu berhasil digagalkan di Bandara Internasional Lombok. Sayang dari sepuluh kasus itu, tidak ada yang berlanjut ke pengadilan,” ungkapnya. [Asa/Toni]