Meski Nyata-Nyata Dilarang, Kenapa Banyak BMI Pilih Jalur Ilegal ?

JAKARTA – Pemberitaan besar-besaran mengenai penangkapan deportasi BMI dari negara tujuan bekerja selama ini ternyata tidak signifikan memberi edukasi kepada WNI agar jika menjadi MBI, melalui jalur legal dan prosedural. Seolah tidak mau tahu resiko, hampir setiap hari selalu saja ada penangkapan calon BMI yang hendak berangkat tanpa melalui prosedur yang dibenarkan pemerintah NKRI.

Kabar terakhir mengenai tertangkapnya 27 callon BMI yang hendak bekerja ke Malaysia melalui jalan ilegal beberapa hari yang lalu, menarik perhatian banyak pihak. Muhammad Burhan, pengamatt BMI yang tinggal di Malaysia melihat hal tersebut sebagai dampak dari lingkaran setan.

Pengakuan beberapa calon BMI ilegal yang tertangkap petugas kepada awak media menurut Burhan, seakan akan melahirkan pandangan tidak adanya upaya penegakan hukum atas kasus ini.

“Selama ini yang diberi sangsi hanyalah penyalur saja. WNI yang akan berangkat menjadi TKI Ilegal tidak pernah mendapat sangsi hukum yang memberi efek jera” papar Burhan saat mengawali percakapan dengan Apakabaronline.com.

Disisi lain, Burhan juga melihat, minimnya kesadaran dari calon pekrja dan pemberi kerja selama ini berkontribusi besar terhadap fenomena maraknya BMI Ilegal di berbagai negara tujuan bekerja.

“Contohnya di Malaysia, aturan pemerintah Malaysia yang paling tegak hanya pada penangkapan dan pemberian sangsi terhadap pekerja migran ilegal saja. Pemberi kerja memang ada yang di beri sangsi hukum, tapi hanya yang kecil-kecil saja. Perusahaan besar milik pemerintah, tidak ppernah tersentuh hukum. Padahal mereka memperkerjakan ribuan BMI Ilegal. Saat ada operasi, yang ditngkap dan dihukum hanya BMI nya saja, perusahaannya tidak tersentuh sama sekali” papar Burhan.

Di sisi lain, Burhan menganggap kesadaran masyarakat Indonesia terhadap proses migrasi yang aman  utamanya kalangan yang berpotensi menjadi BMI masih sangat rendah. Hal ini menurutnya bisa karena keterpaksaan yang membuat tidak ada pilihan, bisa karena ketidaktahuan, dan bisa juga karena kesengajaan.

“Kalau boleh jujur, Saya mengamati, sebenarnya, fenomena BMI ilegal ini lebih banyak dilatarbekakangi kesengajaan dari BMI itu sendiri dengan berbagai alasan untuk mencari pembenaran” imbuhnya.

BNP2TKI, melalui ketuanya. Nusron Wahid mengaku akan melakukan berbagai terobosan untuk meminimalkan fenoomena ini. Dalam siaran persnya, Nusron menyebut setiap tahun, setidaknya ada 30 ribu BMI ilegal yang lolos bekerja keluar negeri.

Ironisnya, menurut Nusron,  jumlah paling tinggi justru ke negara-negara yang sedang diberlakukan moratorium seperti Timur Tengah dan Malaysia pada beberapa tahun yang lalu.

“Pasca-moratorium terbuka, ternyata impact-nya malah banyak TKI ilegal yang terkirim dan menimbulkan masalah. Data imigrasi yang terkirim sampai saat ini sekitar 2.600 tenaga kerja per bulan. Jadi diperkirakan 30 ribu orang yang tidak tercatat oleh negara alias ilegal per tahunnya,” kata Kepala BNP2TKI Nusron Wahid di kantornya, Jl MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2017).

Nusron mengatakan agen-agen nakal memanfaatkan terbukanya akses moratorium ke seluruh negara di Timur Tengah untuk mengirim TKI ilegal. Karena itu, pemerintah kesulitan memulangkan para TKI yang bermasalah.

“Jadi masih banyak yang jadi masalah, seperti misalnya dia dikirim ke negara Dubai tapi tidak paham apa yang harus dikerjakan atau dia nggak. Hal ini yang membuat perwakilan pemerintah tergopoh-gopoh untuk memulangkan mereka karena bermasalah,” jelas Nusron.

“Ini masalah nyawa, di mana satu orang teraniaya akan berdampak di Indonesia,” imbuhnya.

Karena itu, Nusron berencana mengubah sistem penempatan TKI di kawasan Timur Tengah. Dengan begitu, pemerintah dapat mencegah pengiriman TKI unskill atau unprocedural.

“Jadi kita akan rapat bertiga antara Kemenlu, Kemenaker, dan BNP2TKI untuk melakukan uji coba penataan ulang format penempatan TKI, pilot project-nya di 4 kota besar di Arab Saudi, seperti Jeddah, Madinah, Mekah, dan Riyadh,” papar Nusron.

“Konsekuensinya, pemerintah harus melakukan adjustment skill dan kompetensi. Jadi lulusan SD sudah tidak bisa lagi mendaftar, minimal SMP, tapi dengan bekalan pendidikan setara SMK,” ucapnya.

Dia berharap rencana penempatan TKI di kawasan Timur Tengah ini dapat segera terlaksana. Nusron mengatakan negara akan langsung terlibat dalam pemberlakuan program ini.

“Kita tahu banyak masalah yang timbul, hukuman mati, kekerasan fisik, tidak adanya program perlindungan sosial, dan lainnya. Jadi hikmahnya, dengan format baru ini, negara dapat langsung terlibat,” tuturnya. [Asa/BNP2TKI]