Meminimalkan Permasalahan, Keluarga PMI Akan Diberi Pembinaan
GROBOGAN– Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membentuk kelompok Bina Keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) di Grobogan, kemarin. Pembentukan kelompok tersebut merupakan wadah untuk membina Keluarga Pekerja Migran Indonesia.
Pembentukan kelompok Bina Keluarga PMI tersebut didasari banyaknya persoalan yang menimpa PMI, khususnya perempuan. Keluarga yang ditinggalkan, membangun perekonomian, dan membantu pengasuhan anak PMI menjadi tiga pokok kerja kelompok tersebut.
Itu dikemukakan Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Priyadi Santosa dalam kegiatan Advokasi Pembentukan Bina Keluarga PMI Grobogan di Hotel 21 Purwodadi, Jumat (19/10).
”Advokasi pembentukan Bina Keluarga TKI ini kami lakukan di daerah- daerah yang menjadi kantong TKI. Tidak hanya di Kabupaten Grobogan saja, sebelumnya kami juga keliling, ke Majalengka, Wonosobo, dan beberapa daerah kantong TKI lainnya,” katanya.
Mayoritas Perempuan
Menurutnya, sekitar 65 sampai 70 persen PMI merupakan perempuan yang bekerja menjadi pekerja rumah tangga. Perginya perempuan bekerja ke luar negeri sering kali menimbulkan masalah. Ada tiga hal yang menjadi perhatiannya saat perempuan pergi bekerja ke luar negeri.
Tiga hal tersebut, yakni persoalan pertumbuhan anak yang ditinggalkan, keutuhan keluarga PMI, dan masalah ekonomi. Dia menilai tiga hal tersebut sering terjadi dan menimpa keluarga PMI, khususnya tenaga kerja perempuan.
”Saya mendapat data, di Grobogan, dari sekitar 3.500 orang yang bercerai, kebanyakan dari keluarga TKI. Ini didasari karena tingginya risiko perselingkuhan dan perceraian pada keluarga TKI,” katanya.
Lebih penting, pertumbuhan dan pengasuhan anak-anak PMI tersebut. Menurutnya, dari hasil penelitian Balai Lembaga Pemasyarakatan, anak-anak yang terlibat kasus hukum dan hingga menjadi tahanan kebanyakan dari keluarga PMI. Sementara itu persoalan ekonomi yang sering dialami keluarga PMI adalah pendapatannya tak pernah digunakan untuk hal yang produktif. Akibatnya, setelah kontrak habis, mereka akan kembali pergi keluar negeri.
”Dengan dibentuknya kelompok ini, kami berharap tiga masalah TKI ini dapat diatasi. Ini harus dikeroyok bersama, berbagai dinas terkait, tokoh masyarakat, dan tokoh agama harus dilibatkan di dalamnya,” ujarnya. [SM]
