May 18, 2024

Portal Berita Pekerja Migran Indonesia

Mereka yang Menanti Kiriman Uang dari PMI

6 min read

MADIUN – Minem, perempuan paruh baya tampak dengan sabar mengantri di sebuah gerai ATM di kawasan pasar Takeran Magetan. Kepada ApakabarOnline.com, Minem mengaku akan memeriksa saldo rekeningnya usai mendapat kabar mendapaat kiriman dari anaknya yang bekerja di Hong Kong.

“Untuk kebutuhan lebaran mas, bukan beli baju, tapi ater-ater dan nyangoni bocah cilik itu tradisi yang membutuhkan uang banyak” tutur Minem kepada ApakabarOnline.com

Kepada ApakabarOnline.com Minem mengaku anak keduanya sudah enam tahun bekerja di Hong Kong setelah sebelumnya anak pertamanya juga pernah bekerja di Hong Kong namun sekarang sudah berumah tangga sendiri.

Tak hanya Minem, menjelang lebaran, Sukardi, warga Kebonsari Madiun tampak mengantri di Kantor Pos untuk mengambil kiriman uang dari istrinya yang bekerja di Hong Kong. Selain untuk kebutuhan lebaran, Sukardi mengaku juga mempersiapkan tahun ajaran baru dimana anak pertamanya akan melanjutkan ke jenjang SMP.

“Lebaran sih gak seberapa mas butuhnya, nanti, setelah lebaran, buat biaya masuk SMP ini perlu biaya banyak. Buat seragam, buat peralatan lain seperti buku sepatu dan thethek mbengek lainnya. Istri saya nyuruh memasukkan anak kami ke sekolahan yang berkualitas, jadi ya biayanya  terasa dibanding sekolahan biasanya. ” aku Sukardi.

Warga Takeran dan warga Kebonsari tersebut hanyalah dua dari jutaan contoh mereka-mereka yang menanti kiriman uang dari luar negeri atau yang biasa disebut remitansi.

Remitansi (transfer uang internasional) merupakan aktivitas ekonomi yang berdampak ekonomi besar. Mengacu pada data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), nilai remitansi yang masuk ke Indonesia hingga 2018 mencapai $10,97 miliar AS.

Ditinjau dari negara asal remitansi pada 2018, pekerja migran Indonesia yang bekerja di kawasan Asia Pasifik menjadi penyumbang remitansi terbesar mencapai $5,35 miliar AS, diikuti kawasan Timur Tengah dan Afrika yang mencapai $3,18 miliar AS.

Arab Saudi masih menjadi negara asal kiriman remitansi terbesar ke Indonesia dengan nominal mencapai $4,3 miliar AS, diikuti selanjutnya oleh Malaysia yang sebesar $3,2 miliar AS. Padahal jika dilihat dari jumlah penempatannya, jumlah tenaga kerja yang bekerja di Arab Saudi lebih rendah dari yang bekerja di Malaysia.

 

Jangan dianggap sepele

Direktur Center of Reform on Economic (CORE) Pieter Abdullah menilai jumlah remitansi yang masuk ini memiliki potensi yang besar dalam menggerakkan perekonomian.

Berbeda dengan bantuan ekonomi internasional, remitansi menjangkau dan berdampak langsung terhadap individu-individu rumah tangga.

Sebagai contoh, mereka yang menjadi pekerja migran akan mengirimkan uangnya secara berkala kepada keluarganya di Indonesia.

“Uang ini tentunya akan dapat digunakan secara langsung untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian keluarga pekerja migran tersebut,” katanya.

Pieter mengatakan aliran deras remitansi itu tidak boleh dianggap sepele karena, akan berdampak pada penguatan ekonomi keluarga pekerja migran.

Kukuhnya ekonomi keluarga menjadi basis pengurangan tingkat kemiskinan nasional. Kedua, mampu menggerakkan ekonomi desa.

“Masuknya dana remitansi memberi efek ganda terhadap penguatan jaring pengaman sosial, yang tentunya melindungi masyarakat miskin dari pelbagai turbulensi ekonomi yang bisa memicu mereka kembali terjebak jerat kemiskinan,” ujar Pieter.

Remitan atau kiriman yang ditujukan untuk keluarga lebih bersifat ekonomi dan pengiriman dilakukan secara rutin karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan menunjang anggota keluarga yang menggantikan peran orang tua.

Selain dalam bentuk uang para pekerja migran juga mengirim barang-barang seperti pakaian, perabot rumah tangga, alat elektronik, dan juga mampu menginvestasikan kiriman dengan membeli tanah serta membuka usaha baru di desanya yang dijalankan oleh anggota keluarganya di desa.

Pengiriman uang ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah mencapai rekor tertinggi pada 2018, menurut laporan Bank Dunia.

Sementara tahun ini, aliran pengiriman uang ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah diperkirakan akan mencapai $550 miliar AS, dan bisa menjadi sumber pembiayaan eksternal terbesar negara tersebut.

Lembaga keuangan multilateral itu menyebut remitansi bisa menjadi investasi publik di negara-negara penerima dan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi mereka, memperluas kesempatan kerja, dan mempromosikan standar kehidupan secara menyeluruh.

Oleh sebab itu, remitansi membutuhkan peraturan dan regulasi yang efektif dan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan keuangan.

 

Kendala biaya mahal

Mahalnya biaya pengiriman dan aksesibilitas pencairan kerap menjadi perhatian pengguna layanan remitansi.

