Masih Saja Terjadi, Sepanjang Januari 2019, 13 PMI Asal NTT Pulang Dalam Peti Mati

KUPANG – Sepanjang Januari 2019 sudah 13 pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal dunia. Hal tersebut sebagaimana dicatat Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia.

“Sampai hari ini, jumlah PMI asal NTT yang pulang dalam kondisi meninggal ke NTT sudah menjadi 13 jenazah,” ungkap Direktur Padma Indonesia, Gabriel Goa, seperti diberitakan Antara, Senin (04/02/2019).

Gabriel menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT perlu melakukan pendataan PMI. Pendataan tersebut penting dilakukan untuk mengetahui berapa banyak PMI yang berangkat secara legal maupun ilegal. Selain mengetahui jumlahnya, pemerintah juga bisa melakukan evaluasi dan mencarikan solusi bagi mereka dengan data tersebut.

“Data ini penting agar bisa dicarikan solusi secara bersama-sama, termasuk membangun komunikasi dengan pemerintah negara tempat PMI bekerja untuk memberikan perlindungan kepada PMI kita,” ujar Gabriel.

Kemudian, Gabriel tak luput menyoroti pentingnya koordinasi antarpihak dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT perlu segera memanggil Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Ketua Pengadilan Tingi beserta seluruh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Ketua Pengadilan Negeri (PN) se-NTT untuk membahas penegakan hukumnya.

Koordinasi antarpihak tersebut penting dilakukan sebagai bentuk keseriusan menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ia berharap jangan sampai ada kongkalikong antara pelaku perdagangan orang dan aktor intelektualis TPPO.

Selain dengan pihak-pihak terkait, pemerintah juga perlu mengoptimalkan layanan terpadu satu atap (LTSA) di Tambolaka, Sumba Barat Daya, di Kupang dan di Maumere selaku daerah yang biasa menjadi titik keberangkatan TKI. Kemudian, kerja sama juga penting dilakukan dengan lembaga-lembaga agama, lembaga pendidikan, vokasi dan perusahaan-perusahan untuk membangun balai latihan kerja (BLK).

BLK tersebut, lanjut Gabriel, ditujukan untuk melatih kualitas sumber calon pekerja NTT agar layak diberangkatkan. Calon pekerja bisa mendapatkan pelatihan keterampilan khusus, termasuk keahlian berbahasa Inggris, Mandarin, Korea, Jepang dan bahasa-bahasa negara-negara yang menjadi PMI.

“Hanya dengan upaya-upaya ini kita bisa meminimalisir kasus perdagangan orang, sekaligus menghindari jatuhnya korban jiwa lebih banyak,” tukas Gabriel.

Sebelumnya, Gubernur setempat Viktor Laiskodat mengatakan akan segera membangun BLK di NTT karena selama ini calon pekerja harus mengikuti pelatihan di Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan di NTT baru ada tujuh BLK, itu pun belum berstandar internasional, seperti di Jakarta atau Surabaya.

Pembangunan BLK itu dimaksudkan agar pemerintah dapat mengawasi persiapan calon PMI mulai dari pelatihan hingga pemberangkatan. Selama ini, pemerintah setempat kesulitan memantau pelatihan TKI karena berada jauh di luar NTT. []