Minta Warganya yang Menjadi PMI Kumpulkan Dana untuk Aspal Jalan Desa, Seorang Kades di Brebes Digeruduk Masa

JAKARTA – Zamroni, kepala Desa Gegerkunci, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah meminta semua warganya yang menjadi  pekerja migran Indonesia (PMI) di berbagai negara penempatan untuk menggalang dana perbaikan jalan desa.

Pekerja migran adalah warga negara yang bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah, baik di sektor formal maupun informal.

Dalam konteks Indonesia, Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Indonesia.

Pernyataan Zamroni tersebut kemudian memicu protes warga hingga melakukan aksi unjuk rasa di kantor desa pada Senin (15/12/2025).

Warga mempertanyakan peran pemerintah desa dalam pembangunan, terutama terkait pemanfaatan dana desa.

Pernyataan Dinilai Warga Tak Pantas

Koordinator aksi, Agus Damawi menyampaikan, warga menilai pernyataan kepala desa tidak pantas dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

Pernyataan Zamroni yang menimbulkan protesan diungkapkan saat memberikan sambutan dalam sebuah acara pengajian.

Zamroni mengimbau agar para PMI turut menggalang dana untuk membantu perbaikan infrastruktur desa, khususnya jalan rusak, dan tidak hanya berfokus pada kegiatan keagamaan.

“Mudah-mudahan tahun depan, para PMI-PMI di Desa Gegerkunci menggalang dana untuk ngaspal ben dalane alus (biar jalannya halus) atau paling tidak RTLH aja pengajian bae (jangan pengajian mulu),” ucap Zamroni dalam sambutan pengajian di desa tersebut, dikutip dari Tribun Jateng.

Potongan video pernyataan tersebut kemudian beredar luas di media sosial, khususnya Facebook, dan menuai beragam tanggapan dari warganet.

Sejumlah komentar menyoroti kondisi jalan yang masih rusak di beberapa titik meski dana desa telah dikucurkan selama masa kepemimpinan kepala desa saat ini.

Warga Minta Kades Minta Maaf

Massa aksi meminta kepala desa menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat.

“Aksi ini merupakan aksi damai, kami meminta kades agar klarifikasi terkait ucapannya saat acara pengajian,” ujar Agus, koordinator aksi.

Selain klarifikasi, warga juga menuntut keterbukaan dalam pengelolaan dana desa. []