Menurut database Remittance Prices Worldwide Bank Dunia, biaya rata-rata global untuk pengiriman uang mencapai $200 AS pada kuartal I 2019, naik sekitar 7 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sebagai contoh, pekerja migran yang mencari nafkah di Singapura jika mengirimkan uang akan dikenakan biaya $10 Singapura (sekitar Rp100 ribu) hingga $12 Singapura (Rp120 ribu) untuk setiap satu kali transaksi.

Ini diakui oleh General Manager Divisi Internasional PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Hendry Panjaitan. Ia menjelaskan saat ini ada sejumlah penyedia layanan pengiriman uang antar negara di Singapura yakni Western Union, Moneygram dan perusahaan remitansi lokal dan layanan perbankan termasuk BNI remitansi.

“Biaya pengiriman di outlet lebih mahal bisa sampai $10 Singapura hingga $12 Singapura per sekali kirim. Outlet mereka banyak, ya mungkin setiap 200 meter ada, kecepatan pengiriman juga sama mulai dari 5 menit,” kata Hendry.

Hendry menjelaskan saat ini pengiriman uang melalui BNI cabang Singapura dikenakan biaya sekitar $7,5 Singapura hingga $8 Singapura, Western Union $12 Singapura, Moneygram $10 Singapura dan perusahaan remitansi lokal $10 Singapura.

Lain negara, lain tarif. Di Australia, biaya remitansi ke Indonesia melalui perbankan berkisar $20-32 Australia atau setara Rp200 ribu-Rp300 ribu. Kisaran biaya serupa juga diterapkan layanan global remitansi non-bank.

Namun, ada juga layanan global yang bekerja sama dengan perusahaan finansial teknologi di Indonesia yang membebankan biaya remitansi rendah tapi dengan limit remitansi per hari yang terbatas.

Selain itu, ada beberapa layanan lokal berbiaya murah. Meski populer, sayangnya keberlanjutan layanan lokal ini harus berhadapan dengan ketatnya regulasi perbankan Australia mengenai remitansi. Akibatnya satu dari layanan tersebut ditutup di awal Juli 2015.

Menurut pengamat dan akademisi dari Singapore Institute of Technology, Arif Perdana, salah satu solusi menekan tingginya biaya remitansi adalah melalui optimalisasi layanan keuangan digital (LKD).

LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran atau keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik, namun dengan menggunakan sarana teknologi antara lain mobile based maupun web based dan jasa pihak ketiga (agen), dengan target layanan masyarakat yang selama ini tidak tersentuh oleh layanan perbankan.

Model seperti ini sukses diterapkan di banyak negara Afrika (seperti Burkina Faso, Kenya, Mali, dan Senegal) yang memiliki penduduk lebih dari separuh populasi tersebar di wilayah pedesaan dan belum tersentuh akses bank.

Terlebih, beberapa operator telekomunikasi di Indonesia saat ini sudah menjembatani layanan remitansi bekerja sama dengan operator remitansi global. Biaya remitansi yang dibebankan relatif lebih rendah dari layanan remitansi perbankan.

Ada beberapa manfaat jika masyarakat fasih mengoptimalkan LKD; pertama, LKD memungkinkan pembagian biaya beserta keuntungan antara perbankan dan operator telekomunikasi.

LKD memberikan keuntungan bagi operator telekomunikasi berupa tambahan sumber pendapatan, loyalitas pelanggan serta potensi penghematan operasional dan distribusi airtime atau waktu mengudara.

“Dengan demikian mereka juga akan menanggung sebagian biaya operasional proses remitansi,” ujar Arif.

Sementara itu perbankan juga mendapat keuntungan dari sisi penghematan operasional, penetrasi layanan, dan loyalitas pelanggan.

Kedua, efisiensi administrasi dan teknologi. Proses registrasi, verifikasi, dan administrasi remitansi dapat dilakukan oleh operator telekomunikasi, sementara pihak perbankan fokus pada manajemen dana.

LKD juga meningkatkan aksesibilitas, karena pencairan dana tidak perlu melalui bank, tetapi dapat dilakukan melalui jaringan agen. Biaya yang berkaitan dengan remitansi juga berpotensi dikurangi melalui integrasi ATM dengan telepon seluler.

Pencairan dana dapat dilakukan tanpa menggunakan kartu (nirkartu) dengan menggunakan PIN yang diberikan oleh operator telekomunikasi. Melalui ATM nirkartu, biaya yang diperlukan untuk memberikan insentif kepada jaringan agen dapat dikurangi.

Aksesibilitas bukan persoalan jika yang melakukan remitansi memiliki kerabat dan sahabat di perkotaan di Indonesia. Pencairan uang dapat dilakukan di bank atau agen remitansi. Namun hal ini justru menjadi permasalahan ketika pengguna jasa adalah mereka yang memiliki kerabat dan sahabat di daerah yang belum tersentuh jasa perbankan.

Permasalahan remitansi menjadi isu penting yang diperbincangkan pada forum G20 di Brisbane 2014. Perhatian utama dititikberatkan kepada pengurangan biaya remitansi secara global dan pengelolaan remitansi untuk mengembangkan sistem keuangan inklusif.

Salah satu hal yang menjadi bahasan G20 untuk mengatasi permasalahan di atas adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Agenda G20 di bidang keuangan di tahun ini di Jepang juga masih berkisar di dua hal di atas, keuangan inklusif dan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. [Asa]

Advertisement
Advertisement