Meskipun Cuma Satu Sen, Uang Rakyat Wajib Dipertanggungjawabkan

JAKARTA – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) selenggarakan Reviu Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Periode Semester I Tahun Anggaran 2023 di lingkungan BP2MI, Rabu (19/07/2023).

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani membuka secara resmi kegiatan reviu ini, di eL Hotel Royale Bandung selama 4 hari sampai dengan Sabtu (22/07/2023), di hadapan seluruh jajaran pimpinan tinggi BP2MI, Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) seluruh Indonesia, serta seluruh pengelola dan penyusun laporan keuangan di tiap satuan kerja BP2MI.

“Apresiasi untuk Inspektorat BP2MI atas pemilihan tema reviu kali ini, yaitu, Mengawal dan Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan subjudul Kolaborasi Satuan Kerja atas Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel,” ujar Benny dalam pembukaan resminya.

Selain melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022, tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Benny menyatakan, tujuan dari reviu laporan keuangan ini, juga demi tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

“Jika laporan keuangan BP2MI berkualitas, maka BP2MI dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), selama 9 kali berturut-turut sejak tahun 2014,” tuturnya.

Berawal dari 10 Juli 2023 lalu, Benny bersama Sekretaris Utama BP2MI, Rinardi, menghadiri penyerahan Laporan Hasil Keuangan (LHP) BPK-RI, serta dinyatakan oleh anggota BPK-RI, Achsanul Kosasih sebagai lembaga negara yang paling tanggap menindaklanjuti rekomendasi BPK.

“Predikat wajar tanpa pengecualian sebenarnya bukan prestasi, tapi adalah kewajiban lembaga negara untuk pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat. Satu sen pun uang rakyat, wajib, harus digunakan secara benar, dan dipertanggungjawabkan secara benar pula,” ungkapnya.

Tambah Benny, terlebih pada zaman digital ini, seluruh mata rakyat Indonesia menyoroti kinerja BP2MI melalui media sosial.

”Bangun sistem online untuk sistem pengawasan dan konsultasi keuangan, demi pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Terlebih kepada 3 faksi penting dalam satuan kerja yang mengelola, merencanakan, dan mengawasi keuangan, yaitu Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Umum, serta Inspektorat BP2MI,” ujarnya.

Benny menegaskan, jangan puas terhadap 93,2% tindak lanjut rekomendasi audit oleh BPK-RI. Kejar predikat 100% laporan keuangan yang baik. Ia mendorong Inspektorat BP2MI untuk mendampingi satuan kerja yang belum menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI.

“Bersama kita pasti bisa. Tidak ada kendala yang tidak bisa ditindaklanjuti. Kerjalah berlari, prestasi WTP ini bukan milik Benny Rhamdani semata, tapi karena kerja bersama kita semua. Mari kita catatkan sejarah yang baik, mari kita tinggalkan legacy yang menginspirasi,” tutup Benny.

Pada momen yang sama, diberikan penghargaan kepada satuan kerja BP2MI atas hasil pengawasan kearsipan dan tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat. Pada kategori Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023, unit kerja daerah yang terbaik adalah BP3MI Nusa Tenggara Barat dengan nilai 88,18 (A, memuaskan), BP3MI Sumatera Utara dengan nilai 89,85 (A, memuaskan), dan yang paling tinggi adalah BP3MI D.I. Yogyakarta dengan nilai 92,84 (AA, sangat memuaskan).

Sedangkan untuk Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023, di unit kerja BP2MI pusat yang terbaik adalah Inspektorat dengan nilai 88,18 (A, memuaskan), kemudian Sekretariat Utama dengan nilai 89,85 (A memuaskan), serta yang terbaik Biro Keuangan dan Umum dengan nilai 92,84 (AA sangat memuaskan).

Satuan kerja terbaik atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat, pada semester I tahun 2023, adalah BP3MI Riau dengan capaian tindak lanjut 98,28%, lalu BP3MI Kapulauan Riau dengan capaian tindak lanjut 98,88%, dan yang terbaik adalah BP3MI Sumatera Selatan dengan capaian tindak lanjut 100% tuntas.[